DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BABI KETENTUAN UMUM; BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAR DAERAH; BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAB DAERAH; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 111'2 1k1 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 0 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129 Seri A). Dengan Persetujuan Bersmna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repuplik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. • ~ 2 171~ ,ztr, ,
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk. mewujudkan visi.
15.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. BABD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAR DAERAB

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lam.andau untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(2)RPJMD Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan maksud sebagai acuan untuk menentukan arah dan tujuan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamandau sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut:
(2)Uraian lebih lanjut sistematika RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupa.kan bagian tida.k terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa14 Pela.ksanaan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, dijabarkan ke dalam Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. BABm PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB I

PENDABULUAN BAB D GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAB BAB m GAMBARAN KEUANGAN DAERAB BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAB BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN '1 BAB VI STRATEGI, ARAB KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAB BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAB BAB VIII KJNERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAB BAB IX PENUTUP

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui Kepala BAPPEDA mela.ksana.kan pengendalian dan evaluasi terhadap pela.ksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempumaan.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAB DAERAB Paaa16
(1)Perubahan RPJMD hanya dilakukan, apabila:
(2)
(3)
(4)
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menujukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tida.k sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dan/ atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABV

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok arah kebija.kan RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
(2)RKPD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. 1 BABVI

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Maret 2019 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Maret 2019 ATEN LAMANDAU, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 03.33/2019 NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMANDAU : 03/HUK/2019 5 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TARUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TARUN 2018 - 2023 Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,pengertian pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka merengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD. Maksud yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 adalah untuk: (a). Pedoman bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan, (b). Pedoman pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, (c).Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar- besarnya dalam pembangunan daerah. Sedangkan tujuannya adalah (a). Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lim.a tahun) kedepan. Sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lam.andau dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023, (b). Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2018-2023, (c). Merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023, (d). Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 6 1Jr1 Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 terdiri dari 6 bah dan 10 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lamandau, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, perubahan RPJMD, dan ketentuan peralihannya. Serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. 11.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…