DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk : a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Badan PermusyawaratanDesa; 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor5Tahun2004 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, KabupatenLamandau,Kabupaten GunungMas,Kabupaten PulangPisau,Kabupaten Murung Rayadan Kabupaten Barito Timur diProvinsi KalimantanTengah(LembaranNegaraTahun 2002Nomor18,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4418);

3.Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor7,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5495); 4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587)sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2022 tentang CiptaKerja(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2022Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6841); 5.Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6.Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Perancanj Per UU peraturan Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah /1 — & &: PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019 Nomor41,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6321); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk HukumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor2036)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteriDalam NegeriNomor120Tahun2018 Tentang PerubahanAtasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun2015 Tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157); 8.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor110Tahun2016tentang BadanPermusyawaratan Desa(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2016Nomor89); 9.Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor11 Tahun2015 tentangPedomanPenyelenggaraanPemerintahanDesa(Lembaran DaerahKabupaten LamandauTahun 2015Nomor128); 10.PeraturanDaerahKabupaten LamandauNomor1 Tahun2018 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018Nomor170,Tambahan Lembaran DaerahKabupatenLamandauNomor217); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG BADANPERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yangdimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah keija Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani Perancanglrteraturan Per UU R Kabag Huktrsn Asisten1 Sekretaris Daerah A ! f j —fk sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17.Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD. Perancang Hejraturan Per UU JH) Kabag Baku Asisten 1 Sekretaris Daerah £

Pasal 2

MaksudPengaturanBPDdalam Peraturan Daerah iniuntuk memberikankepastian hukumterhadapBPDsebagailembagadi Desayang melaksanakanfungsi PemerintahanDesa.

Pasal 3

TujuanPengaturanBPDdalam PeraturanDaerah iniuntuk: a.mempertegasperanBPDdalampenyelenggaraan Pemerintahan Desa; b.mendorongBPDagarmampumenampungdan menyalurkan aspirasimasyarakatDesa;dan c.mendorongBPDdalammewujudkan tatakelolapemerintahan yangbaik diDesa.

Pasal 4

Ruang Lingkup PeraturanDaerah inimeliputi: a.keanggotaandankelembagaanBPD; b.fungsi,tugas,hak,kewajibandankewenanganBPD; c.peraturan tata tertibBPD;

d.larangan anggotaBPD; e.pembinaandanpengawasan;dan f.pendanaan. BABII KEDUDUKANDANWEWENANG a.membahasdanmenyepakati rancangan PeraturanDesa bersama KepalaDesa; b.menampungdanmenyalurkanaspirasi masyarakatDesa;dan
c.melakukan pengawasankineija kepalaDesa.

Pasal 6

BPDberwenang:

a.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kineija Kepala Desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; / Perancang Per UU ’eraturan 1 Kabag HjikuAi Asisten 1 Sekretaris Daerah A /' 7 r Z/ J S L (k
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 7

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal panitia yaitu 11 (sebelas) orang dengan pembagian unsur terdiri atas unsur Perangkat Desa 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang atau beijumlah gasal minimal 9 (sembilan) dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yakni wilayah dusun, Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 8

(1)Untuk menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan perhitungan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan1.000 jiwa, anggota BPD beijumlah 5 orang; Perancang Peraturan Per UU \ 1 Kabag HuKui ^ t Asisten 1 Sekretaris Daerah 7 r - y - b.jumlah penduduk1001sampaidengan2.000jiwa,anggota BPDbeijumlah 7orang;dan c.jumlahpenduduklebihdari2.001jiwa,anggotaBPD beijumlah9orang.
(2)Keterwakilanperempuandari jumlahanggotaBPD sebagaimanadimaksud Pasal 7 ayat(1),minimal1(satu)orang tanpamelihat keterwakilanwilayah,
(3)Keterwakilanwilayahdari jumlahanggotaBPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal7ayat(1),bagi yangketerwakilan anggotanya menggunakanwilayahRukunWargaatauRukun Tetanggaadalah hasil darijumlahRT/RWdibagidengan jumlahanggotaBPDdikurangi1(satu)keterwakilan perempuan.
(4)UntukketerwakilanDusun dipilih olehwargadariDusun setempat. Paragraf3 PersyaratanMenjadi AnggotaBPD

Pasal 9

Persyaratancalon anggotaBPDadalah: a.Warga NegaraRepublik Indonesia; b.bertakwa kepada TuhanYangMaha Esa; c.memegangteguhdanmengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang DasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945, serta mempertahankan dan memeliharakeutuhanNegara RepublikIndonesiadanBhinneka TunggalIka;

d.berusiapalingrendah20(dua puluh)tahunpada saat mendaftar atau sudah/pemah menikah; e.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; f.bukan sebagai perangkatPemerintah Desaatauprofesi yang penghasilannya dibayarolehsumberanggaran yang sama dengan penghasilan anggotaBPD; g.bersedia dicalonkan menjadi anggotaBPD; h.wakilpenduduk desa yang dipilih secara demokratis; i.bertempattinggal di wilayahpemilihan dibuktikan denganKTP yangsesuai dengan alamat rumah padawilayahpemilihan; j.sehat jasmani,rohani dan bebas narkotika,obat-obat terlarang dan zataditiflainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah; k.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima)tahun ataulebih,kecuali 5(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang(residivis);
l.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m.Jika pemah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam Perancana Peraturan Per UU Kabag HUKU Asisten 1 Sekretaris Daerah keanggotaanBPD,tidakmelebihi3(tiga)masa periodisasi termasukPAWdan jabatan dalamkeanggotaanBPDyang sedang diduduki; n.TidakmerangkapjabatansebagaiDamangKepalaAdat, PanghuludanMantirAdat; o.Damang KepalaAdat,PenghuludanMantir Adatyangingin mencalonkandirisebagai AnggotaBPDwajib berhentidari jabatannya; p.CalonAnggotaBPDyangberstatussebagai PegawaiNegeriSipil wajibmendapatizindaripejabat pembinakepegawaian. Paragraf4 PeresmianAnggotaBPD

Pasal 10

(1)PeresmiananggotaBPDditetapkandengan KeputusanBupati palinglama 30(tigapuluh)hari kerjasejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggotaBPDdariKepala Desa melaluiCamat.
(2)Keputusan Bupati sebagaimanadimaksudpada ayat(1)mulai berlakusejak tanggal pengucapansumpah danjanji anggota BPD.
(3)PengucapansumpahjanjianggotaBPDdipanduolehBupati ataupejabatyangditunjukpaling lama 30(tigapuluh)hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggotaBPD. Paragraf5 Masa KeanggotaanBPD

Pasal 11

(1)MasakeanggotaanBPDselama6(enam)tahunterhitung sejak tanggal pengucapansumpah/janji.
(2)AnggotaBPDsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapat dipilihuntuk masa keanggotaan palingbanyak3(tiga)kali secaraberturut-turutatau tidaksecaraberturut-turut. Paragraf6 Tata Cara PengucapanSumpah/Janji

Pasal 12

(1)AnggotaBPDsebelum memangku jabatannya bersumpah/ beijanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Susunan kata sumpah/janji anggotaBPDsebagai berikut: ”Demi Allah/Tuhan,saya bersumpah/ beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya,sejujur- jujumya,dan seadil-adilnya;bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perancang Per UUli Peraturan KabagHuKurh Asisten 1 SO Sekretaris Daerah A 7 <L: Perundang-undangan denganselurus-lurusnyayangberlaku bagi Desa,Daerah,danNegaraKesatuan Republik Indonesia”.
(3)Pengucapansumpah/janji jabatananggotaBPDsebagaimana dimaksudpadaayat(2),didampingi olehrohaniawansesuai denganagama/aliran kepercayaanmasing-masing;
(4)Dalampengucapansumpah/janjisebagaimanadimaksud pada ayat(3),anggotaBPDyang beragama : a.Islam,diawalidenganfrasa“Demi Allahsayabersumpah”; b.KristenProtestandanKristen Katolik,diawalidenganfrasa “DemiTuhansayabeijanji”dandiakhiridenganfrasa “SemogaTuhanmenolong saya”;
1. c.Budha,diawalidenganfrasa“DemiHyangAdiBudha”;dan d.Hindu,diawalidengan frasa“OmAtahParamawisesa”.
(5)Setelah pengucapansumpah/janji sebagaimanadimaksud pada ayat(3)dilanjutkan penandatangananberitaacara pengucapansumpah/janji.
(6)Pengambilan Sumpah/Janjidan Pelantikansebagaimana dimaksudpadaayat(1),dilaksanakan dengansusunanacara sekurang-kurangnyasebagaiberikut: a.PembacaanKeputusan BupatitentangperesmianAnggota BPDatau pengesahanPimpinanBPD; b.PengambilanSumpah/JanjiolehBupati atau pejabatlain yangditunjuk;
1. c.Penandatanganan Berita AcaraSumpah/Janji; d.Sambutan BupatiatauPejabat lain yangditunjuk;dan e.Doa

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…