DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Lampung Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
c.bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan fasilitas umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri,
6.Jalan Pekon adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam Pekon serta jalan pemangku.
7.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
9.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
11.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
12.Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan 2 ff®
13.Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat.
14.Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun intemasional.
15.Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, Pekon, dan bendungan.
16.Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17.Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

Pasal 2

(1)Peraturan daerah ini dibentuk untuk memberikan pedoman pemberian nama jalan di daerah.
(2)Peraturan daerah ini bertujuan untuk:
1. a.menertibkan penamaan jalan dan fasilitas umum;
2. b.mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat daerah;
3. c.memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
4. d.mengiventarisir nama-nama jalan dan fasilitas umum di daerah; dan
5. e.mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum.
(2)Jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jalan dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
(3)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum yang belum memiliki nama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), antara lain:
1. a.jalan kabupaten;
2. b.jalan pekon;
3. c.jalan lingkungan; dan
4. d.gang.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), antara lain:
1. a.tempat dan/atau gedung olah raga, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
2. b.taman kabupaten; C. jembatan;
3. d.gedung pertemuan, kantor, balai dan perusahaan daerah;
4. e.tempat rekreasi;
5. f.pasar; dan
6. g.fasilitas umum lainnya. 3
(3)Fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Pasal 5

(1)Nama jalan dan fasilitas umum yang telah ada dapat diubah dan diganti.
(2)Perubahan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
(3)Sebelum perubahan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
(4)Perubahan nama jalan dan fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat dilakukan melalui:
1. a.penetapan Pemerintah Daerah; dan
2. b.usulan masyarakat.
(2)Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari:
1. a.nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
2. b.nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
3. c.nama yang mengandung ciri khas daerah;
4. d.peristiwa bersejarah;
5. e.nama flora dan fauna;
6. f.nama geografis; dan
7. g.nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.
(3)Nama tokoh masyarakat yang beijasa bagi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak betjumlah tiga kata.
(2)Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan aksara Lampung. 4

Pasal 8

(1)Pemberian dan penggantian nama jalan dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit 2 (dua) nama jalan dan/atau fasilitas umum beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Lampung Barat yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nama-Nama Jalan dalam Ibukota Dati II Lampung Barat tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Nama jalan dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa. pada tanggal 15 Oktober 2018 BUPATI LAMPUNG BARAT, PARAF KOORDINA; PA IL MABSUS K E N DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 SEKR KAB Diundangkan di Liwa, pada tanggal 15 Oktober 2018 13 DAERAH ATEN; LAMPUNG BARAT, HO JABATAN 1 SETDAKAB 2 ASSISTEN L / f 3 ASSJSTEN 5 6 7 8 9 b® KABA^ HUKUM NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 05/751/LB 2018 5 PE NJ ELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM I. UMUM Jalan adalah salah satu prasarana transportasi penting yang menghubungkan satu tempat ke tempat. Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan diberi nama sebagai identitas. Nama jalan seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut. Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari Provinsi Lampung yang menjadi pintu masuk Pulau Sumatera terns berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mencapai Visi Kabupaten Lampung Barat yakni “Lampung Barat Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Salah satu misi yang dijalankan adalah menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas di kawasan Kabupaten Lampung Barat. Penataan ruang tersebut berkorelasi dengan keteraturan dan ketertiban penamaan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pedoman Pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Lampung Barat belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama jalan dan sarana umum dilakukan dengan kurang tertib sehingga acap kali teijadi penamaan jalan dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat Lampung Barat dan tidak mencerminkan budaya setempat. Selain itu ada pula gejala seringnya perubahan nama jalan dan fasilitas umum tanpa adanya pertimbangan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan pedoman dalam hal pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Lampung Barat. II.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Lampung Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
c.bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan fasilitas umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri,
6.Jalan Pekon adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam Pekon serta jalan pemangku.
7.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
9.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
11.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
12.Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan 2 ff®
13.Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat.
14.Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun intemasional.
15.Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, Pekon, dan bendungan.
16.Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17.Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

Pasal 2

(1)Peraturan daerah ini dibentuk untuk memberikan pedoman pemberian nama jalan di daerah.
(2)Peraturan daerah ini bertujuan untuk:
1. a.menertibkan penamaan jalan dan fasilitas umum;
2. b.mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat daerah;
3. c.memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
4. d.mengiventarisir nama-nama jalan dan fasilitas umum di daerah; dan
5. e.mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum.
(2)Jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jalan dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
(3)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum yang belum memiliki nama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), antara lain:
1. a.jalan kabupaten;
2. b.jalan pekon;
3. c.jalan lingkungan; dan
4. d.gang.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), antara lain:
1. a.tempat dan/atau gedung olah raga, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
2. b.taman kabupaten; C. jembatan;
3. d.gedung pertemuan, kantor, balai dan perusahaan daerah;
4. e.tempat rekreasi;
5. f.pasar; dan
6. g.fasilitas umum lainnya. 3
(3)Fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Pasal 5

(1)Nama jalan dan fasilitas umum yang telah ada dapat diubah dan diganti.
(2)Perubahan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
(3)Sebelum perubahan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
(4)Perubahan nama jalan dan fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat dilakukan melalui:
1. a.penetapan Pemerintah Daerah; dan
2. b.usulan masyarakat.
(2)Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari:
1. a.nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
2. b.nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
3. c.nama yang mengandung ciri khas daerah;
4. d.peristiwa bersejarah;
5. e.nama flora dan fauna;
6. f.nama geografis; dan
7. g.nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.
(3)Nama tokoh masyarakat yang beijasa bagi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling banyak betjumlah tiga kata.
(2)Nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan aksara Lampung. 4

Pasal 8

(1)Pemberian dan penggantian nama jalan dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit 2 (dua) nama jalan dan/atau fasilitas umum beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Lampung Barat yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 1994 tentang Nama-Nama Jalan dalam Ibukota Dati II Lampung Barat tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Nama jalan dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.