DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 380

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan; 7. Laporan Realisasi Semester Pertama ;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; 9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; 11. Badan Layanan Umum Daerah; 12. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; 13. Informasi Keuangan Daerah; 14. Pembinaan dan Pengawasan; dan 15. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerahtentangPengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa,danhuruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Menimbang:a. b. c. Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor5Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,KabupatenGunungMas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,Kabupaten Barito TimurDiProvinsi Kalimantan Tengah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor18, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4180); Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat:1. 2. 3. 4. Kabag H * fkum Asieten 1Sfe]kretaris DaerahPerancang Peraturan Per UUA i PeraturanPemerintahNomor12 Tahun2019tentang Pengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6322); PeraturanMenteriDalamNegeriNo70Tahun2019tentang Sistem InformasiPemerintahan Daerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1114); PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor77Tahun2020 tentang PedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2020Nomor1781); Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lamandau(LembaranDaerahKabupaten LamandauTahun2016Nomor145, Tambahan Lembaran DaerahKabupatenLamandauNomor192)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor 7 Tahun 2021 tentang PerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor11Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau(LembaranDaerahKabupatenLamandauTahun 2016Nomor204, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten LamandauNomor251); Peraturan Daerah KabupatenLamandauNomor1Tahun 2018 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten LamandauTahun2018Nomor170, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten LamandauNomor 217); 5. 6. 7. 8. 9. Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi :

a.Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Perancang Peraturan Kabag Huldftn Asi >ten 1 I /Sekretaris Daerah ^ | " 77 | Daerah serta melakukan pinjaman;
b.Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; Asifeten 1 kretaris Daerah £ Perancang Peraturan Kabag Per UU J \ f.menetapkankebijakan pengelolaanAPBD; g.menetapkanKPA; h.menetapkan Bendahara Penerimaandan Bendahara Pengeluaran; i.menetapkanpejabat yangbertugasmelakukanpemungutan pajakdaerahdanretribusidaerah; j.menetapkan pejabatyangbertugasmelakukan pengelolaan UtangdanPiutangDaerah; k.menetapkanpejabatyangbertugasmelakukanpengujian atastagihandanmemerintahkanpembayaran; l.menetapkanpejabatlainnyadalam rangkaPengelolaan KeuanganDaerahsesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;dan m.melaksanakankewenangan lainsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.
(3)Dalammelaksanakankekuasaansebagaimanadimaksud pada ayat(1),Bupatimelimpahkan sebagianatau seluruh kekuasaannyayangberupaperencanaan,penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban,sertapengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat PerangkatDaerahsebagaimanadimaksud padaayat(3) terdiriatas: a.SekretarisDaerahselakuKoordinator Pengelolaan KeuanganDaerah;
1. b.kepalaSKPKDselakuPPKD;dan c.kepalaPDselakuPA.
(5)Pelimpahan sebagianatau seluruhkekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)didasarkan pada prinsip pemisahan kewenanganantarayangmemerintahkan,menguji,danyang menerimaataumengeluarkanuang.
(6)Pelimpahankekuasaan sebagaimanadimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan keputusan Bupati. penatausahaan,pelaporandan Pasal 5
(1)Bupati selakuwakil Pemerintah Daerah dalamkepemilikan kekayaan Daerahyangdipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1)berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaanumumdaerah ataupemegangsaham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakilPemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat(4)huruf a, mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, Perancang Peraturan Kabag Wu|um Aaisten 1 Sekretaris Daerah p * ruu 3 — ^ — f j 1| L^ 3 rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA PD;
5. e.Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD;
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA PD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. i.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas; Perancang Peraturan Kabag Phrfcum Per UU r A / kretaris DaerahAslsten 1 b.menyiapkanSPD;
2. c.menerbitkanSP2D;
3. d.memantaupelaksanaanpenerimaandanpengeluaranAPBD olehbankdan/ataulembaga keuangan lainnyayangtelah ditunjuk; e.mengusahakandan mengatur danayangdiperlukandalam pelaksanaanAPBD; f.menyimpanuang Daerah; g.melaksanakanpenempatan uangDaerahdan mengelola/menatausahakaninvestasi; h.melakukan pembayaranberdasarkan permintaanPA/KPA atasbebanAPBD; i.melaksanakanpemberian PinjamanDaerahatasnama Pemerintah Daerah; j.melakukan pengelolaan Utang dan PiutangDaerah;dan k.melakukan penagihan PiutangDaerah.
(4)KuasaBUDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)bertanggung jawab kepadaPPKDselakuBUD.

Pasal 9

Bupatiatas usulBUDdapatmenetapkan lebihdari1(satu)Kuasa BUDdilingkunganSKPKDdengan pertimbangan besaran jumlah uangyang dikelola,bebankeija,lokasi,dan/ataurentang kendali.

(1)KepalaPDselakuPAmempunyai tugasdanwewenang: a.menyusunRKAPD; b.menyusunDPA PD; c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatas Bebananggaranbelanja; d.melaksanakan anggaranPDyangdipimpinnya; e.melakukan pengujianatastagihandan memerintahkan pembayaran;
1. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
2. g.mengadakan ikatan/peijanjian keijasamadengan pihak lain dalambatasanggaran yang telahditetapkan; h.menandatanganiSPM; i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabPDyang dipimpinnya;
3. j.menyusundanmenyampaikan laporan keuanganPDyang dipimpinnya; k.mengawasi pelaksanaan anggaranPDyang dipimpinnya; l.menetapkanPPTKdanPPK PD; dan m.menetapkan pejabat lainnya dalamPDyang dipimpinnya dalam rangka pelaksanaan keuangan daerah; dan
4. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PAbertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. KabagHuldQiAusten 1 Se 7 - Jt kretaris DaerahPerancang Peraturan Per UUf\ 7

Pasal 11

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit PD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan dan pertimbangan lokasi/ rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala PD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit PD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ peijanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 12

(1)PA/ KPA dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat pada PD/ Unit PD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/ KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/ KPA.

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/ KPA dapat menunjuk pejabat fungsional umum untuk menjabat PPTK yang kriterianya adalah:
1. a.paham terkait regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa; Perancang Peraturan Kabag Hulciim As: sten 1 £e Peruu ft 1 7/ 1 1 v - Jr kretaris Daerah
2. b.mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3. c.mampu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
4. d.mempunyai kemampuan manajerial dan berintegritas.

Pasal 14

(1)Kepala PD selaku PA menetapkan PPK PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
(2)PPK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada PD; dan
5. e.menyusun laporan keuangan PD.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Pasal 15

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit PD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit PD.
(2)PPK Unit PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Isi peraturan

Teks380PDFHirarki

Memuat teks peraturan…