DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 269

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; BUPATILAMPUNGBARAT, I Menimbang : I a. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANKEUANGANDAERAH PErTURAN DAERAHKABUPATENLAMPUNGBARAT NOMOR 1 TAHUN2023 TENTANG BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG Dalam Peratur Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan emerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.pemerintah~lmnDaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T<;ihun1945.
3. 3.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
4. 4.Provinsi ad~lah Provinsi Lampung.
5. 5.Gubemur adalah Gubernur Lampung.
6. 6.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
7. 7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. 8.Dewan Pe~akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRDKabupaten Lampung Barat.
9. 9.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
10. 10.Perangkat baerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. 11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta seg;}a bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. 12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunpjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-uridang. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. 15.Penerimaari Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. 16.pengeluari Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KEUANGANDAERAH. Menetapkan: BUPATILAMPUNGBARAT Dan DEWANPERWAKILANRAKY'ATDAERAH KABUPATENLAMPUNGBARAT Dengan Persetujuan Bersama oao KA~~G HU UM , ~ u ·F • .

17.pendapa~ Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
18.Dana Tran~er Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah ~~tuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kjebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19.Dana Tran~er Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah den an tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maup n nonfisik yang merupakan urusan Daerab.
20.Dana BagiI Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah peIJgha~ilberdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangj ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
21.Dana Al0:Jkasiu:mum yang selanjutnya dising~at D~U adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerata , kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan eaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
22.Dana AIOk!i Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah dana yang bersumber dati pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu de I gan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan~urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Belanja Da rah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pe gurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan Iatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25.Pinjaman Daerah adalah sernua transaksi yang rnengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain ~ehinggaDaerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jurnlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah danI atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, ~erjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
27.Pernberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah mili~PernerintahDaerah lainnya, badan usaha miliknegara, badan usaha mili<: Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan engembalianpokok pinjaman.
28.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalarn 1 (~tu) tahun anggaran.
29.Beban adalah penurunan rnanfaat eko~omi atau p0_tensijasa dal~ periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau tirnbulnya kewajiban.
30.Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat ~PJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pernerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Kebijakan Jmum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang mem~l.at kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asu~T yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33.Prioritas dHfl Plafon. ~ggaran Sementara y~g selanjutnya disingkat PPAS adalah proram pnontas dan batas maksrmal anggaran yang diberikan kepada perrngkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah,
34.Rencana ~erja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutny disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapata dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapa ,belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan PBD.
35.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggarfin berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun angg ran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bers gkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan aju.
36.Program ad ah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakaf yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
37.Kegiatan aqalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa srtuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pyngerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
38.Kegiatan 'rabun Jarnak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
39.Keluaran ctdalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
40.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
41.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharkpkan dari suatu Kegiatan.
42.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentuka;l oleh Bupati untuk menarnpung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar sel~ruh Pengeluaran Daerah: .
44.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerab yang ddentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima~ Daerclh dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
45.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPDatau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna rggaran. KASAG .___,..q--4..:.}(..:..:U~~M~ I
46.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaanl~embayaranatas pelaksanaan APBD.
47.Surat Pernfnta~ Pembayaran yang ~elanjutnya disingkat SPP adalah dokumen y~ng digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48.Uang Perse iaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jum ah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk me biayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/Unif satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai pengeluarar~yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui me~anisme pembayaran langsung.
49.PembayaralJLangsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaranZpenerima hak lainnya atas dasar peIj~jian kerja, surat tugas, danIatau surat perintah kerja lainnya melalui pen rbitan surat perintah membayar langsung.
50.Tambahan ang Persediaan yang selanjutnya disebut TUadalah tambahan uang muk yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBDyang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulal
51.Surat Perip-tah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen Jiang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan Dana atasiEban pengeluaran DPASKPD.
52.Surat Peri h Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UPadalah dokumen y g digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPASKPDyang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai W-egiatan.
53.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perin!tahPencairan Dana atas Beban pengeluaran DPASKPDyang dananya dipergunakan untuk mengganti UPyang telah dibelanjakan.
54.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TUadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Bebari pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat men~gunakan LSdan UP.
55.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPASKPDkepada pihak ketiga.
56.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
57.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
58.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periodeanggaran.
59.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah darr/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan u~g sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah de~gan persetujuan bersama Bupati.
61.Peraturan rupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat.
62.Urusan Peierintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangari Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara datt penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, ~emberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
63.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggar~an oleh Daerah.
64.Urusan Pe erintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggar an oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
65.Pelayanan asar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warg~ negara.
66.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan fasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak dipe oleh setiap warga negara secara minimal.
67.Badan Lay nan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yan diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerj} perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikar pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
68.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perapgkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
69.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD ad~lah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
70.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. I 71, Pengguna 1~nggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 1~wenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsiJKPD yang dipimpinnya.
72.Kuasa PA ang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa u tuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
73.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
74.Pejabat Pe~lgelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kep ala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
75.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertin?ak dalam kapasitas sebagai BUD.
76.Kuasa BUq adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. I
77.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
78.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha feuangan pada SKPD.
79.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk me nerirna , menyimp~, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertan~ngjaWabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksana APBD pada SKPD.
80.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menYimpal membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka _---P£~~~a APBD pada SKPD. KABAO HUK M

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, trarF.paran, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, epatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan eraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Keuangan Daerah meliputi :

a.hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahFn Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/ atau
f.KekayaanPihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pasal 2

81.Pegawai Apl-atur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegt,ai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang iangkat oleh pejabat pembina kepegawaiandan diserahi tugas dalam suat jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberd:rarkan peraturan perundang-undangan.
82.Badan US~'1a Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan us~ yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah aerah.
83.Anggaran as adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan]dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBDdalam setiap periode.
84.Standar Ak~ntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAPadalah PrinSiP-prinE'p akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
85.Kebijakan untansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi,aturan-aturan dan praktik-praktik spesifikyang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandin~an laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun an ar entitas.
86.Sistem Aku tansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah ran~kaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lai~1urituk mewujudkan Iungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai d~ngan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahfl Daerah.
87.Bagan Ak~n Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi an klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis ebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pf,merintahDaerah.
88.Hari adalah1harikerja.

(3)Dalam m~l sanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mel pahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencan ',penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggu~awaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat laerah. r-O"":""-P-O'__"'--KAB"AG" tiu M Pasal 4
(1)Bupati sellu pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Prmerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang diPiSahkan~
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1)mempunyai kewenangan:
1. a.menyurun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentan¥ Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
2. b.menga~ukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertan*ngjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibaha bersama;
3. c.mene pkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perub an APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.mene~Pkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.meng nbil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. j.menet<tpkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. k.menet1pkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
12. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah I Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
(2)PengelolaanI Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(1)KepalaSKPKDselaku PPKDmempunyai tugas:
1. a.menyu~un dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 7

(2)Dalam m~laksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinatqr Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koord5asi dalam PengelolaanKeuangan Daerah;
2. b.koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,dan rancangan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;I
3. c.koordi9asi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang PengelolaanKeuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpinTAPD. Pasa16
(2)mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(1)Bupati selfku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yaJ{lgdipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau peme,ang saham pada perseroan Daerah.

Pasal 5

(5)Pelimpah sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang meme~rintahkan,menguji,dan menerima, atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan KeI utusan Bupati.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekret ris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepal SKPKDselaku PPKD;dan
3. c.Kepal SKPD selaku PA.
(4)Kuasa BqD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PRKDselaku BUD.
(3)Kuasa BUL)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan AnggaranKas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDoleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengu~ahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang Daerah;
7. g.melak~makan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPAatas Beban APBD;
  1. 1.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; J. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
9. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(1)PPKD sela u BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKDkepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa Bub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)PPKD dalm:! melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.menges;rkan DPASKPD;
3. c.melakutt,anpengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.membet1kan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengelurran kas Daerah;
5. e.melakS]nakan pemungutan pajak Daerah;
6. f.meneta kan SPD;
7. g.menyia kan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Peme~tah Daerah;
8. h.mela.k~akan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
9. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah. I Pasal 8
10. b.menyusun Rancangan Perda tentang APBD,Rancangan Perda tentang Perub ,IanAPBD,dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaks aan APBD;
11. c.melaks akan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam P rda;
12. d.melaks akan fungsi BUD;dan
13. e.melaksapakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundqng-undangan.
(3)pelimPahI kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupa . atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpah kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakutan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; r--~--r~-::IfJ:~~sknakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya; K~8 r Hu'M
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan Zatau rentang kendali.
(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. Pasalll
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaim~a dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyu~n RKA SKPD;
2. b.menyus n DPA SKPD;
3. c.melaku an tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggar belanja;
4. d.melaks~akan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaks?f,akan pemungutan retribusi Daerah;
7. g.mengadFan ikatan Zperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn batas ar~ggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD ytng dipimpinnya;
9. j.menyusp.n dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
10. k.mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daeerah yang dipimpi~lnya;
  1. 1.meneta~kan PPTKdan PPK SKPD;
11. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangkafengelOlaan Keuangan Daerah; dan
12. n.melaks nakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunds ng-undangan. Pasall0 Bupati atas us-pl BUD dapat menetapkan 1ebih dari 1 (satu) Kuasa BUD eli lingkungan SK~KD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lo~asi, darr/atau rentang kendali.
(1)Kepala SK:pDselaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasr-110 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan fada Perangkat Daerah,
(2)PPK SKPD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang-
1. a.melaku an verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti k lengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; r- __ ..........r;.l..-.~~ia kan SPM;

Pasal 14

(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPAdapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTKyang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PegawaiASNyang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasark~ pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, ~eban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati. I Pasal 12
(1)PA/KPA Jalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/uni, SKPDselaku PPTK.
(2)PPTKsebataimana dimaksud pada ayat (1)bertugas membantu tugas dan wewenang f A/KPA.
(3)Dalam mel~sanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pprrKbertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPAbertanggung jawab kepada PA.
1. c.melakU*an pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. d.mengad~an ikatan Zperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalam batas alfggaran yang telah ditetapkan;
3. e.melaksa\nakan pemungutan retribusi Daerah;
4. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan I
5. g.melak~bakan tugas KPAlainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yan~ bersangkutan.
(2)Bendahar~penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki t gas dan wewenang sesuai dengan lingku p pen ugasan yang ditetapkan Bupati.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapa~l Daerah yang diterimanya.

Pasal 16

(1)Bupati me~etaPkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
(2)PPK Unit S PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaku an verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengk pannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu:
2. b.menyia~k~ SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang di~ukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. c.melaku1an verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. ~

Pasal 15

(1)Dalam hal A melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPAkarena pertimban an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkap. PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan "ada Unit SKPD.
1. d.melaksarakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
2. e.menyusrn laporan keuangan SKPD.
(3)PP~ SKPD febag~ana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat da~ pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribi' si Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/ atau FTK.
(4)Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memilikit}lgasdan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan pelirnpahan UP dari Bendahara Pengeluaran ;
3. c.menerima dan menyimpan TUdari BUD;
4. d.melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. e.menolak perintah bayar dari KPAyang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. f.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
8. h.memb1.fatlaporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Ben ara Pengeluaran secara periodik.
(1)Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningka4an efektivitaspengelolaanPendapatan Daerah.
(2)Pegawai y~g bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lin kup penugasan yang ditetapkan KepalaSKPD. I Pasa! 19
(1)Bupati a~s usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksan an tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran elanja pada SKPD.
(2)Bendahar Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ewenang sebagai berikut:
1. a.kan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, dan SPP LS;
2. b.mene a dan menyimpan UP, GU,dan TU;
3. c.melaksrakan pembayaran dari UP, GU,dan TUyang dikelolanya;
4. d.menol~ perintah bayar dari PAyang tidak sesuai dengan ketentuan Peratur n Perundang-undangan;
5. e.meneli kelengkapan dokumen pembayaran;
6. f.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan la~ran pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara eriodik;dan
7. g.memu t dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturrn Perundang- undangan.
(3)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 18

Dalam m~laksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meltbatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

(4)Dalam prJses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin 0teh Sekretaris Daerah.
(2)TAPDseb~aimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, P1KD,dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
(3)TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
1. a.memb~1as kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun dan membahas rancangan KUAatau rancangan perubahan KUA;
3. c.menyu~un dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
4. d.melakukan verifikasi RKA-SKPD;
5. e.rnembahas rancangan APBD, rancangan Perubahan ArBD, atau rancangan Pertanggungjawaban APBD;
6. f.membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD;
7. g.melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD /rancangan perubahan DPASKPD;
8. h.menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(1)Pasal 22
1. a.melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
2. b.bertindakJbagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan Zatau penjualan jasa; dan
3. c.menyimp 1 uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Isi peraturan

Teks269PDFHirarki

Memuat teks peraturan…