DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat serta menjadi salah satu penggerak perekonomian. Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala Pekon yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Pekon dengan membentuk dan mengembangkan Pekon Wisata.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pekon wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam;
b.bahwa dalam rangka pengembangan Pekon wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan pedoman dalam mengelola dan mengembangkan Pekon wisata, maka diperlukan pengaturan tentang Pekon wisata;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pekon Wisata;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); !
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235); lO.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000 Nomor 7); ll.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 385); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 391); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT Memutuskan: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEKON WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pekon Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8.Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9.Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
10.Pengelola Pekon Wisata adalah BUM Pekon/koperasi/ kelompok sadar wisata (pokdarwis). ll. Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Pekon Wisata.
12.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Pengusaha Pariwisata adalah orang/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Pasal 2

Pekon Wisata diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.mengelola dan mengembangkan kepariwisataan berbasis alam dan kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
b.melaksanakan nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di pekon wisata;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekon wisata;
d.mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional; dan
e.peningkatan PAD Pekon.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.strategi dan basis pemberdayaan;
b.penetapan pekon wisata;
c.pengelola pekon wisata;
d.pengembangan pekon wisata;
e.pemberdayaan masyarakat;
f.pengembangan daya tarik pekon wisata;
g.usaha pariwisata pada pekon wisata;
h.kewajiban Pemerintah Daerah;
i.duta wisata pada pekon wisata;
j.peran serta masyarakat;
k.kerjasama;
1. 1.pembiayaan; dan
m.pembinaan dan pengawasan. ORD

BAB II

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Strategi Pemberdayaan pekon wisata meliputi:

a.pengidentifikasian potensi alam dan budaya lokal yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
b.pemberdayaan potensi-potensi wisata pekon untuk dibangun dan dikembangkan;
c.kelembagaan forum aktualisasi budaya dan pariwisata pekon dalam kegiatan- kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan intemasional;
d.peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi terhadap Pemerintah Pekon dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Pekon wisata yang berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Basis pemberdayaan Pekon Wisata meliputi:
1. a.wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam pekon;
2. b.wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal; dan
3. c.wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok.
(2)Selain basis pemberdayaan Pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III

PENETAPAN PEKON WISATA

Pasal 6

Penetapan Pekon wisata dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan pekon wisata;
b.penilaian pekon wisata; dan
c.penetapan pekon wisata.

Pasal 7

(1)Pengusulan pekon wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Pemerintah Pekon, lembaga masyarakat Pekon, atau pihak lain melalui Peratin.
(2)Peratin mengajukan permohonan penetapan pekon wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.data profil pekon;
2. b.potensi wisata yang akan dikembangkan; dan
3. c.kelembagaan calon pengelola pekon wisata;

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penilaian usulan permohonan penetapan pekon wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif serta potensi di Pekon;
2. b.kondisi geografis Pekon menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Pekon yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Pekon;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Pekon;
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
5. e.rencana kelembagaan pengelola pekon wisata.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menetapkan sebuah Pekon menjadi pekon wisata setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penetapkan Pekon menjadi pekon wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…