DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

regulasi_utama

Ringkasan

- Kawasan tanpa rokok - Larangan dan kewajiban masyarakat - Tanda peringatan larangan merokok

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
19.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7.Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
8.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
9.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
10.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau.
11.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamandau.
12.Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau.
13.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.
14.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
17.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
18.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
19.Rokok Elektronik (e-cigarette, vaporizer/vaping) adalah sebuah perangkat nikotin yang dapat menghasilkan aerosol (biasa disebut uap, uap dimaksud yang kemudian menjadi asap) yang berasal dari pemanasan propilen glikol atau gliserol, nikotin dan zat penyedap, yang mana pembakarannya menggunakan baterai.
20.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk menkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
21.Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
22.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
23.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
24.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
25.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
26.Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
27.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
28.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
29.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu/Polindes, Poliklinik Kesehatan, Pusat/Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Tempat Praktek Dokter, Tempat Praktek Bidan, Posyandu, Toko Obat atau Apotek, Laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
30.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
31.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid, termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
32.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
33.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
34.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
35.Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
36.Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
37.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum;
j.keterbukaan dan peran serta; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

1.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
2.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.fasilitas olahraga;
f.angkutan umum;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, antara lain meliputi:
1. a.Rumah Sakit;
2. b.Balai Kesehatan;
3. c.Puskesmas/Pustu/Poskesdes;
4. d.Balai Pengobatan;
5. e.Klinik Kecantikan;
6. f.Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
7. g.Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
8. h.Rumah Bersalin;
9. i.Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
10. j.Klinik Kesehatan;
11. k.Apotek;
12. l.Toko Obat;
13. m.Laboratorium Kesehatan; dan
14. n.Sarana Kesehatan lainnya.
(2)Tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, antara lain meliputi:
1. a.Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk:
2. b.Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
3. c.Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
4. d.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
5. e.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
6. f.Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk:
7. g.Lembaga Kursus;
8. h.Lembaga Pelatihan;
9. i.Kelompok Belajar;
10. j.Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; dan
11. k.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, antara lain meliputi:
1. a.Kelompok Bermain Anak (play group);
2. b.Tempat Penitipan Anak (TPA);
3. c.Tempat Pengasuhan Anak; dan
4. d.Arena Bermain Anak-anak.
(4)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, antara lain meliputi:
1. a.Masjid;
2. b.Mushola;
3. c.Gereja;
4. d.Pura;
5. e.Wihara;
6. f.Klenteng; dan
7. g.Balai Basarah.
(5)Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, antara lain meliputi:
1. a.Lapangan Olahraga;
2. b.Stadion;
3. c.Kolam Renang;
4. d.Tempat Senam/Fitnes center.
(6)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, antara lain meliputi:
1. a.Bus;
2. b.Mikrolet;
3. c.Travel;
4. d.Taxi.
(7)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, antara lain meliputi:
1. a.Tempat kerja pada Instansi Pemerintah; dan
2. b.Tempat Kerja Swasta.
(8)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, antara lain meliputi:
1. a.Hotel;
2. b.Restoran;
3. c.Rumah Makan;
4. d.Jasa Boga;
5. e.Terminal;
6. f.Pelabuhan;
7. g.Pasar;
8. h.Pusat Perbelanjaan;
9. i.Minimarket;
10. j.Supermarket;
11. k.Departemen Store;
12. l.Hypermarket;
13. m.Mall;
14. n.Plaza;
15. o.Pertokoan;
16. p.Bioskop;
17. q.Tempat wisata;
18. r.Stasiun;
19. s.Salon; dan
20. t.Tempat Refleksi.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
(4)Setiap orang dilarang untuk memakai/menggunakan Rokok Elektronik atau e-cigarette atau disebut juga vaporizor (vaping).

Pasal 9

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h wajib:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
c.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V

TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 10

(1)Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, diwajibkan untuk membuat tanda peringatan larangan merokok.
(2)Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.
(3)Tanda peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…