DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 226

Lembaga terkait

Ringkasan

- Susunan Perangkat daerah; - Kedudukan - Tugas pokok dan fungsi organisasi - Susunan organisasi perangkat daerah - Tata kerja - Jabatan fungsional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan sinergi sesuai karakteristik dan potensi unggulan daerah, perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang mampu mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai prioritas, dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan pemerintah daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 3
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
20.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, TLN 5657);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 4 Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 5
31.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
35.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
36.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
37.Perpres Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
42.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510);
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
44.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 7 menjadi Kewenangan Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10.Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
12.Badan adalah Badan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
13.Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
14.Inspektorat adalah Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
15.Inspektur adalah Inspektur pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
16.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
17.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
18.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19.Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
20.Camat adalah Camat pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
21.Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
22.Lurah adalah Lurah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
23.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
24.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
1. a.Sekretariat yang terdiri dari :
  1. 1.Sekretariat Daerah; dan
  2. 2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. b.Dinas Daerah yang terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau
  2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
  3. 3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
  4. 4.Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Lamandau 8
  5. 5.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
  7. 7.Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau
  8. 8.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau
  9. 9.Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau
  10. 10.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau
  11. 11.Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau
  12. 12.Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau
  13. 13.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau
  14. 14.Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau
3. c.Inspektorat.
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. e.Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya yang terdiri dari :
  1. 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau;
  2. 2.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
  3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau;
  4. 4.Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;
  5. 5.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
  6. 6.Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;
  7. 7.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau;
  8. 8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau;
  9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau;
  10. 10.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
  11. 11.Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
6. f.Kecamatan; dan
7. g.Kelurahan.
(2)Bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 9 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Badan/Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5)Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6)Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(7)Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf Pimpinan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
(8)Staf Ahli Bupati adalah unsur teknokrasi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang tertentu berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(9)Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
(10)Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D adalah Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
(11)Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka unsur pelaksana sebagian tugas Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(12)Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang di pimpin oleh Seorang Kepala Kelurahan yang di sebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat selaku Kepala Kecamatan.
(13)Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
(14)Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan. 10

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretariat daerah mempunyai fungsi :

a.penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten;
b.pengoordinasian staf dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan pelaksanaan teknis daerah;
d.pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
e.pembinaan pembangunan, kemasyarakatan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program/kegiatan, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan;
f.pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta penyelenggara pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
g.pengoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintah di daerah;
h.pengoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah pada sekretariat daerah;
i.pemantauan, supervisi, advokasi, edukasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten;
j.penyelenggaraan dan pengelolaan kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri;
k.penyelenggaraan tugas hubungan masyarakat, informasi, pers, pemberitaan, dan dokumentasi;
l.penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan;
m.penyelenggaraan urusan kesekretariatan, manajemen, dan ketatausahaan; dan
n.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada bupati. 11

Pasal 6

Susunan organisasi sekretariat daerah, membawahkan :

a.Sekretaris
b.Asisten Sekretaris Daerah :
1. 1.Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a) Bagian Administrasi Pemerintahan;

(1)Sub Bagian Pemerintahan Umum;
(2)Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;
(3)Sub Bagian Pertanahan dan Hubungan Kerja Sama. b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
(1)Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
(2)Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan;
(3)Sub Bagian Bina Mental Spiritual. c) Bagian Hukum;
(1)Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
(2)Sub Bagian Perundang-Undangan;
(3)Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. d) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; 1) Sub Bagian Penyaringan Data Dokumen dan Informasi; 2) Sub Bagian Pemberitaan Publikasi, dan Penyiaran; 3) Sub Bagian Protokol.

2.Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan : a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

(1)Sub Bagian Perekonomian
(2)Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
(3)Sub Bagian Bina Produksi Budidaya dan Promosi b) Bagian Administrasi Pembangunan;
(1)Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
(2)Sub Bagian Bina Pengendalian Pembangunan, Pengkajian, Analisis dan Pelaporan; dan
(3)Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik. c) Bagian Layanan Pengadaan;
(1)Sub Bagian Layanan Pengadaan I;
(2)Sub Bagian Layanan Pengadaan II; dan
(3)Sub Bagian Layanan Pengadaan III.

3.Asisten Administrasi Umum, membawahkan : a) Bagian Organisasi;

(1)Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
(2)Sub Bagian Tatalaksana; dan
(3)Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian. b) Bagian Umum;
(1)Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
(2)Sub Bagian Rumah Tangga; dan
(3)Sub Bagian Arsip, Sandi dan Telekomunikasi. c) Bagian Keuangan;
(1)Sub Bagian Anggaran; 12
(2)Sub Bagian Pembukuan; dan
(3)Sub Bagian Verifikasi. d) Bagian Perlengkapan.
(1)Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
(2)Sub Bagian Distribusi, Inventarisasi Aset dan Gudang; dan
(3)Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
1. c.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas pokok menyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, kepegawaian Sekretariat DPRD, perlengkapan dan perbekalan;
b.Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat, dokumentasi, publikasi keprotokolan dan hubungan antar lembaga;
c.Fasilitas rapat anggota DPRD, penyelenggaraan dan penyiapan bahan persidangan pembuatan risalah rapat dan menghimpun produk hukum pengelolaan kepustakaan;
d.Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban urusan dalam;
e.Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
f.Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, membawahkan :

a.Sekretaris DPRD;
b.Bagian Umum, membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
c.Bagian Keuangan, membawahkan :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
2. 2.Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi. 13
d.Bagian Persidangan dan Protokol, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
2. 2.Sub Bagian Hukum dan Protokol;
3. 3.Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
e.Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.

Pasal 10

Dinas pendidikan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pengajaran.

Isi peraturan

Teks226PDFHirarki

Memuat teks peraturan…