DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA; BAB Ill PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESAWISATA ; BAB IV PEMBANGUNAN DESA WISATA; BABV PENGELOLA DESA WISATA; BAB VI PENGEMBANGAN DAYA TARIK; BAB VII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA; BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; BAB IX DUTA WISATA PADA DESA WISATA; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BABXI PEMBIAYAAN; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi wisata dipandang perlu pengaturan tentang Desa Wisata;
b.bahwa pengaturan Desa Wisata dalam rangka untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, a dat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah yang merupakan warisan yang perlu di dilindungi dan dimanfaatkan pemanfaatannya untuk kemajuan dan kemakmuran mayarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten Gunung Mas , Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tenta ng Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112A);
12.Peraturan Daerah. Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan petwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Petwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
8.Desa Wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
9.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
10.Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. BABII MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata. ..

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekerabatan;
c.kelestarian;
d.partisipatif;dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
b.pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses perkenalan ke khasan Budaya;
c.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB III

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESAWISATA

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 6

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/ atau Pemerintah Daerah.
(2)Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
(3)Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
2. b.inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
3. c.manajemen pemasaran pariwisata; dan
4. d.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi pertimbangan:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di desa;
2. b.kondisi gegrafis desa menyangkut maslah-maslah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa;
4. d.ketersediaan insprastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, failitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
5. e.rencana pembangunan daerah.

Pasal 7

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinilai layak Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 8

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi: a . industri Desa Wisata;

b.objek Desa Wisata;
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 9

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a , antara lain meliputi:

a.pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
b.pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 10

Pembangunan Objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huru f b , antara lain meliputi: a . pemberdayaan masyarakat; b . pembangunan daya tarik wisata;

c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum; dan
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpa du dan berkesinambungan.

Pasal 11

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…