DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Perusahaan Umum Daerah, dan 3. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum DaerahAir Minum Tirta Lamandau; Mengingat:1.Pasal 18 Ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabuaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Perancang Peraturan Per UUVi KabacHdRym Asisten 1 Sekretaris Daerah Or1L , * Menetapkan 3.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,TambahanLembarNegaraRepublik Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakalidiubah terakhir dengan PeraturanPemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2Tahun2022tentangCiptaKeija(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor238,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor6841); 4.Peraturan PemerintahNomor54Tahun2017tentang Badan UsahaMilikDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2017Nomor305,TambahanLembarNegara Republik IndonesiaNomor6173); 5.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor18 Tahun2018 tentangRencanaBisnis,Rencana KeijadanAnggaran,Keija Sama,PelaporandanEvaluasiBadan UsahaMilikDaerah (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor155); 6.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor37Tahun2018 tentang PengangkatandanPemberhentian Anggota Dewan PengawasatauAnggotaKomisarisdanAnggota DireksiBadan UsahaMilikDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2018Nomor700); 7.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor1Tahun 2018 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten LamandauTahun2018Nomor170, TambahanLembaranDaerah Kabupaten LamandauNomor 217); 8.Peraturan Daerah KabupatenLamandauNomor1 Tahun 2022 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten LamandauTahun2022Nomor208,Tambahan LembaranDaerah Kabupaten LamandauNomor255); DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHLAMANDAU Dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAHAIRMINUM TIRTA LAMANDAU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Lamandau. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Perancaki Per UU \ l Peraturan KabagUtfkhm Asisten 1 Sekretaris Daerah 7 r / ( 5 ^ h sebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945. 3.Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahotonom. 4.BupatiadalahBupatiLamandau. 5.Dewan PerwakilanRakyat Daerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahLembagaPerwakilanRakyatDaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan PemerintahDaerah. 6.Badan UsahaMilikDaerah yangselanjutnya disingkat BUMDadalah Badan UsahaMilikDaerahyangseluruhatau sebagianbesar modalnyadimilikiolehPemerintah Lamandau. 7.Kepala DaerahYangMewakiliPemerintah Daerah Dalam Kepemilikan KekayaanDaerahYangDipisahkan Pada perusahaanumum Daerahyangselanjutnyadisebut Keterwakilan PemilikModalataudisingkatKPM,adalah organperusahaanumumDaerahyangmemegang kekuasaantertinggi dalamperusahaanumum Daerahdan memegangsegala kewenanganyangtidak diserahkan kepadaDireksiatauDewanPengawas. 8.PerusahaanUmum DaerahAirMinumTirtaLamandau selanjutnya disebut Perumdam Tirta Lamandaumerupakan salah satuBUMDKabupaten Lamandau yangseluruh modalnyadimiliki oleh Daerah bergerakpadabidangusaha penyediaanpelayanan airminum di Kabupaten Lamandau. 9.Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBDadalahRencana KeuanganTahunan Daerah yangditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10.Kekayaan Daerah yangdipisahkanadalah kekayaan Daerah yangberasal dariAPBDuntukdijadikan penyertaan modal Daerah padaBUMD.

11.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalamrangka penyehatanBUMDsebagaisalah satu langkah strategis untukmemperbaiki kineija dan/atau meningkatkan nilai BUMD. 12.Tatakelolaperusahaanyang baikadalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Dewan Pengawas adalah organ perusahaanUmum Daerah AirMinum yangbertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksidalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Umum DaerahAirMinum. 14.Direksi adalah organBUMDyang bertanggung jawabatas pengurusanBUMDuntuk kepentingan dan tujuanBUMD sertamewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Kontrak Keija adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pemyataan PerancanaI Per UU \ ’eraturan KabagUdlcCynAsisten 1 Sekretaris Daerah A 7 ) * / /h r 9 anggotaDewanPengawasdananggotaDireksiuntuk memenuhitargetyangditetapkanolehKPM.
16.UjiKelayakandanKepatutanyangselanjutnyadisingkat UKKadalahprosesuntukmenentukankelayakandan kepatutanseseoranguntukmenjabatsebagai anggota DewanPengawasdananggotaDireksiBUMD. 17.Lembaga Profesionaladalah BadanHukumyangmemiliki fungsidankeahlianuntukmelakukan proses penilaian, mempunyai lisensiatausertifikasiapabila dipersyaratkan untukmenjalankanprofesinya,mempunyaireputasibaik, untukmelakukan prosespenilaianterhadapBakal Calon AnggotaDewanPengawasdanBakal Calon Anggota Direksi BUMDyangditetapkanolehBupati. 18.Panitia Seleksiadalah panitiayangdibentukuntuk melakukan seleksi Bakal CalonAnggotaDewanPengawas danBakalCalonanggotaDireksisampai pengangkatanoleh KPMatauRUPS. 19.PegawaiadalahpegawaiPerumdamTirtaLamandau. 20.PenyertaanModaladalah bentukinvestasi Pemerintah Daerahberupa uang dan/atau barangmilik DaerahpadaBUMDdenganmendapathakkepemilikan untukdiperhitungkansebagaimodal/saham. 21.Rencana KeijadanAnggaran Perumdam Tirta Lamandau yangselanjutnya disingkatRKAPerumdam Tirta Lamandau adalah penjabarantahunandari rencana bisnisPerumdam Tirta Lamandau. BABII NAMA DAN TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 2

(1)DenganPeraturan Daerah ini dibentukPerusahaanUmum DaerahAirMinumTirta Lamandau.
(2)PerusahaanUmumDaerahAirMinumTirta Lamandau sebagaimana dimaksudpada ayat(1)merupakan perubahan bentuk badan hukumdari PerusahaanDaerahAirMinum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Lamandau Nomor11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinumKabupaten Lamandau.
(3)Perumdam TirtaLamandau berkedudukan di Nanga Bulik. BABIII KEGIATAN USAHA Pasal 3 Perumdam Tirta Lamandau melakukan kegiatan usahadi bidang: a.pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum; dan
1. b.usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumdam Tirta Lamandau. PerancarlgPeraturan Per UU Kabag Asisten 1 Sekretaris Daerah i BABIV JANGKAWAKTUBERDIRI Pasal 4
(1)PerumdamTirta Lamandaudidirikanuntukjangka waktu tidakterbatas.
(2)Perumdam Tirta Lamandaudapatdibubarkan.
(3)PembubaranPerumdamTirtaLamandau sebagaimana dimaksudpadaayat(2)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Pembubaran sebagaimana dimaksud padaayat(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-Undangan BABV MODAL
(1)ModalPerumdamTirta Lamandaudapat berupa uang dan/atau barang.
(2)Sumber modal Perumdam Tirta Lamandau terdiriatas: a.penyertaan modalDaerah; b.pinjamanPerumdam; c.hibah; d.keijasama investasi; e.hasilusahaPerumdam;dan/atau f.sumbermodallainnya.
(3)Sumber modallainnya sebagaimana dimaksud padaayat(2) hutuffmeliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;dan b.keuntungan revaluasiaset.

Pasal 6

(1)ModalDasar Perumdam Tirta Lamandau ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,-(Dua PuluhMilyar),Modaldisetor pada Perumdam Tirta Lamandau sebesarRp.12.682.456.613(Dua BelasMilyarEnamRatusDelapan Puluh DuaJutaEmpat RatusLimaPuluh Enam RibuEnam RatusTiga Belas Rupiah)dengan rincian modal disetor terdiriatas:
1. a.uang sebesar Rp.10.000.000.000; dan
2. b.barang senilaiRp.2.682.456.613.
(2)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dianggarkan terlebih dahulu dalamAPBD. Perancana feraturan Per UU 1 Kabag Hjdcu / n s = Asisten 1 Sekretaris Daerah it

Pasal 7

Modal Perumdam Tirta Lamandau yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
1. a.APBD Kabupaten Lamandau; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah pada Perumdam dapat dilakukan untuk penambahan modal Perumdam Tirta Lamandau.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan/atau
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penambahan modal Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis.
(3)Pedoman pengelolaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Perumdam Tirta Lamandau dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Pinjaman Perumdam Tirta Lamandau dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya;
3. c.Badan Usaha;
4. d.Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank; dan/atau
5. e.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pinjaman Perumdam Tirta Lamandau digunakan untuk: Perancai Per UU ft Peraturan Kabag Hjdfuin Asisten 1 Sekretaris Daerah A — ll r / —
1. a.investasi pengembangan SPAM dan usaha lainnya sesuai ruang lingkup kegiatan usaha Perumdam; dan/atau
2. b.kebutuhan modal keija operasional Perumdam.
(4)Pengajuan pinjaman Perumdam Tirta Lamandau harus dilakukan analisa kelayakan pinjaman dan disetujui oleh KPM.

Pasal 11

(1)Perumdam Tirta Lamandau dapat menerima hibah.
(2)Hibah dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya;
4. d.badan usaha; dan/atau
5. e.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 12

(1)Keija sama investasi dalam rangka memperoleh modal berupa barang bersumber dari keijasama dengan Badan Usaha.
(2)Kerja sama investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)harus dilakukan analisis kelayakan keijasama investasi yang saling menguntungkan dan disetujui oleh KPM.
(3)Kerja sama investasi dengan Badan Usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.investasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan/atau pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terhadap Unit Air Baku dan Unit Produksi;
2. b.investasi Unit Distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumdam; dan/atau
3. c.investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efektif dan efisien.
(4)Modal berupa barang atau aset tetap hasil keijasama investasi yang diperoleh pada saat setelah dibangun dan langsung diserahkan atau diperoleh saat berakhimya keija sama baru diserahkan, dituangkan dalam Peijanjian Keijasama Perumdam Tirta Lamandau dan Badan Usaha.
(5)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dijadikan jaminan kepada pihak manapun selama masa Perjanjian Keija Sama.
(6)Mekanisme keijasama Perumdam Tirta Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: Perancangf Per UU \ 'eraturan Kabag Halcbm Asisten 1 Sekretaris Daerah /1 / 1 f / Lt' P a.keija samainvestasidanpengelolaandenganbentuk PeijanjianBangun,KeloladanAlihMilikAsetmelalui mekanisme Pembayaran Kemitraan; b.keijaSamainvestasidenganbentuk PeijanjianBangun dan SerahmelaluimekanismePembayaranAngsuran atauKontrak BerbasisAngsuran; c.keija sama investasidenganbentukPeijanjianBangun danSerahmelaluimekanismePembayaran Berdasarkan KineijaatauKontrakBerbasisKineija; d.bentuk keijasamalainnyayangsah dan sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(7)Pengaturantatacarakerja sama investasi Perumdam dengan BadanUsahadiaturlebihlanjutdalamPeraturanDireksi. BagianKeenam HasilUsaha Perumdam Pasal 13
(1)ModalPerumdamTirtaLamandauyang diperolehdari keuntunganhasil pengelolaan kegiatanusahaPerumdam yangdapatberupauangataubarang.
(2)Keuntungan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapatditempatkanpadainvestasi jangka pendek dan/atau untukpembentukandanpenambahanmodal pada AnakPerusahaanPerumdam.
(3)Keuntungan hasil pengelolaanPerumdamTirta Lamandau dapatdiinvestasikan kembali(reinvestment)berupa barang dalam rangkaoptimalisasidanpengembangan Sistem PenyediaanAirMinum(SPAM)sesuai Rencana Keijadan AnggaranPerusahaan(RKAP).
(4)Ketentuan mengenai modal Perumdam Tirta Lamandauyang diperolehdarihasilusahaPerumdamdiaturlebihlanjut dalam KeputusanKPM. BABVI ORGAN DAN PEGAWAIPERUMDAM TIRTA LAMANDAU

Pasal 14

Organ Perumdam Tirta Lamandau terdiri dari: a.KPM;

b.DewanPengawas;dan c.Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Lamandau dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas,ke bawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Perancana Per UU Veraturan KabagHtfkujh / j/ — \ Asisten 1 ^> Sekretaris Daerah A —j 5 L—

Pasal 16

(1)Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumdam Tirta Lamandau.
(2)KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sebagai berikut:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Lamandau; dan
11. k.jaminan aset beijumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumdma Tirta Lamandau dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…