DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam tahun Anggaran 2017 ke PD BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ... Tahun 2017 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang telah ditetapkan dan perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah kabupaten Lamandau melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
c.bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); r1& h1
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kasbupaten Lamandau Nomor 176). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menetapkan : dan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati lamandau
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PD BPR Sampuraga Cemerlang.
8.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Perusahaan Daerah Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disingkat PD BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Daerah yang kepemilikannya milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10.Dividen adalah keuntungan/bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari penyertaan modal yang merupakan pendapatan daerah.
11.Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
12.Modal Dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan ·Belanja Daerah.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Sampuraga Cemerlang adalah:

a.Menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PD BPR Sampuraga Cemerlang b . Mendorong laju pertumbuhan Perekonomian Daerah; dan
c.Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB II

BESARAN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam tahun Anggaran 2017 ke PD BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
(2)Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Sampuraga Cernerlang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

SUMBERDANA

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Sampuraga Cemerlang bersumber dari APBD dan setiap tahunnya dianggarkan pada APBD sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar.
(2)Tatacara penyertaan sebagairnana dirnaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. BABV DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

( 1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PD BPR Sampuraga Cemerlang secara langsung merupakan kornponen pendapatan daerah.

(2)Tatacara pembagian dividen sebagaimana dimaksud ayat (1) , atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan setelah eraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah. , i \ ,! .•; :J • ·--..-~- . ' ~ .• Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 13 April 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 157 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 11.26/2017 REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU: 11/HUK/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2 01 7 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGACEMERLANG I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nila i-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola yang baik termasuk dalam Tata Cara Penyertaan Modal; Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pa da pertimbangan antara lain kelangsungan pengembangan kegiatan u saha BPR ke depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan. Kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan dimaksud antara lain ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, potensi ekonomi, perkembangan harga barang dan jasa, jumlah dan tingkat persa ingan antara lembaga keuangan bank dan non bank, jumlah pendudu k, dan lu as wilayah. Selain itu, Penetapan jumlah modal disetor minimum untuk pendirian BPR, diatur berdasarkan tempat kedudukan BPR yang dibagi berdasarkan Zona dan Ka bupaten Lamandau tergolong dalam Zona 4 yaitu dengan klasifikasi Potensi Ekonomi lebih rendah dan persaingan lembaga keuangan lebih longar. Peraturan Daerah ini dirancang s ebagai panduan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dalam menyalurkan Modal Setornya pada PD BPR Sampuraga Cemerlang kedepannya nanti. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1 Cukupjelas Ayat 2 , Cukup Jelas Ayat 3, Cukupjelas Ayat 4, Cukup jelas Ayat 5, Cukupjelas Ayat 6 , Cukup jelas Ayat 7, Cukupjelas Ayat 8 , Cukup jelas Ayat 9 , Cukupjelas Ayat 10, Cukupjelas Ayat 11, Cukup jelas Ayat 12, Cukupjelas

Pasal 2

Huruf a, Pemilik saham disini diartikan sebagai "Pemerintah Daerah" yang telah menyisihkan kekayaannya yang berasal dari APBD daerah dan bukan berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain, Huruf b, Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1,

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…