(1)Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
(2)Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.mendapatkan informasi secara lengkap dan benar hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b.mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
c.mendapatkan perlakuan sarna dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
d.mendapatkan kesempatan secara sarna dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;dan
e.menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
(3)Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
b.mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
c.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
d.mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
e.melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.
Pasa14 (l) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(2)Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwilayahnya.
BABIn TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA Umum Pasa15
(1)Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, perwakilan RT/RW, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.tokoh adat;
b.tokoh agama;
c.tokoh masyarakat;
d.tokoh pendidik;
e.perwakilan kelompok tani;
f.perwakilan kelompok nelayan;
g.perwakilan kelompok pengrajin;
h.pewakilan kelompok perempuan;
1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j.perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing dusun.
(5)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa harus melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6)Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa Paragraf 1 Perencanaan Kegiatan Pasal 6
(1)BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
a.musyawarah desa terencana; dan
b.musyawarah desa mendadak;
(2)Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
(3)Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(4)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
b.panitia;
c.jadwal kegiatan;
d.tempat penyelenggaraan;
e.saranajprasarana pendukung;
f.media pembahasan;
g.peserta, undangan dan pendamping; dan
h.pengolahan hasil musyawarah desa.
(5)Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong-royong dan penghematan keuangan desa.
(6)Penghematan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis dalam sebuah musyawarah desa.