Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan arus kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 1.Undang-UndangNomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih danBebas dari Korupsi,Kolusidan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851); 2.Undang-UndangNomor05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Mengingat: Sekretaris DaerahAsiaten 1Kabag HjjkumPerancang Peraturan Per UU k f
Laporan realisasi anggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat(1)huruf a, tahunanggaran 2021 sebagai berikut : a.PendapatanRp. 906.308.161.032,45 b.BelanjadantransferRp. 850.723.585.934,95 Surplus/ Devisit
LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebihsebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat(1)hurufb,untukperiodeyang berakhir31desembertahun2021 sebagai berikut: a.SaldoAwalSiLPA b.PenggunaanSiLPA Pembiayaan Tahun Berjalan c.Saldo AkhirSiLPA Rp.156.728.096.585,89 sebagai PenerimaanRp. 156.728.096.585,89 Rp.196.126.024.418,39 Pasal 5 Neracasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1)huruf c,per31Desember Tahun 2021 sebagai berikut: a.Jumlah aset b.Jumlahkewajiban c.Jumlah ekuitas dana Rp.1.882.492.658.350,31 Rp.14.972.093.279,96 Rp. 1.867.520.565.070,35 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1)huruf d, untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut: a.Jumlah PendapatanLO
LaporanPerubahan Ekuitassebagaimana dimaksud dalam Pasal1ayat(1)huruff, untukperiode yangberakhir 31desembertahun2021 sebagai berikut: a.Ekuitasawal b.Surplus(defisit)Laporan Operasional c.Jumlahdampak kumulatifperubahanRp. kebijakan/kesalahan mendasar d.Ekuitas akhir Rp.1.715.565.305.923,95 Rp.32.004.115.231,66 119.951.143.914,74 Rp.1.867.520.565.070,35
Catatanataslaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) hurufg,tahunanggaran 2021 memuatinformasi baik secara kuantitatif maupun kualitatifataspos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sekretaris DaerahKabag Hujann Asis en 1Perancan ^ TPeraturan Per UU \| h\ Pasal 13 PeraturanDaerahinimulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLamandau. BAOANPENGELOLAANKEUANGAN DAN PE'IDAPATANDAERAH Ditetapkan diNanga Bulik padatanggal02September 2022WAX1LHUPAT1 SEKDA KABAf-J BUPATILAMANDAU, / SEKRRTARJS ¥KEPAiABIQANG .... KASUSiDIT|j PEUKSANAj H j HENDRALESMANA Diundangkan diNangaBulik pada tanggal 02September 2022 SEKRETARISDAERAH KABUPATENLAMANDAU, / MUHAMADIRWANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATENLAMANDAUTAHUN2022NOMOR209 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATEN LAMANDAU,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 02,54/ 2022 L A G I A NH U K U M i SFTOA KABUPATENLAMANDAU PARAt JARATAN WABUP SEKDA ASfSTEN KABBAG Sub.Koordtnator $ PerancangPer UU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga hak dan kewajiban Daerah yang timbul perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Membuka PDF…