DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK DAN SUMBER HIBAH; BAB III PERJANJIAN HIBAH; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
7.Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
8.Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9.Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan bersifat mengikat sebagai salah satu bentuk hubungan antara pihak lain dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan di kelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini diatur Hibah Daerah.
(2)Hibah Daerah sebagainama dimaksud dalam ayat (1), adalah hibah kepada Pemerintah Daerah.
(3)Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa;
(4)Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian;
(5)Hibah kepada Pemerintah Daerah bersifat sosial dan tidak mengikat.

Pasal 3

Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berasal dari:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah;
c.Badan, lembaga atau organisasi dalam negeri; dan/atau
d.Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

BAB III

PERJANJIAN HIBAH

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian.
(2)Perjanjian hibah kepada Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
(3)Perjanjian hibah kepada Pemerintah daerah paling sedikit memuat:
1. a.Tujuan hibah;
2. b.Bentuk dan/atau jumlah hibah;
3. c.Pemberi dan sumber hibah;
4. d.Penerima hibah;
5. e.Persyaratan hibah;
6. f.Tata cara penyaluran hibah;
7. g.Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
8. h.Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
9. i.Sanksi.
(4)ketentuan mengenai tata cara perjanjian hibah kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daeran ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 Pebruari 2014 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 14 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 NOMOR 127 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2014 T E N T A N G HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH I. UMUM Sehubungan dengan upaya peningkatan laju pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau, maka salah satunya dapat dijunjang melalui hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tanpa pamrih serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Hibah kepada Pemerintah Daerah di harapkan dapat dikelola dan dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan daan kepatutan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten/kota lain selaku pemberi hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 NOMOR 110 SERI E

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…