1. Pengaturan Lalu Lintas di ruas jalan umum 2. Pengendallan Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Ruas Jalan Umum 3. Pengaturan jalan khusus
Memuat teks peraturan…
b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalulintas dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus untuk pengangkutan hasil produksi tambang dan perkebunan di Kabupaten Lamandau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoa ; 725); Valir 11 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelalcsanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225); • 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik 1ndonesia Tahun 2015 Nomor 1297); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan(Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan TengahTahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yang Berkelanjutan dan Berawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMI3ANGAN DAN PEFtKEBUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Penvakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Dinas adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan jalan di Kabupaten Lamandau. 7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan peIengkap dan perlengkapannya yang diperuntuklcan bagi lalu lintas, yang berada pada permulcaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi la1u lintas UITIUM. 9. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 10. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 11. Jalan Kabupaten adalah jalan local dalam sistem jaringan jalan yang menghubungican ibukota kabupaten dengan ibukota keeamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan tokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 12. Perusahaan Tambang adalah pelalcu Usaha Tambang, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan yang mengelola Usaha Tambang dengan skala tertentu. 13. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku Usaha Perkebunan, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 14. Penyelenggaraan pengelolaan jalan, adalah kegiatan yang meliputi pengatttran, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pangawasan jalan. 15. Perkebunan ralcyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa satvit/karet secara individu yang luasnya kurang dart 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan. 16. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas. 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tenta.ng tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. ot 18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan. 19. Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian 20. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi/PD, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.
• • Maksud dan tujuan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan, guna: a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan; b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalulintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemarnpuan struktur dan kapasitas; c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu; d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan; f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; g. terwujudnya tert-ib dan keterpaduan penyelenggara jalan; dan h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan.
(1) Jenis usaha pertambangan yang dilakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari: a. Bijih besi; dan b. Kandungan mineral lainnya. (2) Jenis usaha perkebunan yang dilalcukan pengaturan dan pengendalian Ia1u lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari: a. Crude Palm Oil Kelapa Sawit: dan b. Tandan Buah Segar Sawit Kelapa Sawit. ,at BABII PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM Etagian Kesatu Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum
• • (1) Muatan sumbu terberat (MST) pada ruas jalan umum adalah 8 (delapan) ton. (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum, yaitu kendaraan angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) paling berat 8 (delapan) ton. Setiap hasil tambang dan hasil perkebunan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati. (4) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah biji besi, dan kandungan mineral lainnya. Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah tandan buah segar (TBS) dan Crude Paim Oil (CPO) kelapa sawit. Setiap perusahaan perkebunan dengan luas areal kebun lebih dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar wajib membangun jalan khusus. (5) (6)
(1) Hasil tambang yang digunakan untuk keperluan industri lokal dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai kelas jalan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) hasil perkebunan perusahaan dan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum. Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan perusahaan dan rakyat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut: a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan; b. pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. panjang kendaraan tidak melebihi 9 (Sembilan) meter, lebar tidak melebihi 2,1 (dua koma satu) meter, dan tinggi tidak melebihi 3,5 (tiga koma lima) meter; dan d. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah (rayonisasi) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pengendallan Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Ruas Jalan Umum (3) (3)
(1) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal: a. memiliki muatan sumbu terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton; b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 ( tiga koma lim eter. (2) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biji besi dan kandungan mineral lainnya. (3) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, crude palm oil (CPO), palm kerrtel oil (PKO), Slab dan Lumb. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan: a. hasil hutan; b. material bangunan; dan c. bahan pokok.
(1) Hasil pertarnbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). 13agian Ketiga Tanda Khusus
(1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan jalan umum wajib dilengkapi dengan Tanda Khusus. (2) Setiap angkutan hasil tarnbang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang penutup dan/atau jaring pengaman. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tanda khusus diatur dengan Peraturan Bupati. (3) BAB V PENGATURAN JALAN KHUSUS Bagian Kesatu Jalan Khusus
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen