Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 55
Ringkasan
Persetujuan Bangunan Gedung
Persetujuan Bangunan Gedung
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10a. 10b. lO.c 11. ll.a. 12. 13. 14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan bangunan gedung. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten LampungSelatan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan Irn^ usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensum, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgamsasi sosial politi , atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemenntah Daerah untuk kepentmgan orang pribadi atau Badan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar danpada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi admimstrasi berupa bunga dan/atau denda. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah 12111 yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimkmati oleh orang pribadi atau Badan. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untu pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentmgan umum dan menjaga kelestarianlingkungan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau merubah bangunan, yang menurut Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut P^^an perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertent dariPemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 3 rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Konstruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
ló.a.Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama
BAB II
Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. Bagian Kedua Objek
dan
Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. Bagian Keempat Wajib Retribusi
Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi PBG termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
BAB V
BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
BAB VI
LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
V x I x Ibg x HSpbg
If x £ (bp x Ip) x Fm
BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi PBG
BAB VII
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)