DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II PELAKSANAANPEMBERDAYAAN ; BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN ; BAB V PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA ; BAB VI PENGEMBANGAN USAHA; BAB VII KEMITRAAN JARINGAN USAHA ; BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI; BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF ; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN ; BAB XIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran strategis dalam upaya memperkuat sitem ekonomi kerakyatan dan sesuai dengan tata perekonomian nasional;
c.bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rakyat, maka Koperasi, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Lamandau perlu diberdayakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau. Mengingat: 1. Pasall8 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4866); 1/1 l ~ I l1 I
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192). · Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMANDAU clan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Pembangunan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, MenengahKabupaten Lamandau.
7.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8.Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dan menyangkut Koperasi. 10.Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui usaha bersama yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.
11.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita- cita bersama Koperasi. 12.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usahauntuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 13.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi. 14.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda; 15.Pemberdayaan adalah upaya untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan meningkatkan kemampuan Koperasi menjadi usaha yang tangguh , mandiri dan berdaya saing. 16.Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
17.Anggaran Dasar Koperasi adalah pedoman dasar organisasi Koperasi yang mengatur secara langsung kehidupan Koperasi dan hubungannya dengan para Anggota Koperasi, untuk terselenggaranya tertib organisasi Koperasi. 18.Jati Diri Koperasi adalah identitas Koperasi yang meliputi definisi, nilai, dan prinsip Koperasi. 19.Pra Koperasi adalah organisasi atau kelompok kerjasama sosial- ekonomi yang ada dimasyarakat yang secara khusus dapat dikembangkan menjadi Koperasi. 20.Pendidikan Perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan Koperasi.
21.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. I 71 1,1b I 22.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. 23.Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna layanan Koperasi. 24.Pengurus adalah perwakilan Anggota yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk mencapai tujuan Koperasi. 25.Pengawas adalah perwakilan Anggota yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.

Pasal 2

(1)Pemberdayaan Koperasi berazaskan kekeluargaan dan profesional usaha.
(2)Tujuan Pemberdayaan Koperasi adalah :
1. a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi;
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. c.meningkatkan peran Koperasi; dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
(3)Pemberdayaan Koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip :
1. a.menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi untuk berkaryaatas prakarsa sendiri;
2. b.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dilakukan secara demokratis;
3. c.meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan;
4. d.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB II

PELAKSANAANPEMBERDAYAAN

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, serta lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
(2)Pemberdayaan terhadap Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SOPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.

Pasal 4

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha diKabupaten Lamandau dan BUMD menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan Koperasi dalam bentuk 1/'1 111b1 pemberian pinJaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian hibah.
(3)Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Lamandau dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran,peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
(4)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan pada Koperasi yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.
(1)Pemberdayaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui
1. a.fasilitasi kemudahan perijinan;
2. b.fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
3. c.fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
4. d.fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
5. e.fasilitasi pembinaan manajemen;
6. f.fasilitasi bimbingan teknis;
7. g.fasilitasi pemasaran; dan
8. h.fasilitasi kerjasama.
(2)Tata Cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan :
1. a.koperasi yang memiliki badan hukum sekurang-kurangnya berusia 2 (dua) tahun;
2. b.memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota koperasi;
3. c.mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
4. d.mendukung program yang diserenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
5. e.diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;
6. f.memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
7. g.memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
8. h.memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi yang masih aktif;
  1. 1.telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; J. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir;
9. k.dokumen rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahunterakhir.
(2)Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD serta Badan Usaha Swasta, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pemberdayaan perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank milik Pemerintah Daerah, atau Badan layanan umum daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.
(2)Lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari OPD yang membidangi koperasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(l), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Pendampingan terhadap pelaku usaha koperasi dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.
(2)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
(3)Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
(4)Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha koperasi diatur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bagi pelaku usaha koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan atas capaian kinerja perusahaan.
(2)Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABIV PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…