DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat merupakan hal yang fundamental, terpenuhinya kebutuhan tersebut sama dengan pemenuhan salah satu hak asasi manusia yaitu kehidupan yang layak. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat, telah mengupayakan pemenuhan akan air bersih tersebut melalui pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bentuk badan hukum/kelembagaan Perusahftan Daerah Air Minum Limau Kunci sebagaimana dimaksud daJam huruf b belum sesuai dengon ketentuan d&Lam Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 CrOlong Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemcrintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Dacrah. sehinggH periü diiaktikan penyesuaian bentuk badan hukum dari pemsahaan lersebut agar dapat berfungsi sccam optimal dan meraih hasiJ yang maksimak
d.bahwa berdaaarkan pertimbangan Mebagaimana dmiaküud dalam huruf a, huruf b dan huruf c pcrlü

Menetapkan

menetapkan Ptraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limuu Kunci; Mrogingal 1. Paso! 18 ayat (6| Undang-Undang Daiar Negara Rrpublik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1991 tentang Pembcntukan Kabu paten Daerah Tingkat 11 Lompung Barat (Letnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nemer 3452j; 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2D14 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tamba han Lembaran Negara RepubUk bldontsia Nemer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nemer 11 Tabun 2020 (Lcmbaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badon Usaha Milik Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305± Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nemer 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tantang PengeloUan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negsra Republik Indonesia Nemer 6322);
6.peraturan Mentcri Da]am Ncgcri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Btriia Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan PcmbcrhcnLian Anggota Dewan Pcngawas atau Anggpta Komisaris dan Anggoia Direkai Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 201fl Nomor 700);
8.Pcraturan Mcnteri Dalam Negpri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Reneaus Kcrja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelapcran, dan EvaJuasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 9- Petaiuran Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Perseiujuan Beraama DEWAN P1RWAKILAK RAKYAT DAERAH KAQUPATtChr LAMFUNri riARAT Dan BU PAT1 LAM PUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal ] Dalam Pcramran Daerah ini yang dimaksud denman :

Pasal 3

Maksud dan penabahan bentuk badan hukucn Pcrusahaan Daerah Air Mi num Limau Kunci sebagaimana dimaksud da lam Pasal 2 menjadi Perumda adalahi fi. untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Pcnasahaan Daerah Air Minum Liman Kunct menjadi Perumda sebagaimana dimaksud dalam ketenluan ptralutHn prnmdang-uridHngan yang mengHtur mtngrnai BUMD;

b.untuk memenu hi kebutuhan air bersih dan minum yang cukup dan berkuatitas bagi masyarakat; C. berperan srrla dyJam pcmbarigunan Daerah; dan d- stbagai salah satu sumber peudapatan asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan dari petubahan bentuk badan hukUm PtrUsahaati Daerah Air Minum Limau Ktinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Perumda untuki

a.mewiijudkan peleyanan air bersih dan minum yang berkualitas deng^n hai^a yang terjargkau; b menunjang program pcmbangunan daerah; C, terra painya Eokupsn pelayanan air bersih dan minum bagi seluruh masyar&kai Daerah; dan cL mempepoleh keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan aali Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT ODUDUKAN BjagLttij Kcs^tu Nama

Pasal 5

PtTumda sebagaimana dimaksud dfllam Pasal 2 bemama Perusa haan Umum Daerah Air Minum Limau Kuncb [2| Untuk mcmperïancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda sebagaimena dimaksud pada ayat [ 1) dapat mcmbuka kantor unit discluruh Darrah.

(3)Ketenman lebih lanjut mengenal pembukaan kantor Unit sebagaimana dimaksud pade ayat (2) dtatur dalam Peraluran Bupaü. SAB (Tï KEGIATAN USAHA P&M17 PcHjmda atbagaimana dimaksud daJam Pa&aJ 5 mcmiliki kepatan usaha antara lain;
1. a.pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyurakal secara tuas; b- unluk pcmcnuhan kcbuluhan air minum masvamkat, Pemmda da pal menggunakan rekayasa teknolugi daiam mengdah air baku unluk air bersih bagi ma«yarakair baik me lal ui prnErbc-ran, pcnyulingan dan tcknolpp lainnya;
2. c.pengadaan air bersóh sebagai salah satu mgas poknk Remerintah pcngeJülaannya discrahkan scpcnuhnya kepada Ptrumda; dan
3. d.mclakukan kc^iatan usaha terkait lainnya sesuai dengan ketenman peraturan pcrundang undangan.
4. a.penyertaan tuodal Daerali, b pinjoman; C- hlbah- dan
5. d.sumber modal lainnya.
(2)Psnyertaan modal Daerah sebegaimana dimaksud pada ayat (1} humf a dapat bersumber dan:
1. a.APBD: dan/atau
2. b.Icottvertf dari pmjHman OPP J
(3)Hnjaman schsgaimana dimakaud pads ayat (!) humf b dapat bcrsumber dari:
1. a.Daerahj
2. b.BUMD lainnya; dan/atau c sumber lainnya sesuai dengan ketentuan ptraiuran penmdarig- undangan. (4| Hi ball aebaga^oana d wakand pada ayat (I) huruf c dapat bersumbcr dan:
3. a.pemerintah pusat; bL Dacrah; c BLTMD Imnnya: den/atau dr sum her lainnya aesuai dengan ketrntuan peratu ran perundang- undangan. {5} Sumbft modal lainnya sebagaimaua dimaksud pada ayat (1} huruf d mcliputi;
4. a.kapitaJisaai cadangan; dan b keuntungan rwaluasi aseb PasaE 10 Modal yang beraumber davi penyertaan modal Darrah menjadi batas pertsnggungjawa ban Dacrah atas kemgian Pcnjmda. Bagjan Kedua Pcnycrtaan Modal Primal H
(1)Ptnycrtaan medal Dacrah dapat bcrupa uangdan bnmng milik Daeroh.
(2)Barang müik Daerah dinitai scBuai nitai riil pada saal barang milik Dacrah dijadikan penyertaan modal Dacrah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diperoleh dengan mdakukan penafsiran haiga barang milik Daerah scaUai dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan.
(4)Penyertaan modal Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Pass! 12 (I) Penyertaan modal Datrah dalam rangka penambahan modal Pemmda dilokukan untuk: a pengembangan usaha;
1. b.penguatEin stniklur permodatan; dan
2. c.pcnuga&an PcmtrinUih Dt^rah. ( 2) Penyertaan modal Darrah untuk pcnamlmhari modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sctrlah dilakukan analisia invesla&i oleh PtmerinUih Dacrah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.

BAB V

MODAL

Pasal 13

Penambahan modal Daerah dan peogurangan modal Daerah dilaksanakan scsuai dcngan ketentnan pcraluran pcrundang-undangan yang mengatur mengjenai pen gc tolnan keuangan daerah

Pasal 14

{1} Pcrunida dapat mclakukan pinjaman sesnaj dengan kelaziman dalam duma usaha.

(2)Keren man mengen di penerimaan pinjaman dilokwnakan Kauai dengan kclcntuun pcraluran pcriindang-undangan.
(1)Pcrumda dapat mcncnma hibah.
(2)Keren tuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal yang beraumber dari medal kapitallsasi cadangan srbag^imana dimakaud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan keuent'jan pcraturan pcrundan^-cindaiigan yang mengutur mengmai pengeioEaan keuangan dacrah,

Pasal 17

Modal dasar yang ditempsitkan pada Perumda sebesar Rp. 15.995.811.813 (Lima Belas Milyar Scmbilan Ratus Scmbilan PUluh Uw Juta Delapan Ratua Sebelas Ribu DeLn pan Ratus Dun Belas Rupiah), Umum Pass] 19 (I] Pengurusan Perumda diJakukan ofeh ergon l^erumda.

(2)Org^n Ptrumda nebagaimana dimaksud pada ayat H3 terdiri atae:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Rengawas; dan c, Direksi Pnsnl 20 Sctiap orang dalam pen guruwin Prmmda dilsrang memiliki hubungan kcluarga sampai dcrajat kchga berdasarkan garis Iuriis kc alas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbuJ karena perkawinan.

BAB VI

ORGAN Bugian Kcsatu

Pasal 21

(1] BupaLi menjadi pemegang kekuasaan pcngcÈolaan kcuangan dacrah dan KPM. (21 Hhaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dalem kebijakan Pcrumda meUpuü: a penyertaan model; b eubsidi;

c.penugasan;
d.penggunaan basil pengeJolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan; dan c, pembinaan dan pengawasan terhadap penyertoan modal pad» Perumria.

Pasal 22

|J| tfrupati schagai KPM sebagaimana dimaksud dalam Pn&ai 21 ayat {1) berkedudukan sebagai pcmilik modal. (2| Bupaü scïaku pemilik modal pads Pcmnida mempunyai krwtnangan mengainbü keputusan, (3| Kewenangan mengambii kepulusan sebagaiin^ria dimaksud pada ayat [2) dapal dilimpahkan kepada pejabut pcrangkat daerah

(4)Pelimpahan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a pern bahan anggarar dasar; ii pengalihan aset tetap; c koja sama; dl investasi dan pembiayaan, Lcrmasuk pcmbenlukan anak pcrusahaan dan /atau penyertaan modal; ci penyertaan mtHlal Pemerintah Dacrah bens umber dari modal kupmdisaSi cedangan dan kcuntungan r^aluasi aset; £ penganglcatan dan pembtrhenlian Dewan Peng^was dan Dircksi; É pcnghasilan Dewan Pcn^awas dan Dirckai; ti penctapan besaran penggunaan laba; l pengesahan taporan tahunan; j penggabungan, pcmi3ahanh pcIeburan „ pcngambilalihan, dan pcmbubHian Pcrumda; dan k jaminan aset beijumlah lebih dari 50% (Hma puiuh persen) dari juntlah kekayaan bersili Ptrumda dalmn 1 (aatu| tnsnsaksi atau lebih. (5| Pclaksana kcwcnangan scbagaimana dimakRud pad a ayat (2j dan ayat (3} dapal dibrrikan inacntif yang bersumber dari hasil pengelalaan kekayaan daerah yangdipisahkan. (6| Bcsaran insentif pdaksana kewenangan scbagaimana dimaksud pad a ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinetja Bermuda;
2. b.kJasifïkasi basil pengdoiaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sesuai jcnis bidang usaha; dan
3. c.laporan kcuangar Ptrumda. (7| Kelen tuan mengenai pclakaanaan kcwcnangan dan inscnlif pelakaana kewcnangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(6)dmLur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

KPM tidak berEanggung jawab atas kerugian l’erumda apabila da paf membukükan: a, tidak mempunyïu kepen Lingan pribadi balk langsung maupun tidak langsung;

b.tidak terlibat daJam perbuatnn melawan hukum yang dilakukan oleh Pemmda; dan/etau
c.tidak lerlibat baik secara langsung tnaupun tidak langaung menggunakan kekayaan Pcrumda acc&ra mclawan hukum. PasaJ 24 {!) KPMr Dewan Pcngaws, dan Direksi melakukan rapat dalem pengembangan usaha Prrumda. |2) Rapat sebtigaitn^na dimaksud pada ayat ( 1] terdiriatasi
a.rapal lahunan;
b.rapst persetujuan rencana kerja anggaran Pcnunda, dan C- ra pat lusr biasa.

Pasal 25

|1| Anggota Dewan Ptngawaa dapal tendtri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang’ undangan.

(2)Unsur lainnya sebagainians dimaksud pada ayat (!) dapat terdiri atas;
1. a.anggola Dcwpn Pengawss atau anggota Kcmisaris BUMD lain dan/atau anggpta Dewan rtngawas atau anggota Komisuris DU MD telah menyclesaikan mass jabatannya; b, pensiunan pegawai BUMD;
2. c.mantan Direksi BUMD; atau
3. d.eksternal BUMD selain tcrsebut pada huruf, a, huruf b, dan humf c
(3)Unsur independen sebagaimana dim# baud pa da ayaf (2), meru pakan anggom Dewan Pci^was atau anggpta KomiSiam yang tidak ada hubungan bisnis drngan Dirrksi maupun pcmcgang saham, |4| Unaur lainnya sebagaimana dimaksud pads ayat (I), dapat terdin aU8 pejabat RernerinLah PusaL dan pejebat Pemerintah Daerah yang tidak benugas metaksanakan pelayanan publik, (5| Pejabat Pemermtah PusaL dan pejabat Remerintaii Uaerah sebagaimana dimaksud pads ayat (4), diprioritaskan pejabat yang jneïakukan evaluasi, pembinaan dan pcngpwasan BUMD. |6) Pdayanan puUik sebagairnaiia ditnaksud pada ayat HI meru pakan kegjaian atau rangkaian kegjatan daJam rangka pemenuhan kebutuhan pdayanan bagi schap warga Negara dan penduduk alas barang, jasa, dan /atau pelayanan administra Ei! yang disêdiakan oleh penyelenggars pdayanan publik aesuai denga n ketentuan peraluran perundimg- undangan Pastd 26 Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KRM . Paaal 27 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Vang bersangkutan hams memrnubi syarat sehagai berikuï: a sehat jasmani dan rohani; h memiliki kcahlianh inLcgritas, krpemimpinan» pengalamanh jujur, perilnku yang baikT dan dedikasi yang (inggi untuk memajukan dan mcngtiiibAngkan perusahaan; c memahami penyrlenggaraan perrerinrnban Daerah; it memahami manajemen perusahaan yang berkaitan denga n saiah satu rungst manajemen; t menyediakan wsktu yang cukup untuk melaksanakan tugaanya; £ benjazah paling rtrtdah Strata i (S- 1); g berusia paling Linggi 60 (enam puluh) tahun pada saaL mendaftar perrnma kali; h üdak pemah dinyaiakan pailit; i tidak pemah menjadi anggota Direksjk Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
1. j.tidak Bedang menjalani sonksi pidana; dan k tidak stdang uienjadi pengurus partai politik h calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calnn anggeta legislatif. Pass! 28 (]) Proses pcmilihwn anggola Dewan Rengawas dilakukan melaiui aeleksi.
(2)Scleksi aebagaitnana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mclipuij tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang ditakukan oleh tim atau lembaga profciional-
(3)KetEntuan Lebih lanjut mmgcmi ackksi eebagaimana dimaksud pada ayal (Ij dan aynl (2] diatur dalam Ftraturan Bupad.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…