DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

- Sasaran wajib belajar 12 tahun - hak dan kewajiban masyarakarat, orang tua dan satuan pendidikan serta peserta didik - Pendanaan pendidikan - Pelaksanaan wajib belajar

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
7.Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Lamandau yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19(sembilan belas) tahun atau maksimal 22 (dua puluh dua) tahun untukmengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yangsederajat.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan.
9.Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lamandau.
10.Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.
11.Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
12.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13.Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
14.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
16.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
18.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
19.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
20.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
21.Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
22.Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkulifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, sertapartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
23.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, tehnisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
24.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selajutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
25.Sumbangan adalah dana yang bersumber dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
26.Program Paket A adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara sekolah dasar.
27.Program Paket B adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah menengah Pertama.
28.Program Paket C adalah Program Pendidikan Dasar Jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Wajib belajar 12 (dua belas) tahun bermaksud untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan.
(2)Wajib belajar dua belas Tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan.
(3)Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan tahapan wajib belajar dua belas tahun berdasarkan asas otonomi daerah.
(4)Strategi percepatan penuntasan wajib belajardua belas tahun meliputi:
1. a.peningkatan kemampuan ketenagaan;
2. b.akurasi data;
3. c.menentukan prioritas penuntasan dengan memperhatikan daerah konsentrasi calon siswa pendidikan dasar dan menengah;
4. d.memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, karakteristik dan kondisi daerah;
5. e.pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
6. f.memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
7. g.memanfaatkan stakeholder yag bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
8. h.sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
9. i.kerjasama dengan perguruan tinggi;
10. j.memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana secara tepat waktu dan tepat sasaran;
11. k.monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan;
12. l.melakukan studi banding; dan
13. m.meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;

BAB III

SASARAN

Pasal 3

(1)Sasaran Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:
1. a.Sekolah dasar/Madrasah Ibtidayah;
2. b.Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
3. c.Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah menengah Kejuruan atau sederajat sampai tamat.
(2)Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(3)Pemerintah Daerah Memberdayakan peran serta masyarakat secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.
(4)Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, beragama, modern dan kompetetif melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah secara maksimal.
(2)Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pendidikan dasar sampai dengan Menengah secara maksimal.
(3)Seluruh masyarakat berkewajiban mendukung keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 5

(1)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(3)Pemerintah Daerah wajib memenuhi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(5)Menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 7

(1)Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik.
(2)Memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah.
(3)Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik.
(4)Menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
(5)Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
(6)Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(7)Memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak :
1. a.Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
3. c.Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
4. d.Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. e.Pindah ke bidang program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
6. f.Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban :
1. a.Menjaga norma-norma pendidikan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
2. b.Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB V

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama , Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
(2)Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…