DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014

Nomor: 03
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Indonesia Nomor 3844); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Pasal I Beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1.Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6.Dinas adalah Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
10.Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. 11A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
12.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
13.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.
14.Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
15.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat.
16.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Barat.
17.Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.
18.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.
19.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lampung Barat.
21.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas di Kabupaten Lampung Barat.
2.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9 dan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 9 dan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)
(2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. e.pelayanan administratif. Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

(1)
(2)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  1. 1.Seksi Administrasi Penduduk; dan
  2. 2.Seksi Registrasi Kependudukan;
4. d.Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
  1. 1.Seksi Registrasi dan Penertiban Dokumen Pencatatan Sipil; dan
  2. 2.Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pencatatan Sipil.
5. e.Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Data Penduduk; dan
  2. 2.Seksi Analisis dan Pelaporan Data Penduduk.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga A Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)
(2)Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial dan tenaga kerja; dan
5. e.pelayanan administratif. Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10B

(1)Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3.Sub Bagian Keuangan.

c.Bidang Sosial, membawahi :
1. 1.Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial;
2. 2.Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
d.Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
2. 2.Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
e.Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi, membawahi :
1. 1.Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
2. 2.Seksi Transmigrasi;
f.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 18 Desember 2014 BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI Diundangkan di Liwa pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah daerah yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar tekhnologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam bentuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil guna mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013 perlu dilakukan revisi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 370

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6.Dinas adalah Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
10.Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. 11A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
12.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
13.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.
14.Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
15.Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat.
16.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Barat.
17.Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.
18.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.
19.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lampung Barat.
21.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas di Kabupaten Lampung Barat.
2.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9 dan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 9 dan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)
(2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. e.pelayanan administratif. Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

(1)
(2)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  1. 1.Seksi Administrasi Penduduk; dan
  2. 2.Seksi Registrasi Kependudukan;
4. d.Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
  1. 1.Seksi Registrasi dan Penertiban Dokumen Pencatatan Sipil; dan
  2. 2.Seksi Pengendalian dan Pelaporan Pencatatan Sipil.
5. e.Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Data Penduduk; dan
  2. 2.Seksi Analisis dan Pelaporan Data Penduduk.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga A Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)
(2)Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial dan tenaga kerja; dan
5. e.pelayanan administratif. Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10B

(1)Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3.Sub Bagian Keuangan.

c.Bidang Sosial, membawahi :
1. 1.Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial;
2. 2.Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
d.Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
2. 2.Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
e.Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi, membawahi :
1. 1.Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
2. 2.Seksi Transmigrasi;
f.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 18 Desember 2014 BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI Diundangkan di Liwa pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah daerah yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar tekhnologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam bentuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil guna mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013 perlu dilakukan revisi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 370