DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN; BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD; BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK; BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK; BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
5.Bupati adalah Bupati Lamandau.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau.
8.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamandau.
9.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, Bangsa dan egara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
14.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD.
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

(1)Tata cara penghitungan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah sebagai berikut:
1. a.besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD adalah jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. b.besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5

(1)APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
(2)Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009- 2014, perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 7

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

(1)Pengajuan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untukmenyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.copy surat keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan AD-ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Ʃ Bantuan APBD Tahun Sebelumnya Ʃ Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya X Ʃ Perolehan Suara Parpol=
3. c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
7. g.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
(2)Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
(4)Tata cara pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara lengkap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
(4)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Tata cara verifikasi kelengkapan adminstrasi partai politik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
(2)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati denganmelampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…