menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman,Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-UndangNomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 104,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor2043);
3.Undang-UndangNomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3888) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- UndangNomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang -Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Perancaifl Peraturag] 3 Per UU Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah i w i — k — , t, 4.Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHak Asasi Manusia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999 Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3886);
5.Undang-UndangNomor5Tahun2002tentangPembentukan KabupatenKatingan,KabupatenSeruyan,Kabupaten Sukamara,KabupatenLamandau,KabupatenGunungMas, Kabupaten PulangPisau,KabupatenMurung Raya,Kabupaten BaritoTimurdiProvinsiKalimantanTengah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2002Nomor18);
6.Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007Nomor68, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725) sebagaimana diubah dengan Undang-UndangNomor6Tahun 2023tentangPenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerja menjadi Undang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2023Nomor 41,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 7.Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPelindungan danPengelolaanLingkunganHidup(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor140,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5059)sebagaimanadiubahdengan Undang-UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun 2022 tentang CiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2023Nomor41, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 8.Undang-UndangNomor6 Tahun2014 tentang Desa(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014Nomor7,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495)sebagaimana diubah denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor 2Tahun2022tentangCiptaKeijamenjadi Undang- Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6856);
9.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun2022tentang CiptaKeijamenjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6856);
10.Undang-UndangNomor39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Perancang PeraturalTPer UU Kabag Hujfam Asisten 1 Sekretaris Daerah / = h // Sfc L <1 Tahun2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856);
11.Undang-UndangNomor5Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2017 Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6055);
12.Undang-UndangNomor6 Tahun 2023tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun2022tentang CiptaKerjamenjadi Undang-Undang (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 13.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2021 tentangHak Pengelolaan,HakAtas Tanah,SatuanRumahSusun,dan PendaftaranTanah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2021Nomor28); 14.Peraturan PemerintahNomor23Tahun2021 tentang PenyelenggaraanKehutanan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor33,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6635); 15.Peraturan PemerintahNomor43 Tahun2021 tentang Penyelesaian KetidaksesuaianTataRuang,KawasanHutan,Izin, dan/atauHak Atas Tanah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2021Nomor53); 16.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor52Tahun 2014 tentang PedomanPengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum AdatBeritaNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor951); 17.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2015Nomor2036),sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor120Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018Nomor173);
18.PeraturanMenteri Agrariadan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor10Tahun2016tentangTata Cara PenetapanHak KomunalAtas Tanah Masyarakat HukumAdat DanMasyarakatYangBerada Dalam Kawasan Tertentu(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2016Nomor568);
19.PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.34/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan KearifanLokaldalam Pengelolaan Sumber Daya AlamdanLingkungan Hidup(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor801);
20.PeraturanMenteri Agrariadan Tata Ruang/ KepalaBPNNomor 18 Tahun 2019 tentang Tata cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor1127);
21.PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320); 22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat PerancaAg PeratursvKPerUU Kabag HukHfn Asisten1 Sekretaris Daerah i • / Uk k ( dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN, PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK.