DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Strategi percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun 2. Sasaran Wajib Belajar 3. Hak dan Kewajiban Masyarakat 4. Pendanaan Pendidikan 5. Pelaksanaan Wajib Belajar

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebag,aimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. S. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan.
9.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertarna dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10.Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lamandau.
11.Penyelenggaraan pendidikan adalah pengeloIaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
12.Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
13.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14.Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh vvilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreclitasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
17.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
19.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
20.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
21.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonforrnal.
22.Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23.Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
24.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, tekhnisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
25.Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan Penyelenggara Satuan Pendidikan.
26.Sumbangan adalah dana yang bersumber dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.
27.Program Paket A adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah Dasar.
28.Program Paket B adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Pertama. BAS MAICSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(I) Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Daerah;
b.memberikan pendidikan dasar untuk memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan untuk kualitas hidup dan martabatnya;
c.sebagai perwujudan konstitusi serta tekad Pemerintah Daerah dalam upaya mencerdaskan dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2)Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.memenuhi Hak Asasi setiap warga negara khususnya warga masyarakat di Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. b.agar setiap warga negara khususnya warga masyarakat di Kabupaten Lamandau wajib memperoleh Pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. c.memberlakukan Penyelenggaraan Pendidikan dasar dengan tahapan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Strategi percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun meliputi :

a.peningkatan kemampuan ketenagaan;
b.akurasi data;
c.menentukan prioritas penuntasan dengan memperhatikan daerah konsentrasi calon siswa pendidikan dasar; AS d ria
d.memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, karakteristik dan kondisi daerah;
e.pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
f.memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
g.memanfaatkan stakeholder yang bias menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
h.sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
i.kerjasama dengan perguruan tinggi;
j.memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana secara tepat waktu dan tepat sasaran;
k.monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan; I. melakukan studi banding; dan
m.meningkatkan kualitas ten aga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan; BAB SASARAN

Pasal 4

(1)Sasaran wajib belajar 9 (sembilan) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
(2)Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti pendidikan dasar meliputi :
1. a.Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah;
2. b.Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
(3)Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun untuk pendidikan dasar.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(I) Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dasar secara maksimal.

(2)Orang tua berhak berpera.n serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(3)Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Satuan Pendidikan berhak melaksanakan Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan.
(5)Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak :
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
3. c.mendapatkan beasisvva bagi yang berprestasi;
4. d.mendapatkan biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
5. e.pindah ke satuan pendidikan lain yang setara; dan
6. f.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan dan keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara. maksimal.
(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban:
1. a.memberikan pendidikan dasar kepada anaknya;
2. b.menjamin keberlangsungan proses pendidikan; dan
3. c.ikut dan/atau berperan serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah, berkewajiban:
4. a.memberikan kemudahan pelayanan serta menjamin berlansungnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
5. b.memberikan kemudahan pelayanan serta menjamin berlansungnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
6. c.memenuhi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar yang berkualitas;
7. d.memberikan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah; dan
8. e.menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
(4)Satuan Pendidikan, berkewajiban:
1. a.menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
2. b.memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah;
(3)
(5)
1. c.menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendidikan dan Belanja Sekolah dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
2. d.menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. e.melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
4. f.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah. Peserta Didik, berkewajiban:
5. a.mengikuti setiap proses pendidikan; dan
6. b.menjaga norrna-norrna pendidikan. g.

Pasal 7

(1)Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggaralcan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tata cara penerimaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait penerimaan peserta didik baru.

BAB V

PENDANAAN PENDIDDCAN

Pasal 8

(1)Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagairnana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
(2)Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 11

(1)Dana pendidikan dialokasikan minimal 2 0% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan dana Pendidikan dalam bentuk hibah kepada Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 12

(1)Aparat desa/kelurahan wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke kantor Camat c.q Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KWKBP) setempat;
(2)Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib belajar 9 (sembilan) tahun diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…