DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahirnya Kabupaten Pesisir Barat menyebabkan perubahan karakteristik daerah yang membutuhkan perubahan identitas daerah dalam bentuk Lambang Daerah;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5.Lambang Daerah adalah Panji Kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat di daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Himne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Lampung Barat;
7.Masyarakat adalah masyarakat Lampung Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

1.Logo;
2.Bendera;
3.Bendera Jabatan Bupati; dan
4.Himne.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Lambang Daerah adalah:

a.Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol daerah;
b.Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c.Sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB IV

BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 7

Logo Daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

a.Gambar
b.Sandi; dan
c.Warna.

Pasal 8

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a.Logo berbentuk perisai bersudut 5 (lima), menggambarkan bahwa masyarakat Lampung Barat sanggup mempertahankan cita-cita bangsa Indonesia dan melanjutkan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila.
b.Payung kuning beruas 8 (delapan) adalah merupakan sarana untuk berlindung dari terik matahari dan hujan, sedangkan dalam adat Lampung sai Batin. Payung Kuning merupakan simbol keagungan dalam acara-acara adat;
c.Payung berumbai-rumbai berjumlah 17 (tujuh belas) dan beruas 8 (delapan) melambangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945;
d.Tiang dan bulatan puncak payung menggambarkan satu cita membangun Lampung Barat dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa;
e.Siger khas masyarakat Lampung Barat berwarna emas yang melambangkan kebesaran budaya masyarakat dan derajat kehormatan yang tinggi;
f.Di dalam siger terdapat 4 (empat) bunga teratai yang menggabarkan masyarakat mempunyai 4 (empat) paksi/Buay yaitu Buay Pernong, Buay Belunguh, Buay Bejalan Diway dan Buay Nyerupa;
g.Pita berwarna putih berbentuk pintu gerbang bertuliskan Lampung Barat dalam aksara Lampung yang melambangkan masyarakat siap menerima kedatangan masyarakat pendatang dan bekerja bersama-sama dalam membangun daerah;
h.Rangkaian padi dan kopi yang tangkainya terikat bambu buntu beruas 6 (enam), tumbuhan tersebut banyak terdapat di wilayah Lampung Barat;
i.Jumlah biji kopi 24 (dua puluh empat) buah dengan daunnya 9 (sembilan) helai serta biji padi sebanyak 91 (sembilan puluh satu), hal ini memberi arti peresmian Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 24 September 1991;
j.Bambu beruas 6 (enam), ini berarti Kabupaten Lampung Barat adalah Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991;
k.Bagian tengah lambang terdapat perisai kecil yang didalamnya terdapat pegunungan, tanah dan air;
l.Pegunungan, tanah dan air melambangkan wilayah Lampung Barat merupakan dataran tinggi terdiri dari hutan lindung dan pertanian;
m.Pedang, Tombak dan Keris melambangkan senjata asli masyarakat adat yang dipergunakan untuk membela diri dari berbagai ancaman.

Pasal 9

Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

a.Tulisan Lampung Barat dalam aksara Lampung berwarna biru menandakan masyarakat asli adalah masyarakat Lampung;
b.Pita berslogan “Beguai Jejama” menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah.

Pasal 10

Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

a.Warna merah sebagai warna dasar melambangkan semangat dan keberanian yang dilandasi dengan jiwa yang penuh rasa tanggung jawab.
b.Warna kuning melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya.
c.Warna hijau dan coklat melambangkan kesuburan.
d.Warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.
e.Warna biru melambangkan kekayaan.
f.Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohan.

Pasal 11

Bentuk dan gambar logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lahirnya Kabupaten Pesisir Barat menyebabkan perubahan karakteristik daerah yang membutuhkan perubahan identitas daerah dalam bentuk Lambang Daerah;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5.Lambang Daerah adalah Panji Kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat di daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Himne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Lampung Barat;
7.Masyarakat adalah masyarakat Lampung Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS

Pasal 2

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah meliputi:

1.Logo;
2.Bendera;
3.Bendera Jabatan Bupati; dan
4.Himne.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Lambang Daerah adalah:

a.Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang memerlukan simbol daerah;
b.Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c.Sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB IV

BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 7

Logo Daerah menggambarkan unsur-unsur yang terdiri dari :

a.Gambar
b.Sandi; dan
c.Warna.

Pasal 8

Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a.Logo berbentuk perisai bersudut 5 (lima), menggambarkan bahwa masyarakat Lampung Barat sanggup mempertahankan cita-cita bangsa Indonesia dan melanjutkan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila.
b.Payung kuning beruas 8 (delapan) adalah merupakan sarana untuk berlindung dari terik matahari dan hujan, sedangkan dalam adat Lampung sai Batin. Payung Kuning merupakan simbol keagungan dalam acara-acara adat;
c.Payung berumbai-rumbai berjumlah 17 (tujuh belas) dan beruas 8 (delapan) melambangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945;
d.Tiang dan bulatan puncak payung menggambarkan satu cita membangun Lampung Barat dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa;
e.Siger khas masyarakat Lampung Barat berwarna emas yang melambangkan kebesaran budaya masyarakat dan derajat kehormatan yang tinggi;
f.Di dalam siger terdapat 4 (empat) bunga teratai yang menggabarkan masyarakat mempunyai 4 (empat) paksi/Buay yaitu Buay Pernong, Buay Belunguh, Buay Bejalan Diway dan Buay Nyerupa;
g.Pita berwarna putih berbentuk pintu gerbang bertuliskan Lampung Barat dalam aksara Lampung yang melambangkan masyarakat siap menerima kedatangan masyarakat pendatang dan bekerja bersama-sama dalam membangun daerah;
h.Rangkaian padi dan kopi yang tangkainya terikat bambu buntu beruas 6 (enam), tumbuhan tersebut banyak terdapat di wilayah Lampung Barat;
i.Jumlah biji kopi 24 (dua puluh empat) buah dengan daunnya 9 (sembilan) helai serta biji padi sebanyak 91 (sembilan puluh satu), hal ini memberi arti peresmian Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 24 September 1991;
j.Bambu beruas 6 (enam), ini berarti Kabupaten Lampung Barat adalah Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991;
k.Bagian tengah lambang terdapat perisai kecil yang didalamnya terdapat pegunungan, tanah dan air;
l.Pegunungan, tanah dan air melambangkan wilayah Lampung Barat merupakan dataran tinggi terdiri dari hutan lindung dan pertanian;
m.Pedang, Tombak dan Keris melambangkan senjata asli masyarakat adat yang dipergunakan untuk membela diri dari berbagai ancaman.

Pasal 9

Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

a.Tulisan Lampung Barat dalam aksara Lampung berwarna biru menandakan masyarakat asli adalah masyarakat Lampung;
b.Pita berslogan “Beguai Jejama” menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah.

Pasal 10

Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

a.Warna merah sebagai warna dasar melambangkan semangat dan keberanian yang dilandasi dengan jiwa yang penuh rasa tanggung jawab.
b.Warna kuning melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya.
c.Warna hijau dan coklat melambangkan kesuburan.
d.Warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.
e.Warna biru melambangkan kekayaan.
f.Warna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohan.

Pasal 11

Bentuk dan gambar logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007