DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b.bahwa sehubungan adanya perubahan perundang undangan mengenai bentuk dan susunan perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan; ·
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT Menetapkan MEMUTUSKAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A; 3 Tipe B menyelenggarakan lingkungan hidup; Pelayanan Terpadu Satu Pintu urusan pemerintahan bidang urusan Tipe A bidang menyelenggarakan Dinas Daerah, terdiri dari : 1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
1. 2.Dinas Kesehatan Tipe A pemerintahan bidang kesehatan;
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil.
4. 5.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
5. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 7.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. 8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. 9.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
9. 10.Dinas Perkebunan dan Petemakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup perkebunan dan pertemakan; 1 1 . Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
10. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
11. 13.Dinas Lingkungan Hidup urusan pemerintahan bidang
12. 14.Dinas Penanaman Modal dan Tipe B menyelenggarakan penanaman modal; 1 5 . Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
13. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
15. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; d. 4
16. 19.Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
17. 20.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
e.Badan Daerah terdiri dari : 1 . Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
1. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan;
2. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 6.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 13 November 2023 Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, ttd NUKMAN Diundangkan di Liwa pada tanggal 13 November 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, Salinan sesuai dengan aslinya KEP ALA BAGIAN HUKUM, J SARJ K NIP. 19761020 2 0 0 5 0 1 1 008 ADIUTAMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4 ttd NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINS! LAMPUNG NOMOR: 03/ 1435/LB/2023 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Keberadaan Perangkat Daerah merupakan elemen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terlebih, dewasa ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi. Dimana, pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi tentunya membutuhkan aparatur pemerintahan daerah yang memadai. Peraturan Daerah ini berupaya memenuhi kebutuhan tersebut, guna terselenggaranya pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Barat yang optimal, teratur, dan tertib. Sehingga, pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Barat dapat secara optimal memberikan kemanfaatan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam perkembangannya, pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah tersebut belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalm Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada Daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah. Berdasarkan perhitungan variabel umum dan variabel teknis pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja yang dilakukan didapatkan hasil bahwa urusan keuangan yang dinaungi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki beban kerja tinggi sehingga perlu dilakukan perubahan agar kinerja perangkat daerah menjadi lebih maksimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 37 ayat (4) bahwa urusan tenaga kerja merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga perlu dilakukan perubahan agar urusan tenaga kerja tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah sehingga perlu dilakukan peru bahan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni: 6
a.Pemisahan Badan Pengelola Keuangan Daerah menjadi 2 (dua) Badan, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
b.Pemisahan urusan Perindustrian yang sebelumnya bergabung dengan dalam Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sehingga menjadi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
c.Urusan Perindustrian dibentuk dinas tersendiri dengan menggabungkan urusan tenaga kerja sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
d.Urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya diwadahi dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C dinaikkan tipenya menjadi tipe B;
e.Perubahan Nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Huruf a Cukup Jelas Hurufb Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Angka 1 Yang dimaksud dengan "melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset" adalah Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan sub urusan keuangan dan pengelolaan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Angka 2 Yang dimaksud dengan "melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan" adalah Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka6 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 445

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…