DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. KETENTUAN UMUM 2. MUSYAWARAH DESA 3. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA 4. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 5. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS 6. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA. BABI KETEIfTUAN UMUM Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pennusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. BABII MUSYAWARAH DESA Pasal 2

(1)Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
(2)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan Desa;
2. b.perencanaan Desa;
3. e.kerja sama Desa;
4. d.reneana investasi yang masuk ke Desa;
5. e.pembentukan BUMDesa;
6. f.penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
7. g.kejadian luar biasa.
(3)Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 3

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
(2)Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mendapatkan informasi secara lengkap dan benar hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2. b.mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
3. c.mendapatkan perlakuan sarna dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
4. d.mendapatkan kesempatan secara sarna dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;dan
5. e.menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
(3)Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
2. b.mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
3. c.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
4. d.mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
5. e.melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. Pasa14 (l) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(2)Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwilayahnya. BABIn TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA Umum Pasa15
(1)Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, perwakilan RT/RW, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidik;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok pengrajin;
8. h.pewakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
9. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing dusun.
(5)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa harus melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6)Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
1. a.musyawarah desa terencana; dan
2. b.musyawarah desa mendadak;
(2)Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
(3)Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(4)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
2. b.panitia;
3. c.jadwal kegiatan;
4. d.tempat penyelenggaraan;
5. e.saranajprasarana pendukung;
6. f.media pembahasan;
7. g.peserta, undangan dan pendamping; dan
8. h.pengolahan hasil musyawarah desa.
(5)Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong-royong dan penghematan keuangan desa.
(6)Penghematan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis dalam sebuah musyawarah desa.

Pasal 7

(1)Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat dan perangkat Desa.
(2)Keanggotaan panitia musyawarah desa bersifat sukarela.
(3)Susunan kepanitiaan musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 8

(1)Jadwal kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)huruf c disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
2. b.dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
3. c.tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
(2)Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

(1)Tempat penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan./atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
(2)Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah desa.
(3)Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi objektif dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

(1)Saranajprasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK).
(2)Saranajprasarana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan saranajprasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sasial budaya masyarakat.
(3)Dalam hal pendayagunaan saranajprasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, BPD meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.

Pasal 11

(1)BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi objektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa.
(2)BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
1. a.status urusan Desa tennasuk hal yang bersifat strategis; dan
2. b.rencana kegiatan dan RAB.
(3)Ketentuan mengenai sarana/prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan musyawarah mendadak. Paragraf2 Penyusunan Bahan Pembahasan PasalI2
(1)BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 darr/atau Pasa19.
(2)BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
1. a.penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
2. b.penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
(3)BPD melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. PasalI3
(1)BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
(2)Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD.
(3)Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD. ,
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa. Pasa114 (I) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(2)Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, kondisi objektif desa dan aspirasi masyarakat desa.
(3)Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
(4)Dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli danI atau Pemerintah Daerah. (S) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan Kepala Desa kepada BPD. Paragraf3 Pembentukan dan Penetapan Panitia

Pasal 15

(1)BPD membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa berdasarkan reneana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 danjatau Pasal 9.
(2)Penetapan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat keputusan ketua dan BPD yang berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Paragraf4 Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana

Pasal 16

(1)Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan saranajprasarana Musyawarah Desa berdasarkan reneana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 danjatau Pasa19.
(2)Badan Permusyawaratan Desa mengubah reneana jadwal kegiatan, tempat dan saranajprasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang sudah disiapkan Pemerintah Desa. ParagrafS Penylapan Dana

Pasal 17

(1)Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
(2)Penyediaan dana penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 danjatau Pasal 9.
(3)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri atas:
1. a.pendanaan rutin; dan
2. b.pendanaan tak terduga.
(4)Pendanaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah direneanakan dan dipersiapkan oleh Kepala Desa pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme penyusunan Rencana KeIja Pemerintah Desa (RKPDesa);
(5)Pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direneanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa.
(6)Kepala Desa membebankan pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam dana cadangan APBDesa. Pasa118
(1)Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan rapat diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang BPD. Paragraf6 Penyiapan Su.unan Acara dan Media Pembahasan Pasa119
(1)Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dokumen pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa113.
(2)Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang dan menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya.
(3)Media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara swadaya dan gotong-royong dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Paragraf7 Pengundangan Peserta, Undangan dan Pendamping Pasal 20
(1)Peserta Musyawarah Desa. berasal dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
(2)Undangan adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Perrnusyawaratan Desa.
(3)Pendamping berasal dari perangkat daerah, camat, tenaga pendamping profesional, danI atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD. Pasa121
(1)Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 darr/atau Pasal 9.
(2)Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dati Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa.

Pasal 22

(1)Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
(2)Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan danI atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
(3)Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka mela1ui media komunikasi yang ada di Desa, seperti pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (e-mail), situs laman (website) Desa..
(4)BPD menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 23

(1)Musyawarah desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai peserta musyawarah desa.
(2)Warga desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia musyawarah desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah desa.
(3)Warga desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sarna dengan warga desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
(4)Warga desa yang hadir dalam musyawarah desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
(5)Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia musyawarah desa menggalang dukungan warga desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan musyawarah desa.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…