Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sampai kecamatan, kelurahan dan desa.
11.Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda pada tanggal /QJ BUPATI LAMPUNG SELATAN, Diundangkan di Kalianda pada tanggal /3Jut 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, -[- THAMRIN 2023 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR.32, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVJNSI LAMPUNG NOMOR 01/1395/LS/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR I TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN I. UMUM Tujuan bernegara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Salah satu ben tuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu melalu.i Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian sejak ditetapkannya Perda No. 08 Tahun 2017 tersebut hingga sekarang atau dalam kurun waktu 5 tahun, berbagai dinamika pembangunan yang telah terjadi memerlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah tahun 2017 yang lalu, telah banyak lahan LP2B yang teralih fungsi baik untuk pembangunan infrastruktur umum seperti pembangunan jalan tol maupun alih fungsi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan perumahan tanpa melalui porses perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjajuga telah merubah beberapa ketentuan di dalam VU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Begitu juga dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK- PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 telah memberikan data terbaru terkait posisi spasial dan luasan lahan baku sawah termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu membuat perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:
1.Sebaran dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan data dasar yang bersumber dari Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
2.Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Larnpung, mengacu pada:
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Bandar Lampung Dengan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 49);
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Larnpung;
d.Berita Acara Kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Nomor 024/ 1796/ 1.01/2021, Nomor 800/2126.1.01/V/2021.
3.Penyesuaian beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merubah beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan merubah beberapa ketentuan di dalam UU No Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Il. PASAL DEMI PASAL