DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BABII PELESTARIAN; BAB III TOKOH MASYARAKAT ADAT; BAB IV PERAN MASYARAKAT; BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF; BAB VI SOSIALISASI; BAB VII SISTEM INFORMASI; BAB VIII KOORDINASI; BABIX LARANGAN; BABX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BABX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XII PENEGAKAN HUKUM; BAB XIII KETENTUAN PIDANA; BABXIV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Lamandau memiliki berbagai khasanah budaya yang merupakan basil cipta, rasa serta karsa dan karya masyarakat tersebut harus dilestarikan, sebagai jati diri masyarakat Kabupaten Lamandau serta aset nasional;
b.bahwa dalam upaya melestarikan warisan budaya takbenda, perlu d ilakukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi, sesua1 keten tuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pelestarian Warisan budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ha k Cipta (Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Di Kabupaten Lamandau Nomor 4220);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); ~
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Herritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan budaya takbenda Indonesia;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembetukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Lamandau oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamandau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakya t Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Dinas adalah SOPD di Kabupaten Lamandau yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Tahapan Pelestarian Warisan budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau.
7.Dinas Kebudayaan Provinsi adalah SOPD di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan Tahapan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kerja Kalimantan di Pontianak yang selanjutnya disingkat BPNB adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis bidang budaya takbenda di daerah.
9.Direktorat Intemalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya yang selanjutnya disebut Direktorat INDB adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang budaya takbenda.
10.Masyarakat adalah orang asli Kabupaten Lamandau dan/atau orang bukan asli Kabupaten Lamandau yang berdomisili di Kabupaten Lamandau.
11.Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
12.Tokoh masyarakat a dat adalah tokoh dari kelompok masyarakat adat yang dipandang kompeten dalam bidang budaya takbenda daerah di Kabupaten Lamandau.
13.Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
14.Kebudayaan Lamandau adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Lamandau.
15.Budaya Takbenda adalah hasil kebudayaan bersifat bukan kebendaan yang terdapat di Wilayah Kabupaten Lamandau, meliputi tradisi d an ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;kemahiran kerajinan tradisional.
16.Warisan budaya takbenda adalah budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau yang telah ditetapkan oleh keputusan bupati. 1z1·?trn1l 1
17.Pelestarian Warisan budaya takbenda adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya takbenda di wilayah Kabupaten Lamandau dan nilai yang terkandung didalamnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
18.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pelestarian warisan budaya takbenda daerah dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Lamandau.

Pasal 3

Pelestarian warisan budaya takbenda daerah bertujuan:

a.memperkuatjati diri masyarakat Lamandau dan aset nasional;
b.meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Lamandau melalui warisan budaya takbenda daerah;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan wansan budaya takbenda daerah; dan
d.mempromosikan tinggalan karya budaya bangsa kepada masyarakat intemasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian warisan budaya takbenda daerah meliputi upaya:

a.perlindungan, terdiri atas kegiatan:
1. 1.pencatatan; 2.pendaftaran;dan
2. 3.penetapan
b.pengembangan, terdiri atas kegiatan:
1. 1.penelitian;
2. 2.revitalisasi; dan
3. 3.adaptasi.
c.pembinaan, pemanfaatan dan promosi. BABII PELESTARIAN Umum PasalS

(1)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas warisan budaya takbenda daerah.
(2)Warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.tradisi dan ekspresi lisan, meliputi salah satu bentuk ekspresi verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastera ataupun narasi informatif, termasuk cerita rakyat dan puisi rakyat; bahasa, sastra dan aksara daerah;
2. b.seni pertunjukan, meliputi salah satu dari bentuk ekspresi sebagai berikut:
  1. 1.seni musik, mencakup vokal, instrumental atau kombinasinya, berupa lagu-lagu ralcyat dan musik instrumen tradisional;
  2. 2.seni teater, mencakup pertunjukan seni peran dan sandiwara rakyat;
  3. 3.seni rupa dan gaya atau aliran rupa yang terkandung didalamnya, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil atau kombinasinya, berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, instrumen musik, serta tekstil, dan produk tekstil tradisional;
  4. 4.seni tari beserta gaya atau aliran gerak yang terkandung didalamnya;
3. c.adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan termasuk pembuatan alat dan bahan pendukung pelaksanaannya, pertunjukan rakyat; hukum adat;
4. d.pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, meliputi salah satu bentuk:
  1. 1.pengetahuan medis secara tradisional, termasuk obat dan tata cara pengobatan; 2 . pengetahuan ekologis secara tradisional;
  2. 3.pengetahuan astronomi tradisional;
  3. 4.pengetahuan bercocok tanam/pertanian tradisional; 5 . pengetahuan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik secara tradisional; 6 . pengetahuan pemecahan masalah teknik secara tradisional;
  4. 7.pengetahuan tradisional lainnya; dan
5. e.keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional meliputi salah satu bentuk penggunaan pakaian adat, ilmu beladiri, bentuk arsitektur tradisional dan permainan tradisional.
(3)Rincian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Rincian warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berubah sesuai perkembangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perlindungan warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara pendaftaran, pencatatan, dan penetapan budaya takbenda daerah serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Pasal 7

(1)Setiap orang a tau masyarakat adat di daerah wajib berperan aktif melakukan pendaftaran terhadap budaya takbenda daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Dinas dan BPNB.
(3)Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran budaya takbenda daerah.
(4)Pendaftaran budaya takbenda daerah yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diteruskan kepada Direktorat INDB untuk dilakukan pencatatan sebagai budaya takbenda dalam data base budaya takbenda Indonesia.

Pasal 8

(1)Pencatatan budaya takbenda daerah dilakukan oleh Dinas dan diverifikasi Tokoh masyarakat adat dan BPNB.
(2)Hasil pencatatan Budaya Takbenda Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada:
1. a.Bupati Lamandau untuk mendapatkan penetapan sebagai Warisan budaya takbenda di Wilayah Kabupaten Lamandau.
2. b.Direktorat INDB untuk dilakukan pencatatan dalam daftar kekayaan Budaya Takbenda Indonesia dan/ atau jika dapat melalui verifikasi dan penilaian lebih lanjut agar dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi Warisan budaya takbenda Indonesia melalui penetapan Menteri.

Pasal 9

(1)Tokoh masyarakat adat melakukan verifikasi untuk terhadap budaya tal<:benda daerah yang telah dicatat oleh Dinas.
(2)Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tokoh masyarakat adat dituangkan dalam bentuk rekomendasi Penetapan Budaya Takbenda sebagai Warisan budaya takbenda Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.berkas hasil verifikasi; dan b . uraian singkat mengenai Budaya Takbenda yang memenuhi kriteria sebagai Warisan budaya takbenda Kabupaten Lamandau.
2. c.alasan layalmya budaya takbenda daerah bisa menjadi warisan budaya takbenda daerah.
(4)Uraian singkat mengenai budaya takbenda daerah yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
1. a.nama asli budaya takbenda;
2. b.nama lain budaya takbenda;
3. c.nama pelapor budaya takbenda; d . tanggal dan tempat laporan budaya takbenda
4. e.persetujuan atas laporan budaya takbenda oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
5. f.sejarah singkat budaya takbenda;
6. g.Nama Komunitas/Organisasi/ Asosiasi/Badan/Paguyuban/Kelompok Sosial/Perorangan Penanggungjawab budaya takbenda yang dilaporkan;
7. h.Guru Budaya/Maestro/Nara Sumber budaya takbenda yang dilaporkan;
8. i.Lokasi budaya takbenda
9. j.Kategori budaya takbenda
10. k.Uraian/Deskripsi Singkat Budaya Takbenda yang dilaporkan
  1. 1.Upaya Pelestarian/Promosi Warisan budaya takbenda selama ini m.Cara terbaik untuk melestarikan dan mengembangkan Warisan budaya takbenda yang bersangkutan
11. n.Wujud Dokumentasi :
12. o.Referensi budayatakbenda 111/41i1li
13. p.Pencatat Budaya Takbenda di Kabupaten Lamandau menjalin hubungan Metadata dengan Pencatat Warisan budaya takbenda dimana saja. PasallO
(1)Bupati menetapkan budaya takbenda menjadi warisan budaya takbenda daerah setelah menerima rekomendasi dari Tokoh masyarakat adat tentang warisan budaya takbenda di Kabupaten Lamandau.
(2)Warisan budaya takbenda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati tentang warisan budaya takbenda daerah harus dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas Kebudayaan Provinsi dan Menteri melalui BNPB dan Direktorat INDB.

Pasal 11

(1)Setiap orang atau kelompok dapat melakukan pengembangan warisan budaya takbenda daerah setelah memperoleh izin dari bupati melalui Dinas.
(2)Pengembangan warisan budaya takbenda daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keaslian dan tidak mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.
(3)Pengembangan warisan budaya takbenda daerah dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi, yang hasilnya digunakan untuk pelestarian warisan budaya takbenda daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(4)Setiap kegiatan pengembangan warisan budaya takbenda daerah harus disertai dengan pendokumentasian. Paragraf2 Penelitian

Pasal 12

(1)Setiap orang atau kelompok dapat melakukan penelitian atas warisan budaya takbenda daerah setelah memperoleh izin dari bupati melalui dinas.
(2)Penelitian terhadap warisan budaya takbenda daerah dilakukan bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya serta juga untuk kepentingan meningkatkan kualitas informasi dan promosi warisan budaya takbenda daerah.
(3)Proses pelaksanaan penelitian terhadap warisan budaya takbenda dilakukan atas prinsip kemanfaatan, keamanan, keaslian dan tidak mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
(4)Pemerintah Daerah wajib menerima laporan basil penelitian warisan budaya takbenda dari penyelenggara penelitian untuk diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…