DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

- Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan - Program tanggung jawab sosial - Tim Pengawas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan - Penyelesaian sengketa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekositem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491); 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 12. 13. 14. 15. 16. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha; Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7.Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendirian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang mempunymempenai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengatuhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dn perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada ada didarat maupun di daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung okeh keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.
10.Forum pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSP perusahaan penyelenggaraan TSLP.
11.Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal diwilayah kerja perusahaan dan/atau dalam wilayah adminstrasi Kabupaten Lamandau.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.Sebagai payung hukum sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perushaan beserta pihak- pihak yang menjadi pelakunya;
b.Sebagai pedoman sekaligus mekanisme penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memberikan manfaat yang berdampak langsung bagi kemajuan perekonomian masyarakat dimana daerah perusahaan tersebut melakukan usahanya;
c.Menciptakan iklim berusaha yang berwawasan sosial dan berwasan lingkungan sehingga terciptanya hubungan yang serasi, seimbang sehingga sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai TSLP di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.Adanya batasan yang jelas tentang penyelenggaraan TSLP beserta pihak- pihak lain yang menjadi pelakunya, sehingga terwujudnya efektivitas, sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam perekonomian dan sekaligus berpengaruh terhadap pembangunan lainnya yang ada di Kabupaten Lamandau;
b.adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan TSLP sehingga pelaksanaannya dapat berhasil dan berdayaguna bagi kepentingan masyarakat diwilayah kerja perusahaan tersebut;
c.terarah dan terprogramnya pemberian TSLP; dan
d.untuk melindungi perusahaan agar terhindar dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang serta meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengobtimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

Pasal 4

Manfaat TSLP adalah:

a.bagi perusahaan TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
b.bagi masyarakat sekitar perusahaan TSLP sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedianya insfratruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
c.bagi pemerintah daerah TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan mastarakat.

BAB III

AZAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pelaksanaan TSLP berdasarkan azas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.non diskriminasi;
d.kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
e.kebersamaan;
f.partisipatif dan aspiratif;
g.keterbukaan;
h.berkelanjutan;
i.berwawasan lingkungan;
j.kemandirian;
k.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Pelaksanaan TSLP berpedoman pada:

a.prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
b.profesional;
c.transparan;
d.akuntabilitas;
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur;
g.program perbaikan berkelanjutan; dan
h.kebijakan yang berkeadilan.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
3. c.peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat;
4. d.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
5. e.memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan; dan
6. f.pengembangan infratustruktur publik yang selaras dengan program- program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak lansung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 8

(1)Pembiayaan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(1), dialokasikan dari sebagaian keuntungan bersih setelah pajak atau wajib dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 9

(1)Pemerintah kecamatan yang diwilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki atau memiliki program TSLP yang jangkauannya terbatas, dapat mengajukan usulan program TSLP kepada perusahaan melalui Forum Pelaksana TSLP dengan tembusan kepada bupati agar memperoleh pembagian dari program TSLP.
(2)Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindak lanjuti usulan pemerintah kecamatan melalui koordinasi dengan perusahaan.

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)Setiap badan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang usaha berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, yayasan dan koperasi dan badan usaha yang tidak bersatus badan hukum yaitu Firma (Fa) dan Perseroaan Komanditer (CV) berkewajiban melaksanakan TSLP dalam menjalankan usahanya.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau.

Pasal 11

(1)Perusahaan berbadan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP.
(2)Perusahaan berbadan usaha yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diwajibkan melaksanakan TSLP.
(3)TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…