DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten lampung selatan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa mak:in meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Larnpung Selatan mengak:ibatkan berkurangnya Iahan pertanian pangan d.ikarenakan beralihnya fungsi Iahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
c.bahwa Peraturan Daerah No mor 8 Tahun 201 7 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Larnpung Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik lndonesia nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5185);
7.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/ 0T.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLJNDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 34 .604 ha ( Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.448 ha ( Seribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Hektar).

(2)Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Sebaran, luas dan peta spasial lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Sebaran dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan.
(2)Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(3)Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
1. a.pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional; atau
2. b.terjadi bencana alam.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, digunakan untuk pembangunan:
1. a.pertahanan dan keamanan nasional;
2. b.jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitasi operasi kereta api;
3. c.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. d.pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. e.infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. f.pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. g.jaringan tclckomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. h.tempat pembuangan dan pengelolaan sarnpah;
  1. 1.rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
9. j.fasilitas keselamatan umum;
10. k.tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  1. 1.fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
11. m.cagar alam dan cagar budaya;
12. n.kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
13. o.penataan pennukirnan kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
14. p.prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
15. q.prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
16. r.pasar umum dan lapangan parkir umum;
17. s.kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
18. t.kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar danf atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
19. u.kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ba.dan usaha milik negara, atau ba.dan usaha milik daerah;
20. v.kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, ba.dan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. w.kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
22. x.kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
(2)Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(!) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
(2)Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
(3)Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan penetapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

7.Ketentuan PasaJ 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
(2)Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
2. b.menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
(3)Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalarn kondisi siap tanam.

8.Ketentuan Pasal 22 diubah,sehingga berbunyi:

Pasal 22

(1)Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.OPD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian;
2. b.OPD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.OPD yang tugas dan fungsinya dibidang penataan ruang dan pembangunan infrastruktur;
4. d.instansi yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan; dan
5. e.bagian yang menangani masa1ah perekonomian.
  1. 9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 26

(l} Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2)Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (l} sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai jual obyek pajak dan harga pasar. (3} Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. (4} Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti.
(5)Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten instansi yang melakukan alih fungsi.
(6)Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3} didasarkan pada:
1. a.taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialih fungsikan; dan
2. b.taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti
(7)Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 29, diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sampai kecamatan, kelurahan dan desa.

11.Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda pada tanggal /QJ BUPATI LAMPUNG SELATAN, Diundangkan di Kalianda pada tanggal /3Jut 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, -[- THAMRIN 2023 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR.32, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVJNSI LAMPUNG NOMOR 01/1395/LS/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR I TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN I. UMUM Tujuan bernegara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Salah satu ben tuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu melalu.i Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian sejak ditetapkannya Perda No. 08 Tahun 2017 tersebut hingga sekarang atau dalam kurun waktu 5 tahun, berbagai dinamika pembangunan yang telah terjadi memerlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah tahun 2017 yang lalu, telah banyak lahan LP2B yang teralih fungsi baik untuk pembangunan infrastruktur umum seperti pembangunan jalan tol maupun alih fungsi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk pembangunan perumahan tanpa melalui porses perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjajuga telah merubah beberapa ketentuan di dalam VU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Begitu juga dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK- PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 telah memberikan data terbaru terkait posisi spasial dan luasan lahan baku sawah termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu membuat perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:
1.Sebaran dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan data dasar yang bersumber dari Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
2.Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Larnpung, mengacu pada:

a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Bandar Lampung Dengan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 49);
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Larnpung;
d.Berita Acara Kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Nomor 024/ 1796/ 1.01/2021, Nomor 800/2126.1.01/V/2021.
1. 3.Penyesuaian beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merubah beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan merubah beberapa ketentuan di dalam UU No Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…