Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 70
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR l( TAHUN2016 PROVINSI LAMPUNG BUPATI LAMPUNG SELATAN Mengingat Menimbang
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATILAMPUNGSELATAN Dengan Persetujuan Bersama
Kerja sama Daerah dilakukan dengan prinsip:
Baglan Kedua Prinsip Kerja Sama Penyelenggaraan kerja sama daerah berdasarkan atas asas :
BABll ASAS DAN PRINSIP KERJA SAMA Baglan Kesatu Asas Kerja Sama
BAB IV PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerja Sama ( 1) Penyelenggaraan kerjasama daerah dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/ atau dengan pihak ketiga/pihak luar negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan daerah.
BAB IV
BABlll MAKSUD DAN TUJUAN
Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
Paragraf 1 Bidang Kerja Sama Bagian Keempat Bidang dan Bentuk Kerja Sama Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
Bagian Ketiga Objek Kerja Sama Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah meliputi :
Bagian Kedua Subjek Kerja Sama
(1)Bentuk kerja sama daerah dalam ruang lingkup kerja sama daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
(2)Bentuk kerja sama daerah dalam ruang lingkup kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufb, meliputi:
(3)Bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, pelaksa.naannya berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah dan peraturan pereundang-undangan lainnya. (4)Bentuk kerja sama daerah dalam ruang lingkup kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
(5)Bentuk kerja sama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan dengan bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf2 Bentuk Kerja Sama
L jasa;
Paragraf2 Prakarsa
Membuka PDF…
Undang-Undang