DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; BAB III PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA; BAB IV PELAPORAN; BAB V PENDANAAN; BAB VI PELAKSANAAN RPJMDES DAN RKPDes; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi perencanaan pembangunan desa dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan desa tentang RPJMDesa dan Keputusan Kepala Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa, perlu adanya pengaturan yang jelas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat dan desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Lamandau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah Tengah (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Data Profil Desa Dan Profil Kelurahan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Penyusunan RPJM Desa BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 2.1 Geografis dan Administrasi 2.2 Lembaga lembaga Desa 2.3 Kependudukan dan Sosial Ekonomi 2.4 Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana 2.5 Potensi Desa 2.6 Pemanfaatan Lahan BAB III VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN SKALA PRIORITAS 3.1 Visi dan Misi Desa Potorono 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3.3 Strategi dan Skala Prioritas BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2010 4.1 Faktor Penentu Program Prioritas 4.2 Prioritas Program Pembangunan 4.3 Rencana Pembangunan 4.4 Lembaga Pelaksanan Pembangunan Desa 4.5 Monitoring dan Evaluasi 4.6 Hasil yang Diharapkan BAB V RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA BAB VI KEBIJAKAN KEUANGAN DESA BAB VII MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BAB VIII PENUTUP BUPATI LAMANDAU, MARUKAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU I. PENJELASAN UMUM dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah. Yang tujuannya untuk mewujudkan tertib administrasi perencanaan pembangunan desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan desa tentang RPJMDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa sehingga lebih terarah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lamandau.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR dan ditetapkan dengan Undang- Undang.
13.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa, kepala urusan dan pelaksana teknis lapangan.
14.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16.Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
17.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
21.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22.Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
24.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
25.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
26.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdesa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
27.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
28.Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
29.Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
30.Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.
31.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
33.Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
34.Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
35.Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

(1)Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
(2)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan forum Musrenbang tingkat desa.

Pasal 3

(1)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
1. a.Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu selama masa jabatan kepala desa yang bersangkutan;
2. b.Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturah Daerah ini.

Pasal 4

(1)Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
1. a.pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. c.berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. d.terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. e.akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. f.selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. g.efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. h.keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. i.cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. j.proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. k.penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 5

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bertujuan untuk:

a.mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
c.memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
d.menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa; dan
e.untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat, sehngga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 6

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertujuan untuk :

a.menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan
b.menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
3. c.keuangan desa;
4. d.profil desa;
5. e.potensi produk unggulan desa ;
6. f.informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1)RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
(2)Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJMDesa untuk masa 5 (lima) tahun dan dokumen perencanaan untuk sisa masa jabatan selanjutnya dibuat RKPDes tahunan.
(3)Setelah berakhir jangka waktu RPJMDes, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan melibatkan segenap stakeholder yang terkait di desa.
(4)RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
(5)Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJM-Desa.
(2)Tim penyusun RPJMDes terdiri dari Kepala Desa selaku penggagas visi dan misi serta pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; para Ketua RW dan RT selaku anggota; KPM selaku anggota; Pemandu selaku pendamping/fasilitator dalam proses penyusunan RPJMDesa.
(3)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
(4)Peserta forum musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),terdiri atas:
1. a.Pemerintahan Desa;
2. b.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. c.Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; dan
5. e.Tokoh masyarakat desa lainnya.

Pasal 10

(1)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelembagaan.
(2)Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…