DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

regulasi_utama

Ringkasan

Rincian pemberian secara bertahap penyertaan modal

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroaan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 126) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 4

(1)Tetap
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap dengan rincian:
1. a.Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. b.Tahun 2015 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. c.Tahun 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Guna memenuhi bagian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap tahun anggaran. Pasal II Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 6 Juli 2015 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 8 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 135 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2015 T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. PENJELASAN UMUM salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012, oleh sebab itu perlu adanya dukungan pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Lamandau perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah tentang Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida Kalteng, telah disepakati Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah untuk menganggarkan dana penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Karena keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pembayarannya dilaksanakanan pada Tahun 2014 sampai dengan 2016. Untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pearturan Daerah tersebut telah terbentuk pada Tahun 2014 yaitu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berlu di revisi untuk disesuaikan kembali khususnya pada tahapan penyertaan modal. Karena pada Pearturan Daerah tersebut perlu adanya penyesuaian yaitu pada jumlah dan tahapan penyertaan modal untuk itu perlu adanya perubahan peraturan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 184

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 4

(1)Tetap
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap dengan rincian:
1. a.Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. b.Tahun 2015 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. c.Tahun 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Guna memenuhi bagian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap tahun anggaran. Pasal II Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 6 Juli 2015 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 8 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 135 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2015 T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. PENJELASAN UMUM salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012, oleh sebab itu perlu adanya dukungan pendanaan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Lamandau perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah tentang Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida Kalteng, telah disepakati Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah untuk menganggarkan dana penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Karena keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pembayarannya dilaksanakanan pada Tahun 2014 sampai dengan 2016. Untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pearturan Daerah tersebut telah terbentuk pada Tahun 2014 yaitu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berlu di revisi untuk disesuaikan kembali khususnya pada tahapan penyertaan modal. Karena pada Pearturan Daerah tersebut perlu adanya penyesuaian yaitu pada jumlah dan tahapan penyertaan modal untuk itu perlu adanya perubahan peraturan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 184