DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 2
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menerapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barat.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
9.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok yang terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok,
10.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangaïi atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
11.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat ^arsinogenik. 3
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
19.Tempat sarana Olahraga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.
20.Tempat keija adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keija bekerja, atau yang dimasuki tenaga keija untuk keperluan suatu usaha.
21.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
22.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23.Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negen Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
24.Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
25.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

a.asas, tujuan dan prinsip;
b.penetapan KTR;
c.kewajiban dan larangan;
d.satuan tugas penegakan KTR;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.sanksi administratif;
h.pembiayaan;
i.ketentuan pidana; 4

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penetapan KTR ini berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.asas perlindungan;
c.asas kemanfaatan umum;
d.asas keadilan;
e.asas keseimbangan;
f.partisipatif; dan
g.Asas kepastian hukum.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dan bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif ;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dart dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f.untuk mencegah perokok pemula; dan
g.membudayakan hidup sehat.

Pasal 5

Prinsip penerapan KTR adalah:

a.100% Kawasan Tanpa Rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; 5
2. d.tempat ibadah;
3. e.angkutan umum;
4. f.tempat sarana olahraga;
5. g.tempat keija;
6. h.tempat umum; dan
7. i.tempat lainnya.
(3)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang wajib mentaati ketentuan mengenai KTR sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
(2)Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dipasang tanda larangan merokok.
(3)Tanda larangan merokok dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(4)Pemasangan tanda larangan menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

Pasal 8

(1)Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan /atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban tanggung jawab para penyewa di dalam KTR.
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

(1)Pimpinan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang. OPD 6

Pasal 10

(1)Setiap orang yang memasang iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penanda/atau tulisan seperti “18+”dalam iklan;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan /atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Pemasangan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau protokol dan jalan kolektor;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi;
5. e.tidak melanggar ketentuan rata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
6. f.pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli produk rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada KTR.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pada KTR sebagai berikut :
1. a.pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan tempat sarana olahraga adalah ditempat gedung tertutup sampai batas luar pagar terluar;
2. b.angkutan umum adalah didalah kendaraan umum; dan C. tempat keija dan tempat umum adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup. 7

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 2
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menerapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barat.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
9.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok yang terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok,
10.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangaïi atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
11.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat ^arsinogenik. 3
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
19.Tempat sarana Olahraga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.
20.Tempat keija adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keija bekerja, atau yang dimasuki tenaga keija untuk keperluan suatu usaha.
21.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
22.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23.Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negen Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
24.Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
25.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

a.asas, tujuan dan prinsip;
b.penetapan KTR;
c.kewajiban dan larangan;
d.satuan tugas penegakan KTR;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.sanksi administratif;
h.pembiayaan;
i.ketentuan pidana; 4

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penetapan KTR ini berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.asas perlindungan;
c.asas kemanfaatan umum;
d.asas keadilan;
e.asas keseimbangan;
f.partisipatif; dan
g.Asas kepastian hukum.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi kesehatan masyarakat dan bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif ;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dart dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f.untuk mencegah perokok pemula; dan
g.membudayakan hidup sehat.

Pasal 5

Prinsip penerapan KTR adalah:

a.100% Kawasan Tanpa Rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; 5
2. d.tempat ibadah;
3. e.angkutan umum;
4. f.tempat sarana olahraga;
5. g.tempat keija;
6. h.tempat umum; dan
7. i.tempat lainnya.
(3)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang wajib mentaati ketentuan mengenai KTR sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
(2)Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dipasang tanda larangan merokok.
(3)Tanda larangan merokok dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(4)Pemasangan tanda larangan menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

Pasal 8

(1)Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan /atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban tanggung jawab para penyewa di dalam KTR.
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

(1)Pimpinan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang. OPD 6

Pasal 10

(1)Setiap orang yang memasang iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penanda/atau tulisan seperti “18+”dalam iklan;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan /atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Pemasangan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di jalan utama atau protokol dan jalan kolektor;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi;
5. e.tidak melanggar ketentuan rata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
6. f.pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli produk rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada KTR.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pada KTR sebagai berikut :
1. a.pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan tempat sarana olahraga adalah ditempat gedung tertutup sampai batas luar pagar terluar;
2. b.angkutan umum adalah didalah kendaraan umum; dan C. tempat keija dan tempat umum adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup. 7