DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 202

Lembaga terkait

Ringkasan

- Penyelenggara kewenangan kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil - Pendaftaran penduduk - Data dan Dokumen Kependudukan - Perlindungan data kependudukan - Pencatatan sipil - Sistem informasi administrasi kependudukan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangungan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi berwenang.
11.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
12.Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten L a m a n d a u y a n g bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
16.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
18.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kepala Keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 21.Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. 22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. 23.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 24.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
5. 25.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan.
6. 26.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan.
7. 27.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berkait dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
8. 28.Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
9. 29.Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan.
10. 30.Penduduk Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah dan berdiam sementara harus memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara atau dengan sebutan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
11. 31.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
12. 32.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
13. 33.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
14. 34.Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1)Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Desa/Lurah, kemudian kepada Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

PENYELENGGARA KEWENANGAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Administasi Kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. b.pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administasi kependudukan;
6. f.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
7. g.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evalusi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

a.koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non depertemen;
b.kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Kades/Lurah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengelolaan dan penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui :

a.pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b.penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 10

Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dilaksanakan melalui koordinasi antar Instansi terkait.

Pasal 11

(1)Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana
(2)Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.

Isi peraturan

Teks202PDFHirarki

Memuat teks peraturan…