DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN; BAB III PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN; BAB IV PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; BAB V PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN; BAB VI PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA; BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2.Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupatenn Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambhan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4180 );
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah KabupatenLamandau Nomor 02Tahun 2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011Nomor 60 Seri D);
9.Peraturan Daerah KabupatenLamandau Nomor Tahun 2014tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Nomor 129). DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLAMANDAU dan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN BAHAYAKEBAKARAN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalahKabupaten Lamandau. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau. 3 Bupati adalah Bupati Lamandau. 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD/Badan/Kantor/Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai wewenang dan tugas dalam pencegahan atau penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran. 5 Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 6 Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata. 7 Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutanpenumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum. 8 Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya. 9 Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen,ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar,korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan. 10 Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadinya kebakaran hingga penjalaran api. 11 Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunya inilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat. 12 Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang,sehingga penjalaran api sedang. 13 Bahaya Kebakaran SedangII adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4(empat) meter dana pabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. 14 Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran. 15 Bahaya Kebakaran Berat Iadalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran. 16 Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran. 17 Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran. 18 Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadam kankebakaran. 19 Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas. 20 Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain. 21 Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung. 22 Lift adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung,yang mengangkut penumpang didalam kereta, yang bergerak naik turun secara vertikal. 23 Proteksi Kebakaran adalah peralatan system perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. 24 Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung selanjutnya disingkat dengan MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapa ninstalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya baik dan siap pakai. 25 Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan selanjutnya disingkat dengan MKKL adalah bagian dari manajemen lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam penanggulangan bahaya kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan. 26 Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan(APAR) termasuk alat pemadam api yang menggunakan roda. 27 Sistem Deteksi Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis. 28 Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah system pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci,1,5(satu koma lima) inci dan kombinasi. 29 Hidran Halaman adalah hidran yang berada diluar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5(dua koma lima) inci. 30 Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu. 31 Sistem Pengendalian Asap adalah suatu system alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi. 32 Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerjabahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran. 33 Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kolompok orang atau perkumpulan yang menurut hokum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 34 Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 35 Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut SATLAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat diwilayah Kabupaten Lamandau yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati. 36 Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 37 Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hokum. 38 Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 39 Jalur Evakuasi adalah jalur yang digunakan untuk penyelamatan saat terjadinya kebakaran. 40 Tangga Darurat adalah tangga yang digunakan untuk penyelamatan atau evakuasi saat terjadinya kebakaran. BABII OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

a.Bangunan gedung;
b.Bangunan perumahan;
c.Kendaraan bermotor;dan
d.bahanberbahaya.

(1)Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, didasarkan pada:
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas bangunan;dan
4. d.isi bangunan gedung.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.Bahaya kebakaran ringan;
2. b.Bahaya kebakaran sedang;dan
3. c.Bahaya kebakaran berat.
(3)Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b,terdiri dari:
1. a.Sedang I;
2. b.Sedang II;dan
3. c.Sedang III.
(4)Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,terdiri dari:
1. a.berat I;dan
2. b.berat II.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai criteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
(2)Bangunan perumahan dilingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Pasal 5

(1)Kendaraan bermotor s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 h u r u f c , yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
1. a.Kendaraan umum; dan
2. b.Kendaraan khusus.
(2)Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
(3)Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Pasal 6

(1)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:
1. a.Bahan berbahaya mudah meledak (eksplosives);
2. b.bahangas bertekanan (compressedgasses);
3. c.bahan cair mudah menyala(flammableliquids);
4. d.bahan padat mudah menyala(falammable solid) dan/atau mudah terbakar jika basah(dangerouswhen wet);
5. e.bahan oksidator, peroksida organic (oksidizingsubstances);
6. f.bahan beracun(poison);
7. g.bahan radioaktif(radioactives);
8. h.bahan perusak(corrosives);dan
9. i.bahan berbahaya lain(miscellaneous).
(2)Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

BAB III

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 7

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang memiliki potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus berperan aktif untuk mencegah bahaya kebakaran.
(2)Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung wajib memiliki:
1. a.Sarana penyelamatan jiwa;
2. b.Akses pemadam kebakaran;
3. c.Proteksi bahaya kebakaran; dan
4. d.MKKG.

Pasal 8

(1)Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sarana jalan keluar;
2. b.Pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
3. c.petunjuk arah jalan keluar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.tangga kebakaran darurat;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan
8. h.alur lintas menuju jalan keluar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan system springkler otomatis.
(6)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 9

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 10

(1)Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.Akses mencapai bangunan gedung;
2. b.Akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,terdiri atas:
1. a.Akses kelokasi bangunan gedung; dan
2. b.Jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3)Akses masuk kedalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Pintu masuk kedalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
2. b.Pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
3. c.Pintu masuk keruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
2. b.Perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 11

(1)Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c,meliputi:
1. a.Proteksi pasif; dan
2. b.Proteksi aktif.
(2)Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Bahan bangunan gedung;
2. b.Konstruksi bangunan gedung;
3. c.Kompartemenisasi dan pemisahan; dan
4. d.Penutup pada bukaan.
(3)Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi:
1. a.Alat pemadam api ringan;
2. b.System deteksi dan alarm kebakaran;
3. c.System pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
4. d.System sprinkler otomatis;
5. e.System pengendali asap;
6. f.Lif kebakaran;
7. g.Pencahayaan darurat;
8. h.petunjuk arah darurat;
9. i.system pasokan daya listrik darurat;
10. j.pusat pengendali kebakaran; dan
11. k.instalasi pemadam khusus.

Pasal 12

(1)Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
(2)Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 13

(1)Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf b,terdiri dari:
1. a.Tipe A;
2. b.Tipe B; dan
3. c.Tipe C.
(2)Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas kepermukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…