DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III AZAS DAN TUJUAN ; BAB IV TENAGA KERJA LOKAL; BABV INVENTARISASI DAN PENDAFTARAN PENCARI KERJA ; BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ; BAB VII PENEMPATAN TKL; BAB VIII PERLINDUNGAN TKL ; BAB IX KEWAJIBAN ; BAB X KEMITRAAN ; BAB XI PENGAWASAN ; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF ; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemampuan, keahlian dan kompetensi potensi tenaga kerja di Kabupaten Lamandau perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja;
c.bahwa Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Lamandau belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Usaha dan Unit - Unit Usaha yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu mengatur pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal;
d.bahwa dengan pemberdayaan, penempatan Tenaga Kerja dan promosi secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (agar tetap dimuat, sebagai d a sar daerah membentuk Peraturan Daerah)
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); I
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU clan Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau. PEMBERDAYAAN
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memeimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. I 7 I
8.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah pencari kerja atau yang sudah bekerja dan yang berdomisili di Kabupaten Lamandau minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di Kabupaten Lamandau baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan atau sebutan lainnya.
2. 13.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang beroperasi di Kabupaten Lamandau baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan atau sebutan lainnya.
3. 14.Penempatan Tenaga Kerja, adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja.
4. 15.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. 16.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPH, adalah instansi pemerintah, badan hokum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
6. 17.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
7. 18.Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.
8. 19.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam daerah kerja Dinas Penanggungjawab masalah Ketenagakerjaan Kabupaten Lamandau.
9. 20.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili didaerah kerja antar Dinas Penanggungjawab masalah Ketenagakerjaan Kabupaten/kota antar Provinsi. I
10. 21.Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja.
11. 22.Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasijabatan atau pekerjaan.
12. 23.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterapilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan.
13. 24.Pemagangan Kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di tempat Pemberi Kerja, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14. 25.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL.
15. 26.Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja.
16. 27.Penempatan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan Pemberi Kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan dan penempatan TKL untuk mendapatkan, mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

(1)Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berdasarkan pada azas :
1. a.Keterbukaan;
2. b.Perlindungan;
3. c.Keseimbangan;
4. d.Manfaat;
5. e.Kemitraan;
6. f.Kearifan Lokal; dan
7. g.Kedayagunaan.
(2)Setiap TKL memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

BAB ILL

AZAS DAN TUJUAN Pasal 3

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
b.mewujudkan Sumber Daya Manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
c.memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;
d.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahliannya;
e.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; I I
f.menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyiapan TKL;
g.membina, mengawasi dan menata sistem penyaluran dan penempatan ketenagakerjaan;
h.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat di lokasi sekitar tempat usaha;
1. 1.terciptanya keseimbangan yang kompetetif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di Daerah;dan
j.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas keselamatan kerja.

(1)TKL terdiri atas:
1. a.TKL Pencari Kerja; dan
2. b.TKL yang sedang dan/ atau berpengalaman bekerja.
(2)TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mereka yang memenuhi persyaratan :
1. a.usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau pemah/telah menikah;
2. b.penduduk Kabupaten Lamandau telah tinggal di Daerah minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.Kartu Keluarga (KK);
4. d.Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat yang berada di wilayah kabupaten Lamandau; dan
5. e.Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau dengan sebutan lain yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian. BABV INVENTARISASI DAN PENDAFTARAN PENCARI KERJA

BAB IV

TENAGA KERJA LOKAL PasalS

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi TKL setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
1. a.jumlah TKL; dan
2. b.kebutuhan tenaga kerja pada Pemberi Kerja.
(3)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berjenjang.
(4)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah oleh Dinas menjadi bursa tenaga kerja kabupaten untuk diinformasikan kepada pihak Pemberi Kerja, lurah/kepala desa, dan camat.

Pasal 7

(1)TKL yang akan mengis1 lowongan pekerjaan pada Pemberi Kerja, harus terdaftar dalam bursa kerja kabupaten dengan memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau dengan sebutan lain, yang dikeluarkan oleh Dinas.
(2)Untuk mendapatkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Pendaftaran Pencari Kerja dimaksudkan untuk memudahkan lnstansi Ketenagakerjaan untuk menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. I ' I
(4)Dalam hal TKL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan proses pelayanan dan pengaduan terhadap permasalahan pengisian lowongan pekerjaan. . . .
(5)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mehputi_ pembenan informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan.

Pasal 8

(1)Pencari kerja Pemegang Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.
(2)Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan kerja milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, terkecuali dalam hal Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja yang dipegangnya telah habis masa berlakunya.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau bersama-sama melakukan Pembinaan, Pelatihan, dan pemagangan tenaga kerja.
(2)Untuk menunjang pembinaan, pelatihan, dan pemagangan Pemerintah Daerah wajib memiliki Balai Latihan Kerja atau dengan sebutan lain dan dapat bekerjasama dengan Pemberi Kerja, dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
(3)Materi pendidikan dan pelatihan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan Lokal.
(4)Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.hak dan kewajiban tenaga kerja;
2. b.sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.pembentukan karakter dan mental; dan
4. d.peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.
(5)Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh Dunia usaha khususnya disekitar lokasi TKL berdomisili.

Pasal 10

(1)Setiap TKL memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Kerja dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.
(2)Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk diprioritaskannya peserta TKL yang merupakan :
1. a.pencari kerja baru;
2. b.lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
3. c.anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu; dan
4. d.penyandang disabilitas fisik. 3) Setiap peserta yang telah selesai mengilruti pendidikan dan pelatihan kerja diberikan sertifikat, dan masuk ke dalam bursa kerja TKL.
(4)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan bidang keahlian pekerjaan yang dilatih agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja

Pasal 11

(1)Pendidikan dan pelatihan kerja TKL selain Badan Pelatihan Kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh LPKS berbadan Hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan dari Dinas.
(2)Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh LPKS wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat pengawasan.
(3)LPKS dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pelatihan kerja.
(4)Pembinaan pelatihan dengan Badan Usaha/Perusahaan dan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan swasta diuatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENEMPATAN TKL

Pasal 12

(1)TKL yang memerlukan pelayanan penempatan ialah TKL yang memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan.
(3)TKL yang telah mendapatkan penempatan atau mendapat pekerjaan wajib melaporkan diri kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah mulai bekerja.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…