DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

- Hak dan kewajiban pendudukan dalam pembangunan keluarga sejahtera - Upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera - Perkembangan kependudukan - pembangunan keluarga berencana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan program Keluarga Berencana, yang selanjutnya penanganan Keluarga Berencana telah menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, diperlukan pengaturan tentang Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELUARGA BERENCANA B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daIam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
7.Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
8.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
9.Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
10.Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan untuk menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
11.Kemandirian penduduk adalah sikap mental penduduk dalam mendayagunakan kemampuan dan potensi diri yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan pembangunan.
12.Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya.
13.Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Kabupaten/kota.
14.Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15.Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
16.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
18.Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
19.Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
20.Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab.
21.Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mendukung serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
22.Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
23.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
24.Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta mahluk lain secara berkelanjutan.
25.Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
26.Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
27.Alat kontrasepsi adalah alat yang biasanya terbuat dari bahan yang tidak mudah mengadakan reaksi kimia seperti karet, logam tahan karat dan polyethylene untuk membantu mencegah terjadinya pembuahan sel telur.
28.Obat kontrasepsi adalah bahan kimia yang dipakai dalam usaha untuk mengatur kehamilan.
29.Cara kontrasepsi adalah cara-cara yang digunakan dalam membantu mencegah pembuahan sel telur.

BAB II

ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Keluarga Berencana berazaskan perikehidupan dalam keseimbangan, manfaat dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat seutuhnya.

Pasal 3

Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan pada:

a.Pengendalian kuantitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.
b.Pengembangan kualitas keluarga melalui upaya membangun keluarga sejahtera dalam rangka membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pasal 4

Pembangunan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

a.Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
b.Mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. B A B III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
(2)Hak dan kewajiban setiap penduduk dimaksud ayat (1), meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas.

Pasal 6

Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi:

a.Hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan diri dan kemampuannya;
b.Hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;
c.Hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
d.Hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan.

Pasal 7

Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Pasal 8

(1)Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya dan agama.
(2)Untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan dimaksud ayat (1), setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan kualitas lingkungan hidup.
(3)Untuk pemantauan perkembangan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dimaksud ayat (1), setiap penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran, kematian dan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B A B IV UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 9

(1)Perkembangan Kependudukan untuk mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan Keluarga Berencana dimaksud pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a, dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk.
(2)Pembangunan Keluarga Sejahtera untuk mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan Keluarga Berencana dimaksud Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 huruf b, dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.
(3)Penyelenggaraan upaya dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya- upaya lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial. B A B V PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 10

(1)Penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk didasarkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
(2)Kebijakan dimaksud ayat (1), berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal melalui upaya penurunan angka kematian, pengaturan angka kelahiran dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(3)Penetapan kebijakan dimaksud ayat (1), dilakukan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta ditetapkan setiap tahun.
(4)Tata cara penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk baik pada tingkat kabupaten dan kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
(2)Kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui pengembangan kualitas fisik dan nonfisik.
(3)Penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…