DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Agustus 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 21, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan . Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 téntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 Nomor tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa'n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 1.135.994.846.661,00
2.Belanja Daerah Rp 1.144.747.728.661,00 Surplus/ (Defisit) Rp (8.752.882.000,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp 10.252.882.000,00
b.Pengeluaran Rp 1.500.000.000,00
c.Pembiayaan Netto Rp 8.752.882.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 45.153.983.659,00
2. b.Dana perimbangan Rp 860.612.627.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 230.228.236.002,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak daerah Rp 9.949.919.629,00
2. b.Hasil Retribusi daerah Rp 2.129.705.700,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. c.yang dipisahkan Rp 3.400.933.330,00
5. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 29.673.425.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dan
2. a.Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 26.240.072.000,00
3. b.Dana Alokasi Umum Rp 521.743.958.000,00
4. c.Dana Alokasi Khusus Rp 312.628.597.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah • Rp 51.756.600.000,00
2. b.Dana darurat Rp
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Rp 66.406.856.002,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .. Rp 112.064.780.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau
6. e.dari pemerintah daerah lainnya Rp

Pasal 3

U) Belanja Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung Rp 546.296.574.838,00
b.Belanja Langsung Rp 598.451.153.823,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
1. a.Belanja pegawai Rp
2. b.Belanja bunga Rp
3. c.Belanja subsidi Rp
4. d.Belanja hibah Rp
5. e.Belanja bantuan sosial Rp
6. f.Belanja bagi hasil Rp
7. g.Belanja bantuan keuangan Rp
8. h.Belanja tidak terduga Rp 363.375.940.808,00 899.887.500,00 11.355.915.000,00 150.000.000,00 1.116.520.370,00 168.507.457.683,00 890.853.477,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis
1. a.Belanja pegawai Rp
2. b.Belanja barang dan jasa Rp
3. c.Belanja Modal Rp 63.815.662.149,00 244.951.382.286,00 289.684.109.388,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp
2. b.Pengeluaran Rp 10.252.882.000,00 1.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Tahun
2. a.Anggaran sebelumnya (siLPA) Rp
3. b.Pencairan dana cadangan Rp
4. c.Hasil penjualan kekayaan daerah
5. c.yang dipisahkan Rp
6. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp
7. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman .. Rp
8. f.Penerimaan piutang daerah Rp 1.500.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp
2. b.Penyertaan modal (investasi)
3. b.pemerintah daerah Rp
4. c.Pembayaran pokok utang Rp
5. d.Pemberian pinjaman daerah Rp 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Lampiran II Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi OPD; Lampiran III . Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah. organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; Lampiran VII Daftar piutang daerah; Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Lampiran XII Lampiran XIII Daftar dana cadangan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. L OPDIhOB

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal g BUPATI LAMPUNG BARAT, Diundangkan di Liwa pada tanggal 3 2^1? MUKHLIS BASRI , NAS1R Pj. SE fARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR % PARAF KOORDINASI AF $ NO 1 2 3 4 5 6 7 8 e JABATAN SETDAKAB ASSISTEN t ASSISTEN \T~ bvuo NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROV1NSI LAMPUNG NOMOR : ƒ 0&/ 20/^ LAMPIRANI PERATURAN DAERAH KA8UPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : T4HUIJ TANGGAL $ 30(3 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Hal 1 dan 3 Kode Rekening Uraian Jumlah 1 2 3 1. PENDAPATAN DAERAH 1.135.994.846.661,00 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.153.983.659,00 1.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 9.949.919.629,00 1.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 2.129.705.700,00 1.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 3.400.933.330,00 1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 29.673.425.000,00 1.2. DANA PERIMBANGAN 860.612.627.000,00 1.2.1. BAG1 HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 26.240.072.000,00 1.2.2. DANAALOKASI UMUM 521.743.958.000,00 1.2.3. DANAALOKASI KHUSUS 312.628.597.000,00 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 230.228.236.002,00 13-1. PENDAPATAN Hl BAH 51.756.600.000,00 1.3.3. DANA BAG’ HASIL PAJAK DARI PRO VI NS 1 DAN PEMERINTAH DAERAH 66.406.856.002,00 1.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 112.064.780.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.135.994.846.661,00 Hal 2 dan 3 Kode Rekening Uraian Jumlah 1 2 3 2. BELANJA DAERAH 1.144.747.728.661,00 2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 546.296.574.838,00 2.1.1. BELANJA PEGAWAI 363.375.940.808,00 2.1.3. BELANJA SUBSIDI 899.887.500,00 2.1.4. BELANJA HIBAH 11.355.915.000,00 2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 150.000.000,00 2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.116.520.370,00 2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 168.507.457.683,00 2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 890.853.477,00 2.2. BELANJA LANGSUNG 598.451.153.823,00 2.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.815.662.149,00 2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.951.382.286,00 2.2.3. BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 289.684.109.388,001.144.747.728.661,00(8.752.882.000,00) Hal 3 dan 3 Kode Rekening Uraian Jumlah 1 2 3 3. PEMBIAYAAN DAERAH 8.752.882.000,00 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.252.882.000,00 3.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 10.252.882.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.252.882.000,00 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 3.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASi) PEMERINTAH DAERAH 1.500.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 8.752.882.000,00 3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Agustus 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 21, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan . Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 téntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 Nomor tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa'n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 1.135.994.846.661,00
2.Belanja Daerah Rp 1.144.747.728.661,00 Surplus/ (Defisit) Rp (8.752.882.000,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp 10.252.882.000,00
b.Pengeluaran Rp 1.500.000.000,00
c.Pembiayaan Netto Rp 8.752.882.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 45.153.983.659,00
2. b.Dana perimbangan Rp 860.612.627.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 230.228.236.002,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hasil Pajak daerah Rp 9.949.919.629,00
2. b.Hasil Retribusi daerah Rp 2.129.705.700,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. c.yang dipisahkan Rp 3.400.933.330,00
5. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 29.673.425.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dan
2. a.Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 26.240.072.000,00
3. b.Dana Alokasi Umum Rp 521.743.958.000,00
4. c.Dana Alokasi Khusus Rp 312.628.597.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah • Rp 51.756.600.000,00
2. b.Dana darurat Rp
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Rp 66.406.856.002,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .. Rp 112.064.780.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau
6. e.dari pemerintah daerah lainnya Rp

Pasal 3

U) Belanja Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung Rp 546.296.574.838,00
b.Belanja Langsung Rp 598.451.153.823,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
1. a.Belanja pegawai Rp
2. b.Belanja bunga Rp
3. c.Belanja subsidi Rp
4. d.Belanja hibah Rp
5. e.Belanja bantuan sosial Rp
6. f.Belanja bagi hasil Rp
7. g.Belanja bantuan keuangan Rp
8. h.Belanja tidak terduga Rp 363.375.940.808,00 899.887.500,00 11.355.915.000,00 150.000.000,00 1.116.520.370,00 168.507.457.683,00 890.853.477,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis
1. a.Belanja pegawai Rp
2. b.Belanja barang dan jasa Rp
3. c.Belanja Modal Rp 63.815.662.149,00 244.951.382.286,00 289.684.109.388,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp
2. b.Pengeluaran Rp 10.252.882.000,00 1.500.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Tahun
2. a.Anggaran sebelumnya (siLPA) Rp
3. b.Pencairan dana cadangan Rp
4. c.Hasil penjualan kekayaan daerah
5. c.yang dipisahkan Rp
6. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp
7. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman .. Rp
8. f.Penerimaan piutang daerah Rp 1.500.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp
2. b.Penyertaan modal (investasi)
3. b.pemerintah daerah Rp
4. c.Pembayaran pokok utang Rp
5. d.Pemberian pinjaman daerah Rp 1.500.000.000,00

Pasal 5

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. L OPDIhOB