DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2015

Nomor: 03
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat membutuhkan penguatan permodalan untuk menggerakkan kinerja perusahaan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan N e g a r a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9.Kas Daerah adalah tempat menyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11.Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah adalah:

a.sebagai upaya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan tanah/bangunan serta kekayaan lainya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
b.sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah untuk;

a.meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
b.mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

BAB III

PRINSIP PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.Efektif;
b.Efisien;
c.Transparan;
d.Akuntabilitas; dan
e.Saling menguntungkan

BAB IV

BENTUK DAN BESARNYA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penambahan Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara memindahtangankan hak pengelolaan tanah kepada Perusahaan Daerah.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 3.379 M2 dengan Nomor Sertifikat 08.05.08.02.00088 berada di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau.
(3)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernilai sebesar Rp.3.361.996.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

BAB V

LABA PERUSAHAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 7

(1)Perusahaan Daerah berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Perusahaan Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Apabila dalam jangka waktu satu tahun perusahan daerah tidak dapat memberikan bagian laba perusahaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka penyertaan modal ini dapat ditinjau kembali.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat membutuhkan penguatan permodalan untuk menggerakkan kinerja perusahaan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan N e g a r a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9.Kas Daerah adalah tempat menyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11.Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah adalah:

a.sebagai upaya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan tanah/bangunan serta kekayaan lainya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
b.sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah untuk;

a.meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
b.mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

BAB III

PRINSIP PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.Efektif;
b.Efisien;
c.Transparan;
d.Akuntabilitas; dan
e.Saling menguntungkan

BAB IV

BENTUK DAN BESARNYA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penambahan Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara memindahtangankan hak pengelolaan tanah kepada Perusahaan Daerah.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 3.379 M2 dengan Nomor Sertifikat 08.05.08.02.00088 berada di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau.
(3)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernilai sebesar Rp.3.361.996.000 (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

BAB V

LABA PERUSAHAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 7

(1)Perusahaan Daerah berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Perusahaan Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

BAB VIII

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014