DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

regulasi_utama

Ringkasan

1. Perubahan susunan dan tipelogi perangkat daerah 2. Perangkat UPTD bidang Kesahatan 3. UPTD dan UPTB

Isi peraturan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B merupakan staf;
b.Sekretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan serta • • Kawasan Perrnukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi:
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan 1nformatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah urusan pemerintahan bidang Perdagangan serta urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
15. 15.Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
16. 16.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata; dan
19. 19.Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggaralcan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian serta urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanalcan fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. 1.Kecamatan
2. 2.Kecamatan
3. 3.Kecamatan
4. 4.Kecamatan
5. 5.Kecamatan
6. 6.Kecamatan
7. 7.Kecamatan
8. 8.Kecamatan Bulik dengan Tipe A; Lamandau dengan Tipe A; Delang dengan Tipe A; Sematu Jaya dengan Tipe A; Menthobi Raya dengan Tipe A; Bulik Timur dengan Tipe A; Belantikan Raya dengan Tipe A; dan Batang Kawa dengan Tipe A.
9. 2.Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 1ayanan yang bekerja secara profesional.

(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, F'ungsi dan Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)

3.Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf c dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

• 0 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

a.(dihapus);
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.(dihapus);
d.Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dengan berpedoman pada peraturan menteri;
e.UPTD dan UFTB dan Perangkat Daerah yang berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetaplcan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UFTD dan UPTB yang baru;
f.(dihapus);
g.Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru;
h.Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
i.Dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
j.Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya; dan
k.Penggunaan Aset Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, kepada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati.
1. 4.Ketentuan Pasal 17 ditarnbahkan 1 (satu) huruf yalcni huruf c, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 201 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 190);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48); dan
c.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. 5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

• • Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022. Pasei II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. •• • ASOE KP St PE. Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal Oktober 2021 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ts Oktober 2021 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MIIt i/ IRWANEIYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR Qati NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 07, 72/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU I. UldUM Pemerintah Daerah memililci kepentingan yang cukup signifikan dalam hal penataan kembali Perangkat Daerah dengan tujuan pokok meningkatkan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh dengan sasaran penajaman tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas melalui pembagian kewenangan yang tepat yang pada muaranya akan menuju disiplin alokasi anggaran guna peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-trap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Penentuan beban kerja yang mempengaruhi tipe Dinas/Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, sedangkan untuk Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas. Dengan diudangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan pada beban kerja perangkat daerah sebagai upaya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau perlu diubah. H. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR Q5I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…