DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

- Ruang Lingkup Pelayanan Publik - Pembiana dan Tanggung Jawab - Sistem Pelayanan terpadu - Akuntabilitas - Evaluasi Pelayanan Publik: - Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Publik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar pelayanan;

b.Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c.Memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
d.Menempatkan pelaksana yang berkompeten;
e.Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang sehat;
f.Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik;
g.Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
h.Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
i.Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
j.Mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
k.Memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permintaan Pembina;
l.Memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
m.Menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksana berkewajiban :

a.Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh atasan satuan kerja penyelenggara;
b.Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
e.Melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Atasan satuan kerja Penyelenggara; dan
f.Memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan.

Pasal 21

Pelaksana dilarang:

a.Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan SKPD dan BUMD;
b.Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Menambah pelaksana tanpa persetujuan atasan;
d.Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan atasan;
e.Melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
f.Menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB X

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 22

(1)Setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.
(2)Dalam penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip non diskriminatif.
(3)Penyelenggara dan masyarakat wajib menggunakan standar pelayanan sebagai tolak ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 23

(1)Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri dari wakil
1. a.Semua pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau;
2. b.Tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
(2)Penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), beserta jumlahnya, ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 24

(1)Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, didahului dengan penyiapan rancangan standar pelayanan oleh penyelenggara.
(2)Penyiapan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara.
(3)Dalam penyiapan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait.

Pasal 25

(1)Rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, paling sedikit memuat komponen:
1. a.Dasar hukum;
2. b.Persyaratan;
3. c.Sistem, mekanisme dan prosedur;
4. d.Jangka waktu penyelesaian;
5. e.Biaya/tarif;
6. f.Produk pelayanan;
7. g.Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. h.Kompetensi Pelaksana;
9. i.Pengawasan internal;
10. j.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. k.Jumlah Pelaksana;
12. l.Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. m.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
14. n.Evaluasi kinerja Pelaksana.
(2)Rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibahas oleh penyelenggara dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
(3)Kemampuan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terutama menyangkut kemampuan sumber daya yang dimiliki, meliputi:
1. a.Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan;
2. b.Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas; dan
3. c.Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.
(4)Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dituangkan dalam berita acara penyusunan standar pelayanan yang dilampiri daftar hadir peserta rapat.

Pasal 26

(1)Rancangan standar pelayanan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib dipublikasikan oleh penyelenggara kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara penyusunan standar pelayanan untuk mendapatkan tanggapan atau masukan.
(2)Masyarakat atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan.
(3)Penyelenggara wajib memperbaiki rancangan standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari masyarakat atau pihak terkait.
(4)Rancangan standar pelayanan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan oleh penyelenggara menjadi standar pelayanan.
(5)Dalam hal masyarakat atau pihak terkait yang mengajukan tanggapan atau masukan tidak puas terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melaporkan kepada ombudsman.
(6)Ombudsman menyelesaikan pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1)Penentuan biaya/tarif yang dituangkan dalam standar pelayanan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya/tarif pelayanan yang penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersendiri dan biaya/tarif pelayanan oleh badan usaha swasta sebagai penyelenggara pelayanan publik dikecualikan dari ketentuan ayat (1).
(3)Dalam hal pemberlakukan biaya/tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menggunakan biaya/tarif pelayanan yang masih berlaku.

Pasal 28

(1)Untuk menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
(2)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
(3)Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.
(4)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak standar pelayanan ditetapkan.

Pasal 29

(1)Dalam rangka optimalisasi pelayanan, penyelenggara wajib melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk meninjau dan menyempurnakan standar pelayanan.
(3)Standar pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(4)Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan perubahan standar pelayanan.
(5)Perubahan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan Pasal 26.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1)Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.
(2)Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:
1. a.Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
2. b.Penyusunan standar pelayanan;
3. c.Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
4. d.Pemberian penghargaan.
(3)Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.
(4)Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c diwujudkan dalam bentuk :
1. a.Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan;
2. b.Pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan
3. c.Pengawasan terhadap pengenaan sanksi.
(6)Pengikutsertaan masyarakat dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diwujudkan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja penyelenggara.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…