Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 185
Ringkasan
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Pengelolaan Pendidikan
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Pengelolaan Pendidikan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan; : a. b. c. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahr * Tingkat II termasuk Daerah Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06. Tambahan T />mWon 2. 3. 4. 5. L 1 J 1
17.PeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor70Tahun 2009tentangPengelolaanPendidikan Inklusif; 18.PeraturanMenteriPendidikan NasionalNomor17Tahun 2011tentangpembiayaan beasiswauntukpendidikdan pesertadidik; 19.PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik IndonesiaNomor62 Tahun2013tentangSertifikasiGuru DalamJabatanDalamRangka Penataan DanPemerataanGuru; 20.PeraturanMenteri Pendidikandan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor36Tahun2014tentangPedoman Pendirian,PerubahandanPenutupan SatuanPendidikan DasardanMenengah(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor607); 21.PeraturanMenteri Pendidikandan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor12Tahun 2015tentangProgram Indonesia Pintar(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2015Nomor724); 22.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor2036); 23.Peraturan BersamaMenteri Pendidikan Nasional,Menteri NegaraPemberdayaanAparaturNegaradanReformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,MenteriKeuangandan Menteri AgamaNomor: 05/X/ PB/2001,SPB/03/M.PAN- RB/10/2011,48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011,11Tahun 2011tentangPenataandanPemerataan PendidikanPegawai NegeriSipil;
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNGSELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
37.Kurikulumtingkatsatuanpendidikanadalah kurikulumoperasional yang disusunolehdan dilaksanakandimasing-masingsatuanpendidikan. 38.Komitesekolah/madrasahadalah lembaga mandiriyangberanggotakanorang tua/walipesertadidik,komunitassekolah,tokohmasyarakat,walimuridserta perwakilansiswa yangberbasis padasatuanpendidikanataugabungan beberapasatuanpendidikan. 39.Sumber dayapendidikanadalahsegalasesuatuyangdipergunakan dalam Pengelolaan pendidikanyang meliputi pendidik,tenaga kependidikan, masyarakat,dana,sarana,danprasarana.
41.Akreditasiadalah kegiatan penilaiankelayakanprogramdalamsatuan pendidikan berdasarkankriteriayangtelahditetapkan.
43.Bina MitraPemberdayaan Madrasah yangselanjutnyadisebutBMPMadalah BinaMitraPemberdayaan Madrasah Kabupaten Lampung Selatan. 44.DewanPendidikanKabupatenLampungSelatanyangselanjutnya disebut DewanPendidikanadalahlembaga mandiri yangmewadahiperan serta masyarakat,yangberanggotakanberbagaiunsur masyarakatyang peduli pendidikandalamrangkameningkatkan mutu,pemerataan danefisiensi pengelolaan pendidikan. 45.Pegawainegeri sipil(PNS)yang selanjutnya disebutAparat Sipil Negara(ASN) adalahpegawaitetapyang diangkatolehpemerintah berdasarkanperaturan perundang-undangan.
47.Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,yang selanjutnya disebutBX- S/Madalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formaldenganmengacupada Standar Nasional Pendidikan. 48.Masyarakat adalah kelompok warganegara yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan.
a.ketentuanumum; b.maksud,fungsi dantujuan; c.prinsippengelolaanpendidikan; d.hakdankewajiban;
f.programwajib belajar; g.bahasapengantar; h.pendidikananakusia dini; i.pendidikanformal; j.pendidikannonformaldaninformal; k.kurikulum; l.pendirian,pengelolaandanpertanggungjawaban; m.extrakulikuler; n.pendidikan keagamaan;
q.pengendalian mutu pendidikan; r.pendukungpeningkatan; s.pengawasan;dan t.sanksi.
Maksuddisusunnya peraturan daerah iniadalahmemberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakatdalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuandanmembentukwatakwarga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
Tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah terciptanya pendidikan yang merata,berkeadilan,bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan berkarakter.
Bagian kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua
Orang tua berhak :
Orang tua berkewajiban :
Bagian ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Bagian keempat Hak dan Kewajiban Pendidik
Bagian kelima Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan
d.promosikarirkejenjangyanglebih tinggipadajabatanfungsionalatau struktural; e.memperolehkesempatanuntukmeningkatkan kompetensi,kualifikasi,dan sertifikasi pengawassekolah dalamjabatan; f.memilikikebebasan untukberserikat dalam organisasiprofesiselamatidak mengganggutugasdankewajibannya; g.perlindunganhukumdalam melaksanakantugas; h.melaksanakankunjungankerja dalamdanluarnegerilainuntuk meningkatkanwawasan;dan i.memberikanlayanankebersihandanketertiban. Bagian keenam KewajibanPemerintahDaerah Pasal 15 Pemerintahdaerahwajib: a.mengatur,menyelenggarakan,mengarahkan,membimbingdanmengawasi pengelolaan pendidikan; b.memberikanlayanan dankemudahan,sertamenjamin pendidikan yang bermutubagi wargamasyarakattanpadiskriminasi; c.pemberian bea siswaatasprestasiatau kecerdasanyangdimilikipesertadidik; d.memberikankesempatan seluas-luasnya kepadawargamasyarakat untuk memperoleh pendidikan; e.menfasilitasisatuanpendidikan dengan pendidikdan tenagakependidikan yang profesionalsesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiuntukmenjamin terselcnggarakannya pendidikan yang bermutu; f.menfasilitasitersediannyapusat-pusatbacaanbagimasyarakat; g.mendorongpelaksanaan budaya membacadan budaya belajar;
i.membinadanmengembangkan pendidikdan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan yang diselenggarakan pemerintah ,pemerintah daerah,dan masyarakat/swasta; j.mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutanuntuk terselenggarakannya pendidikanyangbermutu; k.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu; l.memberikandukungan terhadap penyelenggara pendidikan menengah dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;
n.menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi,fasilitas,serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pendidikan dan
Bagianketujuh BantuanPendidikan Pasal 16 (1)Pemerintah Daerahdapatmemberibantuanpendidikankepadapesertadidik pada semua jenjangpendidikan yangorangtua atauwalinya tidak mampu membiayai pendidikannya. (2)Pemerintah Daerahdapatmemberibantuanpendidikankepadapesertadidik yangberprestasi. (3)Pemberianbantuanpendidikan dilakukanmelalu programbeasiswa. (4)Pemberianbantuanpendidikan dianggarkan padaAPBDsesuaikemampuan keuangandaerah.
(1)Bantuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada pasal16ayat(1)mencakup sebagianatau seluruhbiaya pendidikanyangharusditanggung pesertadidik, termasukbiaya pribadi pesertadidik. (2)Ketentuan lebihlanjutmengenai pemberianbantuanbiaya pendidikandan beasiswaolehpemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam pada ayat(1) diatur dengan peraturan bupati. BAB V JALUR,JENJANGDANJENISPENDIDIKAN Bagiankesatu
Membuka PDF…