DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. 5.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
6. 6.Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan ururan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
11. 11.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup perkebunan dan perternakan;
12. 12.Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. 15.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan, bidang tenaga kerja serta bidang energi sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Balik Bukit;
2. b.Kecamatan Belalau;
3. c.Kecamatan Sumberjaya;
4. d.Kecamatan Sekincau;
5. e.Kecamatan Way Tenong;
6. f.Kecamatan Suoh;
7. g.Kecamatan Batu Brak;
8. h.Kecamatan Sukau;
9. i.Kecamatan Gedung Surian;
10. j.Kecamatan Kebun Tebu;
11. k.Kecamatan Air Hitam;
12. l.Kecamatan Pagar Dewa; 4
13. m.Kecamatan Batu Ketulis;
14. n.Kecamatan Lumbok Seminung ;dan
15. o.Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
(3)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(3)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.unit pelaksana teknis kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
2. b.unit pelaksana teknis kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Susunan organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 8

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. 5

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli Bupati.
(2)Susunan staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. 5.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
6. 6.Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan ururan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
11. 11.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup perkebunan dan perternakan;
12. 12.Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. 15.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan, bidang tenaga kerja serta bidang energi sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. 3.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Balik Bukit;
2. b.Kecamatan Belalau;
3. c.Kecamatan Sumberjaya;
4. d.Kecamatan Sekincau;
5. e.Kecamatan Way Tenong;
6. f.Kecamatan Suoh;
7. g.Kecamatan Batu Brak;
8. h.Kecamatan Sukau;
9. i.Kecamatan Gedung Surian;
10. j.Kecamatan Kebun Tebu;
11. k.Kecamatan Air Hitam;
12. l.Kecamatan Pagar Dewa; 4
13. m.Kecamatan Batu Ketulis;
14. n.Kecamatan Lumbok Seminung ;dan
15. o.Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
(3)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan tipe A.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(3)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.unit pelaksana teknis kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
2. b.unit pelaksana teknis kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Susunan organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 8

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. 5

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli Bupati.
(2)Susunan staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).