DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Pengelolaan Pendidikan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan; : a. b. c. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahr * Tingkat II termasuk Daerah Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06. Tambahan T />mWon 2. 3. 4. 5. L 1 J 1

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentaftg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah/ Madrasah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah / Madrasah ;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentane Standar Kualifikasi Akademik dan Komoetensi Guru: 17.PeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor70Tahun 2009tentangPengelolaanPendidikan Inklusif; 18.PeraturanMenteriPendidikan NasionalNomor17Tahun 2011tentangpembiayaan beasiswauntukpendidikdan pesertadidik; 19.PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik IndonesiaNomor62 Tahun2013tentangSertifikasiGuru DalamJabatanDalamRangka Penataan DanPemerataanGuru; 20.PeraturanMenteri Pendidikandan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor36Tahun2014tentangPedoman Pendirian,PerubahandanPenutupan SatuanPendidikan DasardanMenengah(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor607); 21.PeraturanMenteri Pendidikandan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor12Tahun 2015tentangProgram Indonesia Pintar(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2015Nomor724); 22.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor2036); 23.Peraturan BersamaMenteri Pendidikan Nasional,Menteri NegaraPemberdayaanAparaturNegaradanReformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,MenteriKeuangandan Menteri AgamaNomor: 05/X/ PB/2001,SPB/03/M.PAN- RB/10/2011,48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011,11Tahun 2011tentangPenataandanPemerataan PendidikanPegawai NegeriSipil;
24.PeraturanDaerahKabupaten Lampung SelatanNomor7 Tahun 2016tentangPembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten LampungSelatanTahun2016 Nomor16, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan Nomor16). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNGSELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah vang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan
2.Pcmerintahan Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
8.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak- kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB) , sekolah menengah pertama (SMP) , sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) , sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) , atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
9.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.
10.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam Pengelolaan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan lujuan pendidikan nasional.
13.Kegiatan Pengelolaan pendidikan adalah pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14.Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal;
15.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Iblidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
16.Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan Pengelolaan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
17.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang A
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat terdiri dari yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pengelolaan pendidikan.
20.Profesi adalah pekeijaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan pengetahuan , keahlian, dan keterampilan yang memenuhi standar atau norma tertentu.
21.Portopolio adalah sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya.
22.Tutor adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau beberapa siswa dalam pelajarannya.
23.Pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Nonformal, Formal dan Informal (PNFI) pada Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.
24.Instruktur adalah orang yang memberi pelajaran sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.
25.Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas, penyedia di dalam konsep belajar mandiri, guru dan sekolah tidak lagi menjadi titik pusat kegiatan tetapi lebih bersifat sebagai pendukung kebutuhan murid.
26.Pustakawan adalah orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan.
27.Laboran adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekeija di laboratorium.
28.Tenaga Administrasi Sekolah adalah orang yang menyusun program dan laporan keija sekolah , mengorganisir staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim keija yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, menyelesaikan konflik di sekolah, merencanakan kegiatan administrasi sekolah dan menyusun laporan kineija sekolah.
29.Teknisi Sumber Belajar adalah orang yang menyediakan fasilitas yang di perlukan dalam proses belajar mengajar.
30.Kualifikasi akademik adalah ijasah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
31.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
32.Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan , bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya;
33.Penilaian kineija guru adalah pengukuran tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
34.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain , Taman Kanak-Kanak/ Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
35.Pendidikan inklusi adalah sistem pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan J J11 36.Kurikulumadalahseperangkatrencanadanpengaturanmengenaitujuan,isi dan bahanpelajaransertacarayangdigunakan sebagaipedomanpengelolaan kegiatan pembelajaranuntukmencapaitujuanpendidikantertentu. 37.Kurikulumtingkatsatuanpendidikanadalah kurikulumoperasional yang disusunolehdan dilaksanakandimasing-masingsatuanpendidikan. 38.Komitesekolah/madrasahadalah lembaga mandiriyangberanggotakanorang tua/walipesertadidik,komunitassekolah,tokohmasyarakat,walimuridserta perwakilansiswa yangberbasis padasatuanpendidikanataugabungan beberapasatuanpendidikan. 39.Sumber dayapendidikanadalahsegalasesuatuyangdipergunakan dalam Pengelolaan pendidikanyang meliputi pendidik,tenaga kependidikan, masyarakat,dana,sarana,danprasarana.
40.Evaluasi pendidikanadalahkegiatanpengendalian,penjaminan,dan penetapanmutu pendidikanterhadapberbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,jenjang,dan jenispendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaanpendidikan. 41.Akreditasiadalah kegiatan penilaiankelayakanprogramdalamsatuan pendidikan berdasarkankriteriayangtelahditetapkan.
42.BadanStandarNasional Pendidikan yangselanjutnyadisebutBSNPadalah badan mandiriatauindependenyangbertugasmengembangkan,memantau pelaksanaandan mengevaluasistandarnasional pendidikan. 43.Bina MitraPemberdayaan Madrasah yangselanjutnyadisebutBMPMadalah BinaMitraPemberdayaan Madrasah Kabupaten Lampung Selatan. 44.DewanPendidikanKabupatenLampungSelatanyangselanjutnya disebut DewanPendidikanadalahlembaga mandiri yangmewadahiperan serta masyarakat,yangberanggotakanberbagaiunsur masyarakatyang peduli pendidikandalamrangkameningkatkan mutu,pemerataan danefisiensi pengelolaan pendidikan. 45.Pegawainegeri sipil(PNS)yang selanjutnya disebutAparat Sipil Negara(ASN) adalahpegawaitetapyang diangkatolehpemerintah berdasarkanperaturan perundang-undangan.
46.Organisasiprofesiadalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurusolehpendidik(guru)untuk mengembangkan profesionalitasnya dan tidak komersial. 47.Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,yang selanjutnya disebutBX- S/Madalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakanprogram dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formaldenganmengacupada Standar Nasional Pendidikan. 48.Masyarakat adalah kelompok warganegara yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan.
49.Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Lampung Selatan atau penduduk luar Kabupaten Lampung Selatan atauwarga negara asing yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan.
50.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
51.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan HDD X \ ronrr rlitotonbrin nrirran rvnro iron r\ooroVi BABII RUANGLINGKUP,MAKSUD,FUNGSI DANTUJUAN Pasal 2 Ruanglingkupperaturan daerahini meliputi: a.ketentuanumum; b.maksud,fungsi dantujuan; c.prinsippengelolaanpendidikan; d.hakdankewajiban;

e.jalur,jenjangdanjenis pendidikan; f.programwajib belajar; g.bahasapengantar; h.pendidikananakusia dini; i.pendidikanformal; j.pendidikannonformaldaninformal; k.kurikulum; l.pendirian,pengelolaandanpertanggungjawaban; m.extrakulikuler; n.pendidikan keagamaan;
o.pendidikan khusus dan layanan khusus;
p.sumber dayapendidikan; q.pengendalian mutu pendidikan; r.pendukungpeningkatan; s.pengawasan;dan t.sanksi.

Pasal 3

Maksuddisusunnya peraturan daerah iniadalahmemberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakatdalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuandanmembentukwatakwarga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 5

Tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah terciptanya pendidikan yang merata,berkeadilan,bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan berkarakter.

(3)Setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak melanjutkan pendidikan formal diberi kesempatan mengikuti pendidikan nonformal.
(4)Masyarakat berkewajiban :
1. a.memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan pengelolaan pendidikan; dan
2. b.menciptakan dan mendukung dan terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungan.

Pasal 9

Orang tua berhak :

a.memperoleh Informasi perkembangan pendidikan anaknya; dan
b.memberikan saran dan/atau pendapat tentang pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah dan guru.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban :

a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperolah pendidikan;
b.memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
c.untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
d.menyediakan biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan; dan
e.memberikan pendidikan keagamaan dan menjadi teladan dalam pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia.

Pasal 11

(1)Setiap peserta didik berhak :
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya;
3. c.mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
4. d.mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya pedidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
5. e.memperoleh penilaian hasil belajamya;
6. f.mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kenatutan.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban :
1. a.menyelesaikan program pendidikan sesuai kesepakatan belajamya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
2. b.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
3. c.memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, keterlibatan dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutanjdan
4. d.menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Guru dalam melaksanakan tugas berhak :
1. a.memperoleh penghasilan yang pantas dan layak dan mendapat jaminan kesejahteraan sosial;
2. b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keija;
3. c.memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. d.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
5. e.memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru , dan ketentuan program perundang-undangan;
6. f.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas;
7. g.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya;
8. h.memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
9. i.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi:
10. j.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas, guru berkewajiban :
1. a.berada di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran perminggu dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam;
2. b.melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan/atau bidang keahlian;
3. c.mengikuti uji kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan spritual setiap 2 (dua) tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
4. d.merencanakan , melaksanakan, menilai, refleksi proses pembelajaran, dan mengevaluasi/ ulangan hasil belajar;
5. e.mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat memberdayakan potensi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual;
6. f.menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran berupa silabus, rancana pelaksanaan pembelajaran, program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, program muatan lokal (khusus yang mengajar) , refleksi hasil tatap muka dan portopolio kepada kepala 1 1 / J A. 1 *1 1 1 / 1 J
7. g.menghadiri rapat evaluasi proses pembelajaran bulanan sekurang- kurangnya 1 (satu ) kali dalam 1 (satu ) bulan;
8. h.tidak merokok dilingkungan satuan pendidikan;
9. i.memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
10. j.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dangan pengambangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
11. k.memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
12. l.memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
13. m.bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
14. n.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
15. o.menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.

Pasal 13

(1)Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak :
1. a.memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi keija;
2. b.memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keija;
3. c.memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
4. d.memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
5. e.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban :
1. a.menyusun rencana pembelajaran;
2. b.melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
3. c.mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
4. d.menganalisis hasil evaluasi peserta didik;
5. e.melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
6. f.mengembangkan model-model pembelajaran pada pendidikan nonformal sesuai kebutuhan proses pembelajaran; dan
7. g.melaporkan kemajuan belajar.

Pasal 14

(1)Pengawas Sekolah/ Madrasah mempunyai tugas pokok menilai dan membina Pengelolaan pendidikan pada seiumlah sekolah tertentu baik negeri maupun
(2)Pengawas Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tanggungjawab :
1. a.melaksanakan pengawasan pengelolaan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama; dan
2. b.meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan.
(3)Pengawas Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
1. a.memilih dan menentukan metode keija pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
2. b.menetapkan tingkat kineija guru dan tenaga lainya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
3. c.mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat dan block grant yang bersumber dari APBN dan atau APBD provinsi;
4. d.merekomendasi mutasi masuk dan keluar bagi pendidik;
5. e.merekomendasi kelayakan pendidik untuk diusul dalam kenaikan pangkat, golongan, ruang dan sertifikasi; dan
6. f.mengusulkan program pembinaan pendidik kepada kepala dinas.
(4)Pengawas Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berhak :
1. a.mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
2. b.memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keija;
3. c.mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
4. d.mendapatkan promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
5. e.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
6. f.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
7. g.memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
8. h.melaksanakan kunjungan keija dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan. -*
(5)Pengawas Sekolah/ Madrasah berkewajiban :
1. a.melaksanakan tugas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu dari hari senin sampai dengan sabtu;
2. b.melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
3. c.melaksanakan supervisi manajerial satuan pendidikan minimal sekurang- kurangnya 1 (satu) kali perbulan sesuai dengan pembagian tugas;
4. d.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
5. e.membangun budaya sekolah yang sehat;
6. f.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
7. g.memberikan keteladanan dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi;
8. h.memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, menulis Han KIIHQUQ Kploior*
9. i.menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada kepala dinas pendidikan setiap akhir bulan; dan
10. j.hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan.
(6)Penilik pendidikan nonformal dan informal memiliki wewenang :
1. a.memilih dan menentukan metode keija pamong belajar untuk mencapai hasil yang optimal dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
2. b.menerapkan tingkat kineija pamong belajar di wilayah binaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
3. c.mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, dana masyarakat dan block grant sumber APBN dan/atau APBD provinsi;
4. d.merekomendasi pendirian dan bantuan operasional pendidikan, subsidi pendidikan, dan insentif untuk PKBM, TBM, PAUD, dan Lembaga Kursus;
5. e.merekomendasikan kelavakan dan kepatutan untuk menjadi pengelola dan tutor;
6. f.merekomendasikan mutasi masuk dan keluar pamong belajar;
7. g.mengusulkan program pembinaan pamong belajar kepala dinas; dan
8. h.merekomendasikan penutupan PKBM, TBM, PAUD dan Lembaga Kursus yang tidak layak kepada kepala dinas.
(7)Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugas berhak :
1. a.mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
2. b.mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keija;
3. c.mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
4. d.memperoleh promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
5. e.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dalam jabatan;
6. f.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
7. g.memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
8. h.melaksanakan kunjungan keija dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan.
(8)Pengawas pendidikan nonformal dan informal dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
1. a.melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik dan satuan pendidikan;
2. b.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyanangkan , kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
3. c.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
4. d.memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
5. e.membangun budaya membaca, menulis dan berhitung; dan
6. f.menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilikan kepada kepala dinas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(9)Pustakawan , laboran , tenaga administrasi sekolah dan teknisi sumber belajar dalam melaksanakan tugas berhak:
1. a.penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai; d.promosikarirkejenjangyanglebih tinggipadajabatanfungsionalatau struktural; e.memperolehkesempatanuntukmeningkatkan kompetensi,kualifikasi,dan sertifikasi pengawassekolah dalamjabatan; f.memilikikebebasan untukberserikat dalam organisasiprofesiselamatidak mengganggutugasdankewajibannya; g.perlindunganhukumdalam melaksanakantugas; h.melaksanakankunjungankerja dalamdanluarnegerilainuntuk meningkatkanwawasan;dan i.memberikanlayanankebersihandanketertiban. a.mengatur,menyelenggarakan,mengarahkan,membimbingdanmengawasi pengelolaan pendidikan; b.memberikanlayanan dankemudahan,sertamenjamin pendidikan yang bermutubagi wargamasyarakattanpadiskriminasi; c.pemberian bea siswaatasprestasiatau kecerdasanyangdimilikipesertadidik; d.memberikankesempatan seluas-luasnya kepadawargamasyarakat untuk memperoleh pendidikan; e.menfasilitasisatuanpendidikan dengan pendidikdan tenagakependidikan yang profesionalsesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiuntukmenjamin terselcnggarakannya pendidikan yang bermutu; f.menfasilitasitersediannyapusat-pusatbacaanbagimasyarakat; g.mendorongpelaksanaan budaya membacadan budaya belajar;
2. h.mengatur pelaksanaanjam belajar siswa pada waktu malam; i.membinadanmengembangkan pendidikdan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan yang diselenggarakan pemerintah ,pemerintah daerah,dan masyarakat/swasta; j.mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutanuntuk terselenggarakannya pendidikanyangbermutu; k.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu; l.memberikandukungan terhadap penyelenggara pendidikan menengah dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;
3. m.memberikan dukungan kepada perguruan tinggidalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; n.menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi,fasilitas,serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pendidikan dan
4. o.mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
5. p.menyediakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD. Bagianketujuh BantuanPendidikan Pasal 16
(1)Pemerintah Daerahdapatmemberibantuanpendidikankepadapesertadidik pada semua jenjangpendidikan yangorangtua atauwalinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(2)Pemerintah Daerahdapatmemberibantuanpendidikankepadapesertadidik yangberprestasi.
(3)Pemberianbantuanpendidikan dilakukanmelalu programbeasiswa.
(4)Pemberianbantuanpendidikan dianggarkan padaAPBDsesuaikemampuan keuangandaerah.

Pasal 17

(1)Bantuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada pasal16ayat(1)mencakup sebagianatau seluruhbiaya pendidikanyangharusditanggung pesertadidik, termasukbiaya pribadi pesertadidik.
(2)Ketentuan lebihlanjutmengenai pemberianbantuanbiaya pendidikandan beasiswaolehpemerintah daerahsebagaimana dimaksud dalam pada ayat(1) diatur dengan peraturan bupati.

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…