DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIK 2018-2038 adalah kerangka arahan dasar pembangunan industry di Kabupaten Lampung Barat.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri Dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

ASAS, ACUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan RPIK 2018-2038 diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.

Pasal 3

RPIK 2018-2038 disusun dengan memperhatikan:

a.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c.Potensi sumber daya industri daerah;
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
e.Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
f.Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 4

(1)RPIK 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
3. c.visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri kabupaten; dan
5. e.penutup.
(3)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 5

(1)RPIK 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah.
(2)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri.
(3)Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang industri berkoordinasi dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
(4)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2018-2038 dan Kebijakan Industri Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 26 November 2018 BUPATI LAMPUNG BARAT, DTO PAROSIL MABSUS Diundangkan di Liwa pada tanggal 26 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, DTO AKMAL ABD. NASIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG 07/794/LB/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018-2038 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peranan tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah Lampung Barat untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju. Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat dan memperjelas peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pembangunan industri di daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana induk pembangunan industri Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2038, yang disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri di Kabupaten Lampung Barat. Penyusunan Rencana induk pembangunan industri Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang maju dan sejahtera. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa. Huruf b Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional. Huruf c Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Huruf d Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah. Huruf e Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi,distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum. Huruf f Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…