DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB 1 KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA; BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN; BABV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di Daerah;
b.bahwa potensi kepariwisataan perlu dibina dan dikembangkan secara optimal, terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta dengan mengembangkan peran serta masyarakat sesuai kebijaksanaan Nasional, Provinsi dan Daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa Rencana induk pembangunan kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dael'ah Kabupalen lenlang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2033;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan umbaran N~gara RGpublik Indonesia Nomor 1820); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ten.tang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang~Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 224, TawJ~ahan Lewbaran Negara Republik mdonesia Notnor 5578), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Na sional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 20 14 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
16.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususnan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Rep.ublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173);
17.Peratu.ran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa ten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112A);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau No.mor 192), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD a dalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5.Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan px.ibadi, atau merup,elajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisa ta.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisa ta dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaraganman kekayaan alam, buq.aya diμi hasil buat,an manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
11.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. 14 .Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah rumusan pokok- pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, u saha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
15.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN D~gi~.~ K~~~J~ Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2033 yaitu:

a.mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi kepariwisataan;
b.menganalisis dan menyusun rencana pengembangan kepariwisataan yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan pemasaran; dan
c.menyusun indikasi program strategis pengembangan kepariwisataan.

Pasal 3

Sasaran dari penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah:

a.tersusunnya potensi kepariwisataan Kabupaten Lamandau;
b.dihasilkannya Analisa Rencana Pengembangan Kepariwisataan yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan pemasaran; dan
c.tersusunnya indikasi program strategis pengembangan kepariwisataan.

BAB III

VISI, MISI, STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA BQ.giQ..n KeliQ..tu Visi dan Misi

Pasal 4

(1)Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lamandau adalah "Terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai tujuan wisata yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata".
(2)Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan misi sebagai berikut:
1. a.mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penting pembangunan di Kahupaten Lamandau unt.uk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesempatan berusaha dan mensejahterakan masyarakat setempat;
2. b.menciptakan keseimbangan antara memajukan industri pariwisata dan upaya-upaya dalam mempertahankan kelestarian lingkunagn hidup, m~m~lih~~- k~a.rif@ lqkaj Q@ m~nqqrqng kqn~~rv~~i ajwn qilqk~_~i qqy~k wisata yang akan dikembangkan;
3. c.meningkat kapasitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan pariwisata dengan standar nasional dan internasional;
4. d.mendorong kreativitas berbasis budaya untuk menumbuhkan usaha-usaha sektor pariwisata;_
5. e.membangun citra positif dan identitas budaya yang kuat sebagai penunjang pengembangan destinasi pariwisata sehingga dapat bersaing dengan daerah lain;
6. f.menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat untuk mendukung iklim investasi pariwisata yang kondusif; dan
7. g.meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Strategi dan Rencana Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Lamandau meliputi:
1. a.strategi pengembangan destinasi pariwisata; 1:?.. ~trat~gi p~11_g~mQ?.!l_g?11 ind_u.~tri R?riwi~a~~
2. c.strategi pengembangan kelembagaan; dan
3. d.strategi pengembangan pemasaran pariwisata;
(2)Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
1. a.strategi dan rencana pengembangan tata ruang dan kewilayahan;
2. b.strategi dan rencana pengembangan daya tarik wisata/ atraksi;
3. c.strategi dan rencana pengembangan amenitas; dan
4. d.strategi dan rencana pengembangan aksesibilitas;
(3)Strategi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , meliputi: a : pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan;
1. b.penyusunan peraturan dan prosedur investasi di sektor pariwisata; dan
2. c.peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial.
(4)Strategi Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.pemantapan kompetensi sumber daya manusia; dan
2. b.pengembangan lembaga pendidikan kepariwisataan.
(5)Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.pengembangan kegiatan pemasaran.
2. b.pengembangan sarana informasi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN B@gian Kesatu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 6

Arah kebijakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi:

a.pengembangan infrastruktur dan fasilitas dasar destinasi untuk memenuhi standar melalui:
1. 1.peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata;
2. 2.pembuatan masterplan pengembangan kawasan wisata;
3. 3.penataan kawasan wisata budaya, alam dan buatan; dan 4 . penyusunan paket wisata. b . pengembangan dan pelestarian seni budaya sebagai atraksi wisata melalui:
4. 1.sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah;
5. 2.pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum;
6. 3.pengembangan kebudayaan dan pariwisata; 4 . pengembangan nilai dan geografi sejarah; dan
7. 5.pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala.
c.pengembangan sarana transportasi dan kenyamanan melalui:
1. 1.pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan ke destinasi pariwisata;
2. 2.pengembangan hutan kota;
3. 3.penghijauan lingkungan ibukota Kabupaten Lamandau dan pada destinasi pariwisata; dan
4. 4.penyediaan sarana ketertiban, kebersihan dan keindahan.
d.peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam bidang kepariwisataan melalui:
1. 1.pemetaan kebutuhan penguatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
2. 2.pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
3. 3.peningkatan kapasitas organisasi lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
4. 4.peningkatan kapasitas organisasi desa dalam pembangunan kepariwisataan.
e.peningkatan ekonomi masyarakat bidang kepariwisataan melalui:
1. 1.peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata; dan
2. 2.pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
f.penguatan kesadaran wisata melalui:
1. 1.pemberdayaan komunitas masyarakat sadar wisata dengan melaksanakan sapta pesorta; clan
2. 2.revitalisasi komunitas masyarakat sadar wisata dan lembaga masyarakat guna mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 7

(1)Daya Tarik Wisata Kabupaten Lamandau meliputi: a . Daya Tarik Wisata Alam;
1. b.Daya Tarik Wisata Budaya; dan
2. c.Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia
(2)Arah kebijakan Pembangunan Pariwis,ata sebagaimana dimaks.ud pada ayat ( 1), meliputi;
1. a.perintisan pembangunan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan RKPP; I l l~ b . pembanguanan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
2. c.pemanfaatan daya Tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam, menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
3. d.revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada wilayah kawasan pariwisata unggulan Kabupaten Lamandau.
(3)Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) pembagian kawasan yang tersebar pada 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau, yang meliputi kebijakan :
1. a.Rencana Kawasan Pembanguan Pariwisata I meHputi Kecamatan Delang dan Kecamatan Batang Kawa dengan daya tarik wisata alam dan Budaya dengan daya tarik wisata, Desa Wisata Lopus, Riam Tinggi, Riam Penahan, Air Terjun Sangilipan, Muhur,Poring dan Kakap Kelawar, Batu Batungkat, Air terjun 30 Tingkat, Betang rumbang rongas, Bintang Timur, Rumbang Pirak, R.iam Setongah, R.iam Keladu dan R.iam Laminding, Bukit Marunting Batu Aji sebagai pengembangan pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya, dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
2. b.Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata II meliputi Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Lamandau dengan daya wisata, Bukit Sampuraga, Sopanan Banteng, Riam Singgangan, Riam Palikodan, Bukit Bolau, Betang Dinding Tambi, sebagai pengembangan pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya, dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
3. e.Reheana Ka.Wasan Pehgembahgan Pariwisata III yaang· meliputi Keeamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya dan Kecamatan Bulik dengan daya tarik wisata, Riam Bahu Burung, Betang Bulau Seheban, Sendang Biru, Bukit Kubau, Danau Sematu, Sungai Lamandau sebagai pengembangan pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya, dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara u paya pengembangan manjemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 9

A..rah kebijakan PrQgra..rn. Pengem.bangan !ndu~tri Pariwi~ata meliputi\

a.peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata melalui:
1. 1.pengembangan sistem dan mekanisme perizinan; dan
2. 2.penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.
b.peningkatan promosi investasi bidang pariwisata melalui:
1. 1.penyediaan informasi profil investasi di daerah;
2. 2.promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, radio dan televise;
3. 3.road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial;dan
4. 4.peningkatan kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi.
c.peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha melalui:
1. 1.peningkatan standarisasi bagi usaha pariwisata; 2 . peningkatan pengelQlaan us.aha pariwisata; 3 . peningkatan standar hotel sebagai sarana mice (meeting, incentive, conference and exhibition); 4 . pengembangan pendaftaran usaha pariwisata satu atap; dan
2. 5.pengembangan sistem pendaftaran terpadu untuk jenis usaha pariwisata yang mvJ1;i aj<tj.vit~-~ <;1,an m1,1)ti prqc;1,u_k.
d.penguatan struktur usaha pariwisata dengan memfasilitasi terbentuknya gabungan industri pariwisata di daerah.
e.peningkatan kemitraan usaha pariwisata melalui:
1. 1.peningkatan penyerapan muatan lokal dalam usaha akomodasi/hotel yang mengharuskan penggunaan sekurang_-kurangnya 30 % bahan lokal;
2. 2.penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; 3 . penerapan penggunaan minimal bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata sekurang-sekurangnya 30 % (tiga puluh persen); dan
3. 4.penerapan penggunaan sdm lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 10

Arah kebijakan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi:

a.pemasaran terpadu melalui:
1. 1.penelitian pemasaran pariwisata; 2 . penyusunan materi promosi pendukung citra pariwisata;
2. 3.pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan serta didukung pemangku pariwisata terkait; dan
3. 4.pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya.
b.pengembangan promosi destinasi tematik melalui:
1. 1.pemasaran dan promosi berbasis tema khusus secara terencana dan terpadu; 2 . pemasaran dan promosi bertema khusus; dan
2. 3.pengembangan bahan promosi secara tematik.
c.menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran pariwisa melalui:
1. 1.pelaksanaan Pasar Wisata Nasional;
2. 2.pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara; 3 . kerjasama promosi dengan daerah lain dan lembaga di tingkat provinsi nasional dan intemasional;
3. 4.kajian dan analisis serta evaluasi hasil pemasaran;
4. 5.pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri; dan
5. 6.pembangunan Pusat Informasi Pariwisata.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…