DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II IZIN USAHA ANGKUTAN; BAB III IZIN TRAYEK; BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa demi terwujudnya ketertiban dan kelancaraan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian izin angkutan dan izin trayek bagi kendaraan bermotor;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang izin usaha angkutan dan izin trayek.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

(1)Izin Usaha Angkutan adalah suatu kegiatan usaha angkutan orang dan /atau barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh:
1. a.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.Badan Usaha Milik Swasta;
3. c.Koperasi; dan
4. d.Perorangan Warga Negara Indonesia.
(2)Untuk melakukan Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), wajib memiliki izin usaha angkutan.

Pasal 3

Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri n dari:

1.Usaha Angkutan Orang dalam rayek tetap dan teratur;
2.Usaha Angkutan Orang tidak dalam trayek tetap meliputi:

a.Pengangkutan dengan menggunakan taxi;
b.Pengangkutan dengan cara sewa/rent car;
c.Pengangkutan keperluan wisata.
1. 3.Usaha Angkutan Barang Umum dan Khusus.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :

a.Memiliki NPWP:
b.Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hokum, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
c.Memiliki surat keterangan domisili;
d.Pernyataan kesanggupan untuk memiliki kendaraan bermotor baru;
e.Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan yang dinyatakan dengan denah/gambar.

Pasal 5

(1)Permohonan izin usaha angkutan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), diajukan kepada Bupati Lamandau melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
(2)Izin usaha angkutan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4)Penolakan permohonan izin angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 6

Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :

a.Memiliki atau menguasai kendaraan sesuai peruntukkannya, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
b.Memiliki dan menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool)
c.Melakukan kegiatan usahanya selambat–lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
d.Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan domisili perusahaan;
e.Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada dinas yang berwenang;
f.Mentaati ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksnaannya dan peraturan perundang- undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan; dan
g.Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 7

(1)Izin usaha angkutan dicabut apabila:
1. a.Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan ini; dan
2. b.Perusahaan angkutan tidak melaksanakan kegiatan usaha angkutan.
(2)Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3)Jika dalam proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diindahkan dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 8

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan, a[abila perusahaan angkutan yang bersangkutan:

a.Melakukan kegiatan yang merugikan dan membahayakan Negara.
b.Memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

BAB III

IZIN TRAYEK

Pasal 9

(1)Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek;
(2)Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila trayek tersebut sepenuhnya berada dalam wilayah tempat izin trayek diberikan.

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, peraturan ini permohonan wajib memenuhi :
1. a.Persyaratan administrasi; dan
2. b.Persyaratan Teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Surat permohonan izin trayek angkutan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten asal dan tujuan trayek.
2. b.memiliki surat izin usaha angkutan;
3. c.menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
4. d.memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan serta plat nomor kendaraan warna kuning yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
5. e.menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
6. f.memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
7. g.surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
8. h.surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
(3)Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
1. a.Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan pertimbangan kebutuhan angkutan dari survey Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
2. b.Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik (bagi permohonan penambahan izin trayek).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…