Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penetapan cadangan pangan daerah; b. penyelenggaraan cadangan pangan daerah, meliputi: 1. penyedian; 2. pengelolaan; 3. penyaluran dan pelepasan; c. penanggulangan darurat krisis pangan; d. pengawasan dan pelaporan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, 3 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Per UU KA. | Perancang Peraturan ebeg ayam Asisten 1 Sekretaris Daerah NzZ L- -t Undang-UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2060): Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/ KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menetapkan dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1: 2. M Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lamandau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutkan disingkat SKPD adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. Perancang Peraturan | Kab ukum Asisten 1 Sekretaris Daerah Per UU P—3 — 4 “— G. F) LI. 12: 13. 14, 15. 16. 17: 18. 19, 20. 21. 22, - Gi Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. Camat adalah Camat di Kabupaten Lamandau. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/ BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pangan. Unit Usaha Pangan Desa atau unit usaha lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lamandau. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang Peranc Peraturan PB Di Asisten 1 Sekretaris Daerah Per UU» Ka Ah 7 bk 1s Le ' 23. 24. 25. 26. 2. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. malu dibentuk oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang bertugas membantu pemerintah kabupaten memverifikasi masyarakat penerima manfaat dan menyalurkan cadangan pangan. Keadaan darurat adalah adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan selanjutnya disebut Paceklik. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Pangan pokok tertentu adalah pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitns ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Per UU Peranc Peraturan Ji ai Asisten 1 Sekretaris Daerah 5 —1 || Va 0, X Z l 35. 36.
Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat, bencana dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, atau hari-hari besar lainnya Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah:
Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk :
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
BAB III
Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
BAB IV
Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui kegiatan:
Penyelenggaraancadangan pangandilaksanakanoleh: a.PemerintahDaerah:dan/atau b.PemerintahDesa. PenyelenggaraanCadanganPangan PemerintahDaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufadilaksanakan olehSKPDyangmembidangiketahananpangan. Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan Cadangan Pangan Desa. Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes dan/ atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum.
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi daerah. Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan dilaksanakan secara bertahap serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah untuk mencapai/ mempertahankan kuota stok pangan. Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati. Perancang Peraturan TT Asisten 1 Sekretaris Fa Per U | 5 LA—
Kriteria BUMN/BUMD di bidang Pangan yang mengelola Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:
Membuka PDF…