DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.01.AH.09.0 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 360); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
13.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil dibentuk dengan tujuan untuk:

a.menegakkan Peraturan Daerah; dan
b.menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG

Pasal 3

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.

Pasal 5

PPNS berfungsi sebagai penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.melakukan penghentian penyidikan;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Pasal 7

PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)PPNS disamping memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan uang insentif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
b.membuat Berita Acara untuk setiap tindakan yang telah dilakukan;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS;
e.Mematuhi kode etik PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 10

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.01.AH.09.0 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 360); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
13.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil dibentuk dengan tujuan untuk:

a.menegakkan Peraturan Daerah; dan
b.menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG

Pasal 3

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.

Pasal 5

PPNS berfungsi sebagai penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.melakukan penghentian penyidikan;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Pasal 7

PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik Polri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)PPNS disamping memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan uang insentif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
b.membuat Berita Acara untuk setiap tindakan yang telah dilakukan;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS;
e.Mematuhi kode etik PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 10

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004