DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 7 ' ^OO^tentar^ daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang ak Sakan dalam tahun anggaxan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan mXdTngan ber^edoman pada peraturan perundang- undangan; C bahwa penyertaan modal kepada Minum Limau Kunci dilaksanakan sebagat bagian dan upaya untuk pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) Tah Program 1.875 (seribu delapan 2021 Sambungan Rumah (SR) sampar pada Tahun 2021, d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci, : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Indonesia Nomor 3452); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent^g Perbendaharaan Negara (Lembaran Megara Repubbk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor o tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2016 tentang Pembentukan Barat Nomor 8 dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: * |1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat OPD
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci yang selanjutnya disebut PDAM Limau Kunci.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pnnsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.ak u ntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Limau Kunci.

Pasal 4

OPD Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah;

a.meningkatkan kemampuan operasional PDAM Limau Kunci;
b.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan d/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan modal pada Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan stand akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PDAM Limau Kunci bersumber dan D APBD Tahun Anggaran 2018 - 2021.

Pasal 9

m Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendahan terhadap / pelaksanaan penyertaan modal dengan melibatkan keikutsertaan 4 anggota DPRD.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Limau Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 4.025.000.000 - (empat nulyar dua puluh lima juta rupiah) dengan nncian untuk setiap tah „"sebesar Rp. M00.000.000,- (satu miliar b. sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

c.tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
d.tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 900.000.000,- (semMan ratus juta rupiah.

Pasal 7

(1)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Penganggaran penyertaan modal dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangKan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI LAMPUN

(2)Dalam melakukan pembinaan teknis dan Italian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dtbantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
(3)Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. OSIL MABSUSP PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI I. UMUM Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang- undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah haws diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dan APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dan peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemenntah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan ihvestasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemenntah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. meningkatkan minum,air a. b. kepatutan. c. penyertaan e. OPD Kul

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 7 ' ^OO^tentar^ daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang ak Sakan dalam tahun anggaxan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan mXdTngan ber^edoman pada peraturan perundang- undangan; C bahwa penyertaan modal kepada Minum Limau Kunci dilaksanakan sebagat bagian dan upaya untuk pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) Tah Program 1.875 (seribu delapan 2021 Sambungan Rumah (SR) sampar pada Tahun 2021, d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

6.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor o tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2016 tentang Pembentukan Barat Nomor 8 dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: * |1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat OPD
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci yang selanjutnya disebut PDAM Limau Kunci.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pnnsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.ak u ntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Limau Kunci.

Pasal 4

OPD Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah;

a.meningkatkan kemampuan operasional PDAM Limau Kunci;
b.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan d/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pasal 5

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PDAM Limau Kunci bersumber dan D APBD Tahun Anggaran 2018 - 2021.

Pasal 9

m Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendahan terhadap / pelaksanaan penyertaan modal dengan melibatkan keikutsertaan 4 anggota DPRD.

Pasal 6

c.tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
d.tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 900.000.000,- (semMan ratus juta rupiah.

Pasal 7

(1)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Penganggaran penyertaan modal dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 10

(2)Dalam melakukan pembinaan teknis dan Italian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dtbantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
(3)Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. OSIL MABSUSP PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI I. UMUM Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang- undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah haws diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dan APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dan peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemenntah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan ihvestasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemenntah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. meningkatkan minum,air a. b. kepatutan. c. penyertaan e. OPD Kul