DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB V KARTU TANDA PENGENAL; BAB VI KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN; BAB VIII SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB IX PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII KERJASAMA; BAB XIII PEMBIAYAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau. mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Repubublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daIam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LamandauPenyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus olah Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan daerah.
7.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang di koordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.melakukan penghentian penyidikan;
9. i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan panangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
b.membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan:
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
c.berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan :

a.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
b.fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
c.fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
d.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
e.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
f.fotokopi penilaian prestasi kerja yang dilegalisir; dan
g.fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang dilegalisir.

Pasal 10

(1)PPNS yang telah diangkat sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS oleh pimpinan SKPD.
(3)Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menunjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…