DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2024

Nomor: 02
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab masyarakat dan/atau investor; b. kriteria dan jenis usaha Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi; d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; f. pelaporan dan evaluasi; g. pembinaan dan pengawasan; h. pendanaan; dan i. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah guna meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi di daerah,
c.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180):
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Perancang Peraturan | Kab kum Asisten 1 Sekretaris Daerah PerU ah yan — v7G3fx 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menetapkan dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Per Per CF Peraturan | Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah | U Pa | FP A TA 5 (& 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lamandau. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investor adalah penanam modal perseorangan, badan usaha, pelaku usaha dan/atau Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan investasi yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip: 020p kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan investasi di daerah,
b.mendorong keterbukaan informasi terkait Penanaman Modal di daerah,
c.sebagai sarana dukungan bagi masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi, Perancang Peraturan | Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah Per UU re P 1 Oo Le ' Ab "| meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kemampuan daya saing daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan: meningkatkan kemitraan usaha, dan penyerapan tenaga kerja lokal.spa

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab masyarakat dan/atau investor,
b.kriteria dan jenis usaha Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi:
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi:
d.tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi:
e.jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi:
f.pelaporan dan evaluasi:
g.pembinaan dan pengawasan,
h.pendanaan, dan
i.sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK SERTA TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor,
2. b.memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu, Cc. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah,
3. d.mencabut insentif dan/atau kemudahan investasi dari masyarakat dan/atau investor dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undanganr”.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Investor dan/atau masyarakat berhak: Peranca 3 Peraturan | Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah Per UU Ne PP n Nah » 1 1 - || mendapatkan keterbukaan informasi terkait pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan, mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di daerah, dan mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
(2)Masyarakat dan/atau Investor wajib dan bertanggung jawab atas:
1. a.tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Investasi, memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan Investasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Investasi, turut serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Daerah terutama masyarakat setempat.

BAB III

KRITERIA DAN JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, melakukan industri pionir, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, f: g.
h.melakukan alih teknologi, i J k 1 industri yang sebagian besar menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri,
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah,
n.berorientasi ekspor, dan/atau Peranc Per UU g Peraturan | Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah Pt ? “2 Le ( Y Oo.

(1)
(2)
(3)memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 8

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi: perkebunan, tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perikanan, infrastruktur, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah, energi terbarukan, dan/atau sektor lain yang mendukung kebijakan daerah. Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi: usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah,

g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat, dan/atau
h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tepanpaorp MMO LO Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya,
b.pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya,
c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi,
d.bantuan dalam rangka melakukan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, Peranc Peraturan Kab ukum Asisten 1 Sekretaris Daerah Per UU V H7 Gr Ae £ CG. f

(2)
1. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, dan/atau
2. f.bunga pinjaman rendah. Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
3. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
4. b.penyediaan sarana dan prasarana,
5. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi,
6. d.pemberian bantuan teknis,
7. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu,
8. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi,
9. g.kemudahan investasi langsung konstruksi,
10. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah,
11. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah, J. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
12. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, l kemudahan akses pasokan bahan baku, dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.pengajuan permohonan,
b.verifikasi dan penilaian, dan
c.pelaksanaan pemberian.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…